30 Tahun Pasca Kudatuli, Dorongan Penyelidikan Projustisia Kian Mendesak

Jakarta — Tiga puluhan tahun bukan waktu yang pendek untuk menunggu secercah keadilan. Namun bagi keluarga korban, penyintas, dan seluruh elemen masyarakat sipil, kenangan akan tragedi Sabtu kelabu 27 Juli 1996—yang kemudian diabadikan sebagai Kudatuli—tak pernah benar-benar pudar. Tepat ketika hitungan tiga dekade berlalu, luka lama kembali tersiram kesunyian sekaligus kemarahan: sudah terlalu lama negara membiarkan aktor di balik penyerangan brutal itu berjalan bebas tanpa proses hukum.

Dari belahan Eropa hingga markas besarnya di Indonesia, Amnesty International kembali menyuarakan kegelisahan yang sama. Dalam pernyataan terbarunya, organisasi pemantau hak asasi paling berpengaruh itu secara tegas mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk selekasnya menggelar penyelidikan projustisia. Bukan sekadar pengumpulan data atau laporan yang berujung di rak, melainkan sebuah mekanisme yang sengaja dirancang untuk menghasilkan bukti yang kelak dapat diadopsi pengadilan—sebuah jembatan yang menghubungkan temuan pelanggaran HAM berat dengan dakwaan pidana di ruang sidang.

Langkah itu dianggap krusial karena selama ini Komnas HAM telah beberapa kali menerbitkan hasil penyelidikan yang mengategorikan Kudatuli sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi laporan tersebut mental begitu saja ketika tiba di meja Kejaksaan Agung. Pola penolakan inilah yang ingin dipatahkan Amnesty melalui advokasi penyelidikan projustisia. Dengan format itu, setiap keterangan saksi, rekaman peristiwa, dan jejak komando yang dihimpun Komnas HAM akan langsung dibingkai dalam kerangka pembuktian layaknya penyidik kepolisian, sehingga Jaksa Agung tidak lagi memiliki alasan teknis untuk mengembalikan berkas.

Gambaran Kelam Kudatuli: Politik yang Berakhir dengan Darah

Latar peristiwa ini melekat erat pada pergulatan kekuasaan menjelang keruntuhan Orde Baru. Markas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, saat itu menjadi simbol perlawanan Megawati Soekarnoputri terhadap kubunya yang didukung rezim. Pada pagi buta 27 Juli 1996, sekelompok massa menyerbu kantor tersebut dengan pentungan, batu, dan senjata tajam. Api berkobar di beberapa sudut gedung. Lebih dari lima orang tewas, puluhan lainnya luka parah, sementara belasan aktivis dan pendukung Megawati dilaporkan hilang secara paksa—hingga kini tak diketahui nasibnya.

Berbagai laporan independen, termasuk yang dipublikasikan Human Rights Watch dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menunjuk adanya keterlibatan aparat keamanan dan preman bayaran. Mereka bukan hanya membiarkan aksi kekerasan berlangsung berjam-jam, tetapi juga diduga aktif mengarahkan serangan. Meskipun begitu, hingga lengsernya Presiden Soeharto dua tahun kemudian, tak satu pun pelaku utama dihadapkan ke meja hijau. Nama-nama yang kerap disebut dalam kesaksian dan bukti dokumen terus berlindung di balik impunitas struktural.

Komnas HAM sejatinya pernah mengambil langkah signifikan. Pada 2012, lembaga tersebut meluncurkan laporan penyelidikan yang menyimpulkan bahwa penyerangan 27 Juli 1996 memenuhi unsur pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni pembunuhan, penganiayaan, dan penghilangan paksa. Rekomendasi tegas pun disampaikan kepada Kejaksaan Agung agar segera menindaklanjuti temuan itu. Namun alih-alih progres, pemerintah justru diam seribu bahasa. Berkas kembali menjadi arsip, dan korban kembali dilupakan.

Mengapa Penyelidikan Projustisia Menjadi Kunci

Gagasan penyelidikan projustisia bukanlah hal baru di tengah mandulnya penegakan HAM di Indonesia. Konsep ini pertama kali mengemuka sebagai respons atas kebuntuan yang sama dalam kasus-kasus lain, mulai dari Tragedi Tanjung Priok, penembakan mahasiswa Trisakti, hingga kerusuhan Mei 1998. Intinya, Komnas HAM tidak boleh hanya bekerja sebagai pencatat sejarah, melainkan harus menjadi ujung tombak yang menyiapkan amunisi hukum bagi penuntutan. Dalam model projustisia, para komisioner dan tim investigasi melangkah dengan metodologi yang kelak memenuhi standar pembuktian pengadilan, yakni mengamankan barang bukti, menggelar rekonstruksi, dan memeriksa para saksi di bawah sumpah secara prosedural.

Dengan demikian, produk akhir penyelidikan tidak lagi berupa narasi pelanggaran semata, melainkan berkas yang siap menjadi dasar surat dakwaan. Di negara-negara yang mengalami transisi demokrasi, pendekatan serupa sudah lazim diterapkan untuk menjembatani kesenjangan antara komisi kebenaran dan pengadilan pidana. Indonesia, yang telah menyatakan diri sebagai negara hukum, semestinya tidak mundur selangkah pun dari upaya ini.

Amnesty International memandang momentum 30 tahun Kudatuli sebagai panggung yang tidak boleh dilewatkan. Dengan bergulirnya wacana revisi Undang-Undang Komnas HAM dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghilangan Paksa, pintu untuk mendorong akuntabilitas semakin terbuka. Desakan agar penyelidikan projustisia segera dijalankan bukan hanya soal satu peristiwa, melainkan tentang konsistensi negara dalam memberantas budaya impunitas yang telah mengakar puluhan tahun.

Respon Komnas HAM dan Harapan Publik

Sejumlah komisioner Komnas HAM mengaku telah menerima masukan dari berbagai elemen, termasuk Amnesty International. Mereka menyatakan membuka diri terhadap opsi penyelidikan projustisia, tetapi mengakui adanya kendala regulasi dan keterbatasan sumber daya. Sinyalemen ini kerap memicu tanya dari korban: jika Komnas HAM kesulitan, lembaga mana lagi yang sanggup mengangkat suara mereka?

Publik pun menanti langkah konkret. Peringatan 30 tahun Kudatuli yang digelar oleh komunitas korban dan jaringan demokrasi tidak lagi sekadar upacara tabur bunga. Daun-daun yang gugur di depan monumen perjuangan itu seperti menyeret janji lama: bahwa negara akan menepati kewajibannya untuk mengungkap kebenaran, menghukum pelaku, dan memulihkan martabat mereka yang terluka. Penyelidikan projustisia dipercaya sebagai batu pijakan pertama menuju janji itu.

Apabila Komnas HAM benar-benar bergerak, maka mimpi para pejuang demokrasi yang rontok pada hari panas 1996 mungkin akhirnya mendapatkan makna. Tindakan tersebut juga akan menulis ulang sejarah Indonesia ke arah yang lebih jujur—menempatkan impunitas bukan sebagai takdir, melainkan sebagai luka yang bisa dan harus disembuhkan.