Zulhas Minta Waktu Satu Bulan Tuntaskan Masalah MBG

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta tenggat waktu satu bulan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang membelit program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu disampaikan langsung dalam rapat tertutup yang digelar di Istana Kepresidenan, Selasa kemarin.

Program yang telah menjadi andalan pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi anak Indonesia ini masih menghadapi banyak hambatan di lapangan. Mulai dari rantai pasok yang tidak merata, keterbatasan infrastruktur dapur, hingga polemik soal kualitas dan variasi menu. Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyadari betul bahwa penyelenggaraan MBG tidak bisa setengah hati karena menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia.

Beberapa Titik Lemah

Dalam paparannya kepada Presiden, Zulhas diduga membeberkan beberapa titik lemah yang membuat MBG belum berjalan mulus seratus persen. Salah satunya adalah disparitas ketersediaan bahan pangan antarwilayah. Di Pulau Jawa, misalnya, pasokan sayur dan protein seperti telur dan ayam relatif mudah didapat. Namun di daerah terpencil dan kepulauan, biaya logistik justru melambung tinggi sehingga anggaran per porsi kerap tidak mencukupi.

Selain itu, kapasitas dapur umum yang menjadi pusat pengolahan makanan juga menjadi perhatian serius. Banyak dapur yang belum dilengkapi peralatan memadai, standar higienis yang beragam, serta minimnya tenaga ahli gizi yang bisa memastikan menu memenuhi kecukupan kalori dan mikronutrien. Hal ini diperparah dengan sistem monitoring yang masih manual sehingga laporan capaian seringkali terlambat dan tidak akurat.

Zulhas juga menyentil persoalan menu yang monoton. Di sejumlah daerah, anak-anak mengeluhkan variasi makanan yang itu-itu saja, memicu kebosanan dan bahkan penolakan. Padahal, unsur penerimaan oleh anak didik adalah kunci sukses program ini. Jika makanan tidak dimakan, gizi tidak akan terserap.

Proyek Besar, Masalah Besar

Presiden Prabowo, yang sejak awal menempatkan program MBG sebagai prioritas nasional, dikabarkan memberi perhatian penuh pada laporan tersebut. Sumber di lingkaran Istana menyebutkan bahwa Prabowo tidak ingin program yang diidamkan ini kehilangan momentum. "Presiden menginginkan solusi kongkret, bukan sekadar rapat yang silih berganti," ujar sumber yang enggan disebut namanya.

Zulhas lantas mengajukan jangka waktu satu bulan untuk merampungkan evaluasi dan meracik formulasi solusi. Ia berjanji akan memangkas birokrasi yang selama ini dinilai terlalu rumit. Salah satu langkah yang tengah dikaji adalah pembentukan satuan tugas gabungan antara Kemenko Pangan, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah. Tujuannya agar koordinasi tidak tumpang tindih dan setiap masalah bisa segera ditangani tanpa harus menunggu surat-menyurat formal.

Selain itu, dalam satu bulan ke depan, pembenahan data penerima manfaat menjadi prioritas. Data yang tidak akurat sering membuat bantuan salah sasaran atau justru ada anak yang tidak terdaftar. Digitalisasi proses pun akan didorong, termasuk penggunaan aplikasi sederhana untuk pencatatan distribusi dan konsumsi makanan. "Kita harus jujur dengan data, karena dari data itulah kebijakan presisi bisa diambil," kata Zulhas dalam sesi wawancara singkat.

Model Bisnis dan Anggaran

Aspek pendanaan juga tidak luput dari sorotan. Anggaran MBG yang mencapai puluhan triliun rupiah per tahun harus dikelola dengan transparan dan efisien. Zulhas memaparkan kemungkinan revisi skema penyaluran dana, agar dana langsung diterima oleh dapur penyedia dengan pengawasan ketat, bukan melalui perantara yang rawan kebocoran. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden untuk menghilangkan rantai birokrasi yang tidak perlu.

Di sisi lain, model bisnis dapur MBG juga akan dievaluasi. Selama ini sebagian dapur dikelola oleh koperasi atau UMKM setempat, namun banyak yang gulung tikar karena margin yang terlalu tipis. Zulhas melihat perlunya subsidi silang atau insentif pajak bagi pelaku UMKM agar mereka tetap bergairah tanpa mengorbankan kualitas makanan.

Pakar gizi masyarakat, Dr. Rina Agustina, menyambut baik tenggat satu bulan yang ditetapkan. Menurutnya, kecepatan eksekusi adalah kunci agar program MBG tidak menjadi beban anggaran tanpa dampak. "Asalkan dalam satu bulan itu ada rencana aksi yang terukur, bukan hanya pertemuan-pertemuan teknis," ujarnya. Ia menyarankan agar uji coba menu dan sistem baru dilakukan secara paralel di sejumlah provinsi sebagai percontohan, sebelum diterapkan secara nasional.

Harapan Baru

Pasca-rapat, sejumlah kalangan di DPR merespons positif langkah Zulhas. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay, menilai bahwa permintaan satu bulan menunjukkan komitmen serius Menko Pangan. "Yang penting bukan lama waktu, tapi apa yang dihasilkan setelah satu bulan itu," katanya. Ia berharap evaluasi juga melibatkan orang tua dan wali murid selaku penerima manfaat langsung.

Sementara itu, di tingkat tapak, para guru dan kepala sekolah menyatakan siap mendukung evaluasi, asalkan jangan sampai distribusi makanan terganggu. Di beberapa sekolah di Jawa Barat, program MBG telah berhasil menurunkan angka absensi dan meningkatkan konsentrasi belajar. Jika evaluasi berjalan tanpa menghentikan sementara program, maka kepercayaan publik bisa tetap terjaga.

Zulhas sendiri menegaskan bahwa ia tidak akan bekerja sendiri. "Ini bukan pekerjaan satu kementerian, tapi kerja bersama," ujarnya. Ia pun mengimbau seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pemasok, ahli gizi, hingga pemerintah daerah, untuk memberikan masukan secara terbuka. Dalam satu bulan ke depan, ia akan menggelar serangkaian focus group discussion (FGD) dan kunjungan lapangan untuk memastikan solusi yang diambil benar-benar membumi.

Dengan tenggat satu bulan yang kini terus berdetak, publik menanti langkah nyata dari sang Menko Pangan. Akankah MBG akhirnya menemui titik terang setelah sekian lama diliputi sejumlah ganjalan? Waktu sebulan akan menjadi ujian pertama bagi koordinasi lintas sektor dan komitmen politik pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang bebas gizi buruk.