ARGENTINA — RUU Malvinas Ancam Pelaku Disinformasi Pidana 12 Tahun Penjara

Suasana politik di Kongres Argentina mendadak memanas setelah pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan Kedaulatan Kepulauan Malvinas ke Dewan Perwakilan Rakyat (Cámara de Diputados). Inisiatif hukum yang diajukan oleh pihak eksekutif ini langsung memicu perdebatan sengit di ruang publik, terutama menyangkut klausa kontroversial yang mengancam hukuman penjara hingga 12 tahun bagi siapa pun yang dinilai melakukan "kampanye disinformasi masal".

Langkah pemerintah libertarian ini diklaim bertujuan untuk memperketat benteng pertahanan nasional dari manipulasi dan pengaruh buruk pihak asing. Namun, sejumlah fraksi oposisi langsung menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka menilai RUU ini memiliki definisi yang sangat kabur sehingga berpotensi besar dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam kebebasan pers serta mengkriminalisasi organisasi masyarakat sipil.

Rincian Amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Poin krusial dalam RUU Pertahanan Kedaulatan Malvinas ini berfokus pada rencana perombakan Pasal 225 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Argentina. Pemerintah mengusulkan skema pemidanaan yang jauh lebih ketat bagi aktivitas yang dianggap mengganggu stabilitas politik dan sosial atas pesanan atau pendanaan dari pihak luar negeri.

Dalam draf hukum tersebut, siapa saja yang bertindak atas nama, perintah, atau pendanaan—baik total maupun sebagian—dari negara, organisasi, atau agen asing untuk mengubah proses pemilu atau memanipulasi opini publik melalui kampanye disinformasi terkoordinasi akan diancam hukuman penjara antara 5 hingga 12 tahun.

Tidak hanya menyasar perang informasi, RUU ini juga menetapkan sanksi berat bagi tindakan sabotase dan kekerasan fisik yang menargetkan negara maupun warga negara Argentina.

Alarm Bahaya Bagi Kebebasan Pers dan Oposisi

Penetapan pasal-pasal penjerat tersebut menyulut kewaspadaan tinggi di kalangan legislatif. Berbagai blok politik oposisi memperingatkan bahwa frasa "manipulasi opini publik" dan "kampanye disinformasi" sangat berbahaya karena tidak memiliki batas hukum yang jelas dan terukur.

"Ambiguitas dalam draf hukum ini sangat riskan. Tanpa batasan yang tegas, pasal ini dapat dengan mudah ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah untuk mengkriminalisasi wartawan yang mengkritik kebijakan luar negeri negara atau lembaga swadaya masyarakat yang menerima dana riset internasional."

Kekhawatiran ini semakin menguat mengingat rekam jejak administrasi saat ini yang kerap berseteru terbuka dengan media massa. Para pengamat politik menggarisbawahi bahwa di balik narasi mempertahankan kedaulatan Kepulauan Malvinas, terdapat potensi tindakan pembalasan politik (persecución política) terhadap pihak-pihak yang kerap menyuarakan kritik terhadap pemerintah.

Dilema Kedaulatan Nasional vs Hak Sipil

Sengketa wilayah Kepulauan Malvinas (Falkland) telah lama menjadi isu emosional yang amat sensitif bagi publik Argentina. Mengaitkan kejahatan disinformasi dengan isu kedaulatan nasional dinilai sebagai strategi politik pemerintah untuk meraup dukungan masyarakat secara luas.

Kendati demikian, para pakar hukum mengingatkan bahwa perlindungan kedaulatan negara tidak boleh merusak fondasi demokrasi. Pengetatan aturan hukum tanpa jaminan perlindungan kebebasan berpendapat berisiko mengarahkan Argentina ke dalam era pembungkaman informasi. "Kedaulatan sejati dibangun di atas transparansi dan kebebasan mengekspresikan pendapat, bukan lewat ketakutan akan ancaman penjara belasan tahun," ujar seorang analis hukum di Buenos Aires.

Saat ini, draf RUU Pertahanan Kedaulatan Malvinas berada di meja DPR Argentina. Perdebatan sengit diprediksi bakal mewarnai sidang-sidang komisi legislatif sebelum RUU ini disetujui atau dimodifikasi lebih lanjut.