BULOG Usut Dugaan Penyelewengan 198 Karung Beras Bantuan di Cirebon

CIREBON — Program penyaluran Bantuan Pangan Beras dari pemerintah pusat kembali mendapat ujian berat akibat dugaan penyalahgunaan di tingkat desa. Perum BULOG Kantor Wilayah Jawa Barat menegaskan komitmen penuh untuk mengawal dan mengawasi pendistribusian beras bantuan pangan di seluruh wilayah operasinya, menyusul mencuatnya kasus dugaan penyelewengan 198 karung beras yang melibatkan oknum pemerintah desa di Desa Ambit, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.

Insiden ini memicu keprihatinan publik karena komoditas yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat rentan justru diduga dialihkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. BULOG memastikan bahwa seluruh proses penyaluran dari lini gudang penyedia hingga titik serah awal telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan mengacu pada daftar Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang telah diverifikasi oleh pemerintah.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jawa Barat, Nurman Susilo, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bantuan tersebut sampai ke tangan yang berhak tanpa ada manipulasi data maupun alokasi.

"Penyaluran Bantuan Pangan oleh BULOG di Kabupaten Cirebon, khususnya di Desa Ambit, Kecamatan Waled, telah dilakukan sesuai ketentuan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang telah ditetapkan pemerintah. Kami mendukung penuh proses pengusutan agar hak masyarakat miskin tidak dirampas oleh oknum mana pun," ujar Nurman Susilo dalam keterangan resminya.

Pengawasan Ketat dan Detail Distribusi Bantuan Pangan

Sebagai instrumen menekan angka inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional, program Bantuan Pangan Beras disalurkan secara berkala dengan pengawasan ketat dari pelbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Namun, celah penyimpangan kerap terjadi di tingkat distribusi desa saat verifikasi fisik dilakukan di lapangan.

Berikut adalah rincian data penyaluran dan temuan kasus bantuan pangan di wilayah Desa Ambit, Kecamatan Waled:

Setiap karung beras berukuran 10 kilogram yang disalurkan memiliki tanda khusus sebagai barang bantuan pemerintah yang tidak boleh diperjualbelikan. Penyimpangan berupa pemotongan kuota maupun pengalihan nama penerima merupakan bentuk pelanggaran hukum serius yang merugikan keuangan negara serta mencederai rasa keadilan sosial.

Langkah Hukum dan Perlindungan Hak Penerima Manfaat

Dugaan penyalahgunaan 198 karung beras ini saat ini tengah ditangani oleh pihak berwenang di Kabupaten Cirebon. BULOG menegaskan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas hingga tuntas, termasuk memproses hukum oknum desa yang terbukti bermain-main dengan alokasi alokasi pangan masyarakat.

"Beras bantuan ini merupakan jaring pengaman ekonomi bagi warga berpenghasilan rendah di tengah fluktuasi harga bahan pokok. Tindakan mengalihkan hak warga miskin adalah perbuatan yang sangat melukai hati masyarakat," tegas salah seorang tokoh pengawas pelayanan publik daerah Cirebon.

Untuk mengantisipasi terulangnya kejadian serupa di kemudian hari, Perum BULOG mengimplementasikan beberapa langkah strategis evaluasi sistem pendistribusian:

• Digitalisasi Verifikasi: Memperketat penggunaan pemindaian barcode pada barcode registrasi PBP saat pengambilan beras di kantor desa.
• Pengawasan Berlapis: Melibatkan Satgas Pangan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas secara langsung dalam setiap momen serah terima beras bantuan.
• Posko Pengaduan Warga: Membuka saluran komunikasi aduan langsung bagi warga yang merasa namanya tercantum di data PBP namun tidak menerima bantuan.

BULOG mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam pembagian bantuan beras pemerintah. Transparansi dan keberanian warga dalam melapor menjadi kunci utama agar program jaminan sosial pemerintah dapat tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.