Bima Arya: Sinergi Daerah Kunci Kendalikan Inflasi dan Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mempererat kerja sama dalam mengendalikan laju inflasi serta memastikan ketersediaan bahan pangan pokok. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa stabilitas harga merupakan fondasi utama untuk mencapai lonjakan pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan menyentuh angka delapan persen. Arahan ini mencuat di tengah upaya kolektif menjaga daya beli masyarakat dan mengamankan pasokan pangan dari hulu hingga hilir.

Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilitas Harga

Menurut Bima Arya, pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat vital dalam rantai pengendalian inflasi. Bukan sekadar pelaksana instruksi pusat, daerah justru menjadi ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan dinamika pasar dan kebutuhan warganya. Setiap kepala daerah diharapkan mampu membaca fluktuasi harga komoditas secara real-time dan segera mengambil langkah intervensi bila terjadi lonjakan yang tidak wajar. Hal ini mencakup pemantauan harga di tingkat pedagang eceran, grosir, hingga produsen, serta mengidentifikasi potensi gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan barang.

Koordinasi antara kabupaten, kota, dan provinsi dalam satu kawasan ekonomi yang saling terhubung menjadi keniscayaan. Tanpa sinergi yang solid, kebijakan satu daerah justru bisa menciptakan efek domino yang merugikan daerah tetangganya. Bima Arya mencontohkan pentingnya keselarasan dalam penerapan kebijakan perdagangan antardaerah agar arus barang tetap lancar dan tidak terjebak dalam ego sektoral. Dengan demikian, disparitas harga antardaerah dapat dipersempit dan masyarakat di seluruh wilayah dapat menikmati harga yang wajar.

Ketahanan Pangan sebagai Pilar Pengendalian Inflasi

Di luar mekanisme pasar, Bima Arya menyoroti aspek fundamental yang sering kali menjadi akar persoalan inflasi: ketahanan pangan. Ia mengajak pemerintah daerah untuk serius memperkuat produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah. Program intensifikasi pertanian, pemanfaatan lahan tidur, dan dukungan terhadap petani kecil harus menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketika suplai pangan melimpah dan stabil sepanjang tahun, tekanan terhadap harga dapat diredam secara alami.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam dan iklim yang mendukung untuk mewujudkan swasembada pangan, namun kerap terkendala oleh fragmentasi kebijakan. Sinergi antardaerah dalam bentuk kerja sama antarwilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok seperti beras, cabai, bawang merah, dan daging ayam menjadi langkah konkret yang harus segera direalisasikan. Dengan begitu, operasi pasar yang selama ini menjadi respons darurat dapat lebih jarang dilakukan karena stok dan harga sudah terjaga dalam kondisi normal.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Stabilitas Harga

Target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang dicanangkan pemerintah bukan sekadar angka ambisius di atas kertas. Bima Arya menekankan bahwa untuk menembus angka tersebut, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah kondisi makroekonomi yang sehat, dengan inflasi yang terjaga dalam rentang sasaran. Inflasi yang liar akan menggerus daya beli masyarakat, menaikkan biaya produksi industri, dan pada akhirnya memperlambat laju investasi. Sebaliknya, harga-harga yang stabil memberikan kepastian bagi dunia usaha dan kenyamanan bagi konsumen, sehingga roda ekonomi dapat berputar lebih cepat.

Lebih jauh, stabilitas harga memiliki dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan adalah pihak yang paling terpukul ketika harga bahan pokok meroket. Oleh karena itu, Bima Arya memandang upaya pengendalian inflasi sebagai bagian dari ikhtiar keadilan sosial yang sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

Langkah-Langkah Konkret dan Komitmen Bersama

Arahan Wamendagri tersebut juga memuat beberapa langkah operasional yang dapat diadopsi oleh daerah. Pertama, mengaktifkan kembali satuan tugas pengendalian inflasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan memperkuat koordinasi vertikal bersama Bank Indonesia dan Bulog. Kedua, mempercepat adopsi teknologi digital untuk memantau harga dan stok secara transparan melalui dashboard atau aplikasi yang terintegrasi antarinstansi. Ketiga, merancang kebijakan fiskal daerah yang responsif, seperti subsidi transportasi untuk distribusi pangan ke daerah terpencil atau insentif bagi pelaku usaha yang menjaga stabilitas pasokan.

Bima Arya mengingatkan bahwa pengendalian inflasi adalah pekerjaan 24 jam yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pusat. Semangat gotong royong antardaerah dan antara pemerintah dengan swasta, petani, dan distributor menjadi fondasi yang harus terus dirawat. Ia optimistis bahwa dengan kolaborasi yang kian erat, Indonesia mampu menavigasi tantangan global yang kerap menggoyahkan harga pangan dan energi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.