YOGYAKARTA — Video Deepfake Sri Sultan HB X Catut Promosi Investasi Bodong

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) mengeluarkan peringatan resmi menyusul beredarnya video manipulasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang mencatut nama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dalam rekaman yang dimanipulasi dengan teknologi deepfake tersebut, figur Raja Keraton Yogyakarta itu direkayasa seolah-olah mengampanyekan layanan investasi dan pengelolaan keuangan ilegal kepada masyarakat luas.

Modus Manipulasi Digital Berbasis Rekaman Lama

Berdasarkan penelusuran digital, materi visual yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber tersebut bersumber dari arsip video wawancara eksklusif media massa pada tahun 2018 silam. Rekaman dokumentasi berdurasi panjang yang sejatinya membahas pelestarian nilai-nilai keraton di era modern tersebut dipotong, lalu disunting menggunakan perangkat lunak generatif untuk menyelaraskan gerak bibir (lip-sync) dan meniru intonasi suara Sri Sultan secara presisi.

Pelaku memanfaatkan figur ketokohan publik yang memiliki kredibilitas tinggi guna memikat korban agar terjerumus ke dalam skema penipuan finansial (scam). Modus ini dinilai berbahaya mengingat jangkauan platform media sosial, khususnya Facebook, kerap kali menjangkau masyarakat awam yang belum memiliki literasi digital memadai.

Kronologi Identifikasi dan Penanganan Hoaks

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemda DIY memetakan urutan penemuan hingga klarifikasi publik atas peredaran video hoaks tersebut melalui tahapan berikut:

1. Peredaran di Media Sosial: Video berdurasi singkat mulai terdeteksi berseliweran di sejumlah grup dan beranda akun jejaring sosial Facebook, memperlihatkan Sri Sultan seakan menjamin keuntungan finansial instan.
2. Temuan Respons Publik: Tim pemantau siber mendapati tingginya respons positif dan komentar dari warganet yang mempercayai keaslian konten tersebut, sehingga meningkatkan urgensi penindakan.
3. Verifikasi Forensik Digital: Diskominfo bersama tim pemeriksa fakta memverifikasi kejanggalan visual, mulai dari artikulasi gerakan bibir yang tidak natural hingga ketidaksesuaian pita suara audio.
4. Penerbitan Klarifikasi Publik: Pemda DIY secara resmi mengumumkan bahwa video tersebut merupakan hoaks total dan meminta masyarakat untuk mengabaikan tautan investasi di dalamnya.

Pernyataan Resmi Pemerintah Daerah DIY

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pemda DIY, Ditya Nanaryo Aji, menegaskan bahwa Gubernur DIY tidak pernah terafiliasi maupun mempromosikan skema investasi keuangan apa pun di ruang publik.

"Kami merasa perlu menyampaikan kepada masyarakat video hoaks yang mengatasnamakan Bapak Gubernur. Video palsu tersebut terkesan Bapak Gubernur mempromosikan jasa pengelolaan keuangan yang memberikan keuntungan penggunanya, typical scam. Dilihat dari kasat mata banyak kejanggalan dari video tersebut, namun ternyata banyak yang memberikan respons positif di Facebook. Artinya masih ada yang menganggap video tersebut benar," ujar Ditya.

Ditya mengimbau masyarakat agar senantiasa melakukan verifikasi silang (cross-check) terhadap setiap informasi yang beredar, terutama yang menawarkan imbal hasil finansial tidak wajar dengan mengatasnamakan pejabat publik.

Langkah Antisipasi Mengenali Konten Deepfake

Sebagai bentuk mitigasi terhadap makin maraknya kejahatan siber berbasis AI, publik disarankan memperhatikan sejumlah indikator teknis guna mendeteksi video palsu:

• Perhatikan Sinkronisasi Suara dan Gerak Bibir: Rekayasa deepfake kerap menunjukkan jeda mikro antara pengucapan konsonan dengan bentuk mulut pembicara.
• Cermati Kedipan Mata dan Tekstur Kulit: Video tiruan AI sering kali menghasilkan kedipan mata yang tidak wajar serta tepi wajah yang buram atau berpendar saat bergerak.
• Periksa Saluran Komunikasi Resmi: Segala bentuk kebijakan, pernyataan, atau imbauan Gubernur DIY selalu disiarkan melalui kanal resmi Pemda DIY dan Keraton Yogyakarta.

Pemda DIY memastikan terus berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan kementerian terkait guna melacak penyebar konten manipulatif tersebut, sekaligus mencegah kerugian finansial yang berpotensi dialami warga akibat penipuan digital ini.