Yusril Imbau Sayembara Begal Tak Picu Aksi Main Hakim Sendiri

Rencana pemberian hadiah bagi penangkapan pelaku kejahatan jalanan yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai perhatian serius dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra merespons langkah tersebut dengan mengingatkan bahwa setiap upaya penegakan hukum harus tetap berada dalam koridor yang benar dan tidak menimbulkan korban jiwa akibat amukan massa.

Penegakan Hukum Harus Prosedural

Yusril menekankan bahwa semangat memberantas begal tidak boleh mengesampingkan hak asasi para pelaku kejahatan. Ia mengingatkan, meskipun publik geram dengan aksi kriminal yang meresahkan, proses penangkapan harus sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan pelatihan khusus. “Jangan sampai karena sayembara ini ada warga yang nekat bertindak sendiri, lalu para pelaku tewas digebuki massa. Itu bukan penegakan hukum, melainkan tindakan anarkis yang justru melanggar hukum,” ujar Yusril dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Menurut Yusril, aparat kepolisian telah memiliki mekanisme dan prosedur operasional standar (SOP) untuk menangani kejahatan jalanan, termasuk kemungkinan penggunaan tindakan tegas dan terukur jika pelaku melawan atau membahayakan petugas. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam bentuk pemberian informasi atau laporan cepat, namun tidak dalam bentuk tindakan penangkapan langsung yang berpotensi menimbulkan eskalasi kekerasan. Koordinasi antara warga dengan Bhabinkamtibmas dan Polsek setempat, katanya, jauh lebih efektif ketimbang menjanjikan imbalan uang yang bisa disalahartikan sebagai lisensi melakukan penghakiman jalanan.

Kontroversi Sayembara Bernilai Puluhan Juta

Gubernur Dedi Mulyadi sebelumnya mengumumkan sayembara bagi warga yang berhasil menangkap begal di wilayah hukum Jawa Barat. Hadiah yang disiapkan mencapai puluhan juta rupiah, bergantung pada tingkat ancaman dan jumlah pelaku yang diamankan. Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian kalangan menilai langkah tersebut sebagai terobosan berani di tengah maraknya kriminalitas yang meresahkan, terutama di kawasan pinggiran kota dan jalur sepi. Namun, banyak pihak lain mengkritik bahwa kebijakan semacam ini rawan disalahgunakan dan dapat memicu tumbuhnya budaya main hakim sendiri.

Sejumlah elemen masyarakat, termasuk LSM pemerhati hak asasi manusia, menyatakan kekhawatiran bahwa iming-iming hadiah uang tunai akan mendorong warga yang tidak terlatih untuk melakukan penangkapan paksa, yang berujung pada penyiksaan atau kematian pelaku. Mereka merujuk pada beberapa kasus sebelumnya di berbagai daerah, di mana pelaku kejahatan ditemukan tewas dengan luka parah setelah dihakimi massa sebelum polisi tiba. “Sayembara ini berpotensi mengaburkan batas antara partisipasi warga dan aksi vigilante,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam diskusi terpisah.

Dedi Mulyadi sendiri menegaskan bahwa sayembara ini bukan untuk memancing aksi kekerasan, melainkan untuk memotivasi warga agar lebih proaktif membantu kepolisian. Ia menyatakan akan ada panduan yang jelas agar proses penangkapan tetap mengikuti aturan hukum dan disertai penyerahan segera ke kantor polisi terdekat. Namun, hingga saat ini detail mekanisme tersebut belum dipublikasikan secara luas, sehingga memunculkan keraguan di kalangan aparat serta akademisi hukum.

Mengurai Benang Kusut Kejahatan Jalanan

Fenomena begal di Jawa Barat memang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam beberapa bulan terakhir. Data Polda Jabar mencatat peningkatan signifikan laporan kejahatan jalanan, khususnya perampasan kendaraan bermotor yang disertai kekerasan. Banyak korban mengalami luka serius atau trauma mendalam, sehingga tekanan publik kepada pemerintah daerah untuk bertindak cepat sangat tinggi. Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan gaya komunikasi populis, merasa perlu menempuh cara-cara nonkonvensional untuk meredam keresahan warga.

Akan tetapi, Yusril mengingatkan bahwa akar masalah kriminalitas seringkali lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan multidimensi. Penegakan hukum yang represif saja tidak cukup tanpa diimbangi program pemberdayaan ekonomi, pengawasan sosial, dan pembenahan sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Ia mendorong Pemprov Jabar untuk berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Sosial, Kemenko PMK, serta kepolisian guna merancang strategi pencegahan yang lebih holistik, alih-alih mengandalkan sayembara yang kontroversial.

Sejumlah pakar kriminologi turut menggarisbawahi bahwa efektivitas penghargaan finansial dalam menekan angka kejahatan cenderung rendah jika tidak disertai kepastian hukum dan peningkatan kepercayaan publik terhadap aparat. Mereka menyitir berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih melapor secara anonim jika khawatir akan pembalasan dari jaringan kriminal. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel dan sarana kepolisian di tingkat polsek menjadi celah yang harus diisi dengan penguatan patroli berbasis komunitas, bukan dengan mengubah warga menjadi pemburu hadiah.

Hingga kini, polemik sayembara begal ini terus bergulir di ruang publik. Sementara Dedi Mulyadi berkeras untuk tetap menjalankan program tersebut dengan pengawasan ketat, Yusril dan sejumlah pihak di pemerintah pusat mendorong kajian ulang agar kebijakan daerah selaras dengan prinsip negara hukum. Publik pun menanti langkah konkret yang mampu menekan angka begal tanpa harus mengorbankan hak hidup dan prosedur hukum yang adil. “Semangat melindungi warga harus tetap berada di jalur yang benar, karena tujuan mulia tidak bisa dicapai dengan cara-cara yang melanggar,” pungkas Yusril.