Zelenskyy Tolak Pemilu Wartime, Sebut Bisa Hancurkan Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy secara tegas menolak seruan mantan Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov untuk menggelar pemilihan umum di tengah perang berkepanjangan melawan Rusia. Zelenskyy memperingatkan bahwa langkah semacam itu akan menjadi "risiko besar" dan berpotensi memicu gelombang konflik internal yang bisa "menghancurkan" negara tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama wartawan pada Sabtu (23/8/2026), menandai eskalasi krisis politik domestik terbesar yang dihadapi Zelenskyy sejak invasi skala penuh Rusia dimulai lebih dari empat tahun lalu.

Sengketa ini bermula dari video berdurasi sembilan menit yang diunggah Fedorov ke YouTube pada Selasa (19/8/2026). Dalam video tersebut, politisi berusia 35 tahun itu mendesak agar demokrasi Ukraina "tidak boleh disandera oleh Rusia" dan menyerukan mekanisme pemilihan yang "legal, aman, dan realistis" meskipun perang masih berlangsung. Fedorov, yang tidak menyebut nama Zelenskyy secara langsung, mengklaim Ukraina sedang menghadapi "krisis tata kelola sistemik" dan masyarakat "takut akan perubahan."

Latar Belakang Pemecatan Fedorov dan Gelombang Protes

Fedorov ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Ukraina pada Januari 2026 dan hanya menjabat selama enam bulan sebelum dipecat oleh Zelenskyy pada pertengahan Juli. Pemecatan tersebut diduga berlatar belakang ketegangan antara Fedorov dan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, yang juga diganti beberapa hari kemudian. Langkah Zelenskyy memicu gelombang protes besar-besaran di berbagai kota Ukraina, dengan ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar parlemen menuntut pengembalian Fedorov.

Fedorov dikenal sebagai sosok karismatik yang dipercaya telah merevolusi Kementerian Pertahanan. Selama masa jabatannya, ia dikenal karena memerangi korupsi, menantang struktur militer yang sudah usang, dan mentransformasi peperangan melalui teknologi drone. Ia juga pendiri "IT Army of Ukraine" yang melakukan serangan siber terhadap Rusia sejak awal invasi, serta peluncur kampanye penggalangan dana "Army of Drones" yang berhasil mengubah paradigma peperangan modern. Fedorov bahkan pernah meminta pendiri SpaceX Elon Musk agar menghentikan Rusia menggunakan satelit Starlink untuk serangan drone.

Alasan Zelenskyy Menolak Pemilu Wartime

Dalam konferensi persnya, Zelenskyy menggunakan metafora "tsunami" untuk menggambarkan dampak pemilu di tengah perang. "Jika kita ingin menghancurkan negara ini, maka kita bisa bergerak ke arah pemilu selama masa perang ini," ujarnya. Zelenskyy menekankan bahwa pemilu di kondisi saat ini akan membelah Ukraina tepat ketika Rusia mengumpulkan kekuatan militer di perbatasan.

Posisi Zelenskyy didukung oleh hukum Ukraina yang melarang pemilihan umum selama darurat militer — status yang berlaku sejak Februari 2022. Meskipun demikian, Zelenskyy yang masa jabatan lima tahun presidennya berakhir pada Mei 2024, telah berada di bawah tekanan dari Washington dan Moskow untuk mengadakan pemilihan baru. Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengusulkan bahwa Kyiv "menggunakan perang" untuk menghindari pemungutan suara, yang kemudian dibalas Zelenskyy bahwa Ukraina "siap untuk pemilu" dalam 60-90 hari jika sekutu membantu menjamin keamanannya.

Tantangan Logistik dan Keamanan yang Menghadang

Para ahli menyatakan bahwa pemilu wartime secara praktis tidak mungkin dilakukan mengingat tantangan logistik dan keamanan yang luar biasa. Jutaan warga Ukraina telah mengungsi ke luar negeri, sementara ratusan ribu tentara bertempur di garis depan. Memastikan partisipasi dan keamanan bagi pemilih di kedua kelompok ini merupakan tantangan yang hampir mustahil diatasi di tengah serangan rudal dan drone Rusia yang terus-menerus.

Sumber dari kantor kepresidenan Ukraina kepada BBC menyatakan bahwa "sangat aneh merencanakan pemilu di tengah rudal dan drone. Ini menunjukkan ketiadaan realisme sama sekali." Pandangan ini sejalan dengan mayoritas warga Ukraina yang memahami bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat mutlak bagi pelaksanaan pemilihan yang adil.

Konteks Serangan Rusia yang Meningkat

Krisis politik ini terjadi di tengah eskalasi serangan Rusia. Pada Minggu (24/8/2026), serangan udara Rusia di Donetsk menewaskan dua orang dan melukai dua lainnya, dengan setidaknya 141 rumah pribadi mengalami kerusakan. Di Kharkiv, delapan orang termasuk seorang anak terluka dalam serangan drone yang membakar setidaknya dua bangunan residensial. Sementara itu, drone Rusia menghantam kereta penumpang di Odesa yang melintas dari Zhytomyr, meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

Zelenskyy juga mengungkapkan bahwa Ukraina hanya menerima 264 peluru Patriot pada 2026, jauh lebih sedikit dibandingkan 364 unit pada 2025 dan 675 unit pada 2023. Penurunan pasokan ini memaksa Ukraina untuk mencari alternatif, termasuk produksi domestik rudal Patriot setelah mendapat restu dari Presiden Trump.

Kesenjangan Pendanaan dan Bantuan Internasional

Zelenskyy juga mengungkapkan adanya kesenjangan pendanaan pertahanan sebesar $27 miliar pada tahun ini akibat pengeluaran militer yang lebih tinggi dari perkiraan di semester pertama 2026. Ukraina membutuhkan setidaknya $8 miliar untuk "awal yang normal" pada 2027, ditambah sekitar $20 miliar lagi untuk pengeluaran lain seperti gaji militer dan pembayaran kepada keluarga prajurit yang gugur.

Di tengah tantangan pendanaan, bantuan internasional terus mengalir. Ukraina mencapai kesepakatan dengan Prancis untuk setidaknya satu sistem pertahanan udara SAMP/T tahun ini, serta dengan Jerman untuk pasokan sekitar 600 peluru PAC-2 dan PAC-3 hingga 2028. Norwegia juga mengumumkan akan memberikan 85 miliar kroner (setara $9,2 miliar) kepada Kyiv untuk tahun fiskal 2027.

Persaingan Teknologi Satelit

Dalam briefing yang sama, Zelenskyy mengungkapkan bahwa Rusia sedang mengembangkan alternatif Starlink bersama China, yang diperkirakan beroperasi pada Desember 2026. Sistem komunikasi satelit ini krusial untuk komunikasi medan perang. "Ukraina tidak akan hanya duduk dan menunggu Rusia dan Tiongkok," tegas Zelenskyy, menambahkan bahwa Ukraina sedang mengimplementasikan proyek serupa dengan salah satu negara Eropa.

Dampak Politik dan Masa Depan Fedorov

Sejak pemecatannya, Fedorov telah menolak tawaran jabatan lain di pemerintahan, termasuk Wakil Perdana Menteri untuk Inovasi Militer, dengan tegas menyatakan bahwa ia hanya akan kembali sebagai Menteri Pertahanan. Dalam video YouTube-nya, Fedorov tidak memberikan indikasi rencana politik pribadinya, namun fokus pada perlunya mekanisme demokrasi yang pulih bahkan di tengah perang berkepanjangan.

Kritikus Zelenskyy, termasuk anggota parlemen oposisi Volodymyr Aryev, menuduh presiden terputus dari kenyataan dan menyatakan "kita telah mencapai titik di mana kita harus memilih antara pemilu dan kekacauan." Namun, sejumlah analis dan pendukung Fedorov sendiri menganggap ide pemilu wartime sebagai "sangat berbahaya dan tidak realistis." Anggota parlemen yang setia pada Zelenskyy, Oleksandr Merezhko, mengaku mendukung pengembalian Fedorov ke Kementerian Pertahanan tetapi menentang gagasan pemilu baru karena "akan melemahkan negara, persatuan, dan ketahanan kita. Itulah mengapa saya pikir gagasan pemilu sayangnya bermain ke tangan Putin."

Analisis: Keseimbangan Antara Legitimasi dan Stabilitas

Krisis ini mencerminkan dilema fundamental yang dihadapi Ukraina: bagaimana mempertahankan legitimasi demokratis di tengah ancaman eksistensial dari luar negeri. Sementara Zelenskyy berargumen bahwa stabilitas nasional harus diutamakan, Fedorov dan pendukungnya berpendapat bahwa penundaan demokrasi justru akan melemahkan fondasi negara yang sedang mereka perjuangkan untuk dibela.

Situasi ini juga mengungkap dinamika internal Ukraina yang semakin kompleks — antara generasi muda yang mendambakan perubahan dan reformasi, dengan kebutuhan pragmatis akan kesatuan di tengah perang. Bagaimana Zelenskyy menavigasi krisis ini akan sangat menentukan arah politik Ukraina dalam bulan-bulan mendatang, terutama seiring meningkatnya tekanan dari sekutu internasional dan eskalasi konflik dengan Rusia.