YOGYAKARTA — Suara Ibu Indonesia Gelar Aksi Tolak Program MBG

Bunyi dentang peranti dapur aluminium dan besi beradu riuh di kawasan Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta, pada Selasa (8/9/2026). Puluhan perempuan yang tergabung dalam gerakan Suara Ibu Indonesia turun ke jalan memegang panci, wajan, dan sendok sayur. Aksi simbolis bertajuk "Pukul Panci" ini digelar bukan sekadar seni pertunjukan jalanan, melainkan wujud kemarahan serta keprihatinan mendalam atas pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat.

Mengenakan pakaian serba hitam dengan ikatan kain merah di lengan, para peserta aksi menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap efektivitas, kebersihan, hingga implikasi ekonomi dari kebijakan nasional tersebut. Gemerincing peralatan masak yang dipukul bertubi-tubi membelah riuk lalu lintas Malioboro, menarik perhatian para wisatawan dan masyarakat lokal yang tengah melintas di jantung kota budaya tersebut.

Gema Perlawanan dari Dapur Rakyat

Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini diwarnai dengan orasi bergantian dari para perwakilan ibu rumah tangga, pedagang pasar tradisional, hingga penggiat hak anak. Dapur rumah tangga dinilai sebagai benteng utama pertahanan gizi keluarga yang kini perlahan terpinggirkan oleh skema pembagian makanan terpusat.

"Kami tidak membutuhkan makanan olahan massal yang keberlanjutan dan kebersihannya memicu kecemasan. Dapur kami dimatikan, pedagang bahan baku lokal tersingkir, sementara anggaran triliunan rupiah justru mengalir ke korporasi katering skala besar," tegas Siti Rahmawati, koordinator lapangan aksi Suara Ibu Indonesia di sela-sela orasi.

Para pengunjuk rasa menilai bahwa penyeragaman menu MBG nasional berpotensi mengabaikan keanekaragaman pangan lokal dan kebutuhan nutrisi spesifik tiap anak. Selain itu, mereka menggarisbawahi beberapa kasus gangguan pencernaan masal yang sempat terjadi di sejumlah daerah uji coba sebagai alasan utama program ini harus ditinjau ulang secara mendasar.

Analisis Efisiensi dan Dampak Sosial Anggaran

Program MBG yang menelan alokasi anggaran belanja negara hingga Rp 71 triliun pada tahap awal implementasinya terus menuai sorotan tajam dari kalangan pengamat publik maupun masyarakat akar rumput. Alokasi dana yang sangat besar tersebut dinilai kurang tepat sasaran jika dibandingkan dengan penguatan program pemenuhan gizi berbasis komunitas seperti Posyandu atau bantuan langsung pangan segar.

Berikut adalah perbandingan pendekatan pemenuhan gizi anak antara skema terpusat MBG dengan model pemberdayaan dapur berbasis masyarakat:

Desakan Evaluasi Total dan Kedaulatan Pangan

Aksi pukul panci di Yogyakarta ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan dari masyarakat terhadap program strategis nasional makin menguat. Massa aksi mendesak pemerintah pusat untuk segera menghentikan sementara (moratorium) pelaksanaan MBG dan mengalihkan fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi keluarga agar mampu menyediakan makanan bergizi secara mandiri.

"Pemerintah seharusnya memperkuat kedaulatan pangan keluarga, bukan mengambil alih fungsi dapur dengan pendekatan proyek. Berikan pendampingan dan akses bahan pangan murah berkualitas, bukan makanan siap saji massal," kata Dr. Bambang Kusumo, pengamat kebijakan sosial yang turut mengamati jalannya aksi di lokasi.

Aksi damai ini berakhir menjelang tengah hari setelah massa membacakan petisi tuntutan yang akan dikirimkan ke DPRD DI Yogyakarta dan Kementerian Sosial. Para ibu berjanji akan terus melancarkan aksi serupa di berbagai kota jika pemerintah tidak segera membuka ruang dialog terbuka terkait evaluasi total program Makanan Bergizi Gratis.