Dedi Mulyadi Evaluasi Angkot Tua dan Hidupkan Lagi Bandara Husein

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat mereformasi sektor transportasi darat dan udara. Gubernur Dedi Mulyadi menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap angkutan kota (angkot) berusia uzur serta membuka kembali Bandara Internasional Husein Sastranegara bagi kegiatan penerbangan sipil. Dua kebijakan strategis ini disiapkan demi memangkas emisi karbon, mengurangi kemacetan kronis, dan memperkuat konektivitas regional.

Penataan Ulang Angkot Tua

Dinas Perhubungan Jawa Barat mendapat arahan tegas agar tidak lagi menoleransi operasional angkot yang berusia di atas ambang batas kelayakan. Ratusan unit yang sudah berkarat, berasap tebal, dan kerap mogok di tengah jalan bakal divonis pensiun. Gubernur menegaskan bahwa angkot bukan sekadar alat transportasi, melainkan wajah pelayanan publik. Masyarakat berhak memperoleh kendaraan yang aman, nyaman, sekaligus ramah lingkungan. Targetnya, unit-unit yang masih bisa diremajakan akan digeser menuju standar elektrifikasi, sedangkan yang sudah parah langsung dihapus dari daftar trayek.

Proses pendataan sudah dimulai. Tim gabungan menerjunkan inspektur ke terminal-terminal dan titik rawan kemacetan. Mereka mencatat nomor lambung, tahun produksi, hingga riwayat uji kir. Data sementara menunjukkan sekitar 30 persen angkot di Bandung Raya tidak memenuhi ambang batas emisi Euro 2. Mesin-mesin tua itu dianggap sebagai biang polusi sekaligus pemborosan subsidi. Oleh karena itu, pemerintah tak akan memperpanjang izin operasinya.

Namun Dedi Mulyadi tidak ingin para sopir kehilangan mata pencaharian. Sebagai gantinya, disiapkan skema pendampingan agar para pengemudi beralih status menjadi pemilik armada. “Kita ubah mentalitas buruh menjadi wirausaha. Mereka tidak lagi menyewa atau setoran, tetapi memiliki kendaraan sendiri yang dibiayai oleh pemerintah,” ujar Dedi dalam sebuah pertemuan terbatas. Skema ini melibatkan bank pembangunan daerah yang akan memberikan kredit tanpa agunan tambahan, dengan pokok utang yang disubsidi langsung dari APBD.

Lompatan ke Kendaraan Listrik

Reformasi angkot tua sekaligus menjadi batu loncatan menuju ekosistem kendaraan listrik di Jawa Barat. Gubernur menekankan bahwa transisi energi bukan sekadar tren global melainkan keharusan lokal. Lintasan geografis Jawa Barat yang didominasi cekungan udara membuat polusi lebih mudah terperangkap, sehingga dibutuhkan sumber penggerak yang nir-emisi. Armada angkot listrik akan menjadi pionir program “Jabar Clear Air Corridor” yang direncanakan berlaku penuh pada 2028.

Untuk mendukung percepatan itu, stasiun pengisian daya dibangun di setiap terminal utama. Terminal Leuwipanjang dan Cicaheum dijadikan proyek percontohan. Sebanyak 55 unit SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) akan dipasang dalam dua tahun ke depan. Pemerintah juga menggandeng pabrikan otomotif nasional yang siap merakit bus kecil listrik dengan TKDN di atas 60 persen. Harapannya, harga per unit bisa ditekan hingga Rp400 juta, sehingga terjangkau bagi mantan sopir yang sudah menjadi pemilik armada.

Sistem konversi kepemilikan tidak dilakukan secara serampangan. Pemerintah menggulirkan pelatihan terstruktur yang mencakup perawatan baterai, manajemen keuangan sederhana, hingga etika pelayanan. Alumni pelatihan akan mendapat sertifikat yang menjadi syarat pencairan KUR transportasi. “Kita tidak ingin sopir hanya menjadi pion yang kehilangan pekerjaan di era modern. Mereka justru harus menjadi tuan di negeri sendiri,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan dalam rapat dengar pendapat bersama legislatif.

Revitalisasi Infrastruktur Penunjang

Modernisasi armada tidak berjalan sendiri. Pemerintah menyiapkan sejumlah penyesuaian jalan dan sistem transportasi terintegrasi. Koridor-koridor khusus dibenahi dengan marka prioritas dan sensor lalu lintas adaptif. Halte pun direvitalisasi dengan sistem onboard charging untuk angkot listrik, sehingga pengisian dapat dilakukan saat penumpang naik-turun.

Sekaligus dibuka rute perintis baru yang menyambungkan kawasan pemukiman dengan sentra ekonomi. Empat kabupaten yang selama ini minim trayek, seperti Pangandaran dan Cianjur selatan, akan mendapat konektivitas lintas moda. Skema ini ditopang investasi dari Dana Alokasi Khusus Transportasi yang tahun ini meningkat 22 persen. Perencana pembangunan menilai pemaduan trayek angkot dengan feeder bus listrik akan memangkas waktu tempuh rata-rata hingga 35 persen.

Bandara Husein Sastranegara Kembali Melayani Komersial

Langkah paling berani dari gubernur adalah membuka kembali Bandara Husein Sastranegara bagi penerbangan komersial, setelah sebelumnya difokuskan menjadi pangkalan militer. Argumentasi yang dikemukakan adalah potensi pariwisata dan bisnis Jawa Barat yang terus meningkat tetapi terkendala akses udara. Sejak gerbang utama penerbangan sipil dipindahkan ke Kertajati, Bandung kehilangan lalu lintas turis mancanegara yang biasanya langsung mendarat di ibu kota provinsi. Kini Dedi Mulyadi bertekad merebut kembali konektivitas udara yang sempat surut.

Komunikasi intens sudah dilakukan dengan PT Angkasa Pasa Indonesia dan TNI Angkatan Udara. Kesepakatan awal tercapai: landas pacu Husein akan dibagi secara proporsional — pagi hingga sore untuk sipil, malam untuk latihan militer. Kapasitas terminal yang sempat diturunkan akan dikembalikan ke level tahun 2022, dengan target 30 penerbangan komersial per hari pada kuartal pertama pembukaan. Diperkirakan bandara itu akan melayani setidaknya 2,5 juta penumpang per tahun, mengurangi beban Kertajati yang berfungsi sebagai hub jarak jauh.

Sejumlah maskapai sudah menyatakan minat membuka rute kembali, terutama tujuan Bali, Surabaya, Medan, dan Singapura. Untuk menunjang itu, apron diperlebar dan garbarata diperbaiki. Pemprov juga mengalokasikan dana pendamping Rp120 miliar guna renovasi terminal penumpang, area komersial, serta sistem keamanan. “Ini bukan soal gengsi. Ini soal keberpihakan terhadap warga Jabar yang ingin bepergian tanpa harus berjam-jam ke Kertajati,” tegas Dedi Mulyadi di hadapan awak media. Ia menjanjikan tiket murah akan menjadi kenyataan seiring beroperasinya kembali bandara ikonik tersebut.

Dampak Berganda bagi Ekonomi

Ekonom memproyeksikan dampak berganda dari dua kebijakan ini bisa menambah Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat hingga 0,7 persen. Angkot listrik akan menurunkan biaya pengeluaran bahan bakar yang selama ini menghabiskan 45 persen pendapatan sopir, sekaligus menekan inflasi karena efisiensi distribusi barang. Sementara itu, geliat Bandara Husein diprediksi menggelontorkan kunjungan wisatawan domestik dan asing yang belakangan enggan ke Bandung karena akses merepotkan.

Pemerintah berkomitmen bahwa seluruh proses transisi ini dikerjakan secara transparan dengan pengawasan ketat DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan. Tahap pertama akan berjalan Januari 2027 dengan dihapuskannya izin 200 angkot tua dan terbitnya jadwal komersial perdana dari Husein. Publik menunggu realisasi janji besar ini, yang diharapkan bisa menjadi cetak biru reformasi transportasi provinsi lain.