YOGYAKARTA — Dosen UGM Mengaku Hanya Pinjamkan KTP ke Yayasan Little Aresha

Ruang persidangan menjadi saksi penyesalan mendalam dari seorang akademisi ternama. Cahyaningrum Dewojati, seorang dosen dari Universitas Gadjah Mada (UGM), memberikan kesaksian yang mengejutkan terkait keterlibatannya dalam kasus Yayasan Little Aresha. Di hadapan majelis hakim, ia mengungkapkan bagaimana niat baik untuk membantu proses administratif justru berujung pada jerat hukum yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.

Kasus ini mengemuka ketika nama Cahyaningrum secara resmi tercantum dalam dokumen kepengurusan Yayasan Little Aresha, sebuah lembaga yang kini tengah melintas di ranah hukum akibat dugaan penyimpangan. Padahal, menurut pengakuannya, ia sama sekali tidak pernah bermaksud menjadi bagian dari operasional maupun jajaran pengurus aktif yayasan tersebut.

Dalam kesaksiannya, Cahyaningrum menceritakan bahwa peminjaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut diawali oleh rasa percaya atas dasar hubungan pertemanan dan formalitas belaka. Pihak pendiri yayasan meminta salinan identitas dirinya dengan dalih kelengkapan syarat administratif guna mendirikan badan hukum lembaga sosial. Tanpa prasangka buruk, akademisi UGM ini menyerahkan identitasnya tanpa menguji lebih jauh konsekuensi yuridis di kemudian hari.

"Saya hanya meminjamkan KTP untuk kebutuhan formalitas pendirian yayasan saja. Saya tidak pernah menyetujui, apalagi menghadiri rapat pembentukan untuk dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan,"

Namun, fakta persidangan menunjukkan hal yang jauh berbeda. Nama dan identitasnya tertera rapi dalam Akta Pendirian Yayasan Little Aresha sebagai salah satu jajaran pengurus. Keterkejutannya memuncak saat mengetahui bahwa secara hukum, nama yang tercantum dalam akta notaris memiliki tanggung jawab moral dan yuridis terhadap seluruh aktivitas serta tata kelola keuangan lembaga tersebut.

Dilema Formalitas dan Implikasi Hukum Pencatutan Nama

Praktik peminjaman identitas pribadi untuk pemenuhan syarat administratif organ yayasan kerap dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Dalam kasus Yayasan Little Aresha, kelenggangan pengawasan serta besarnya rasa saling percaya menjadi pintu masuk bagi pencatutan nama secara struktural. Cahyaningrum merasa dirinya terjebak dalam situasi di mana kepakarannya dan reputasinya sebagai akademisi dipertaruhkan.

"Pelajaran paling pahit adalah ketika rasa percaya diposisikan di atas ketelitian administrasi hukum," ungkap seorang ahli hukum perdata yang mengamati jalannya persidangan ini. Penyelidikan mengungkap bahwa pendirian yayasan memang membutuhkan minimal jumlah pendiri dan pengurus tertentu sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, yang sering kali mendorong oknum untuk 'meminjam' identitas pihak lain demi melengkapi berkas.

Analisis Tanggung Jawab Hukum dan Realita Administrasi

Untuk memahami kesenjangan antara apa yang dipahami oleh saksi dan realita yuridis yang terjadi di pengadilan, berikut adalah perbandingan analisis kasus peminjaman KTP dalam struktur yayasan:

Secara hukum perdata dan kelembagaan, dokumen berupa akta otentik yang disahkan oleh notaris dan Kementerian Hukum dan HAM memiliki kekuatan hukum mengikat secara sempurna. Ketika sebuah KTP diserahkan dan digunakan dalam pembuatan akta, pihak pemilik identitas berisiko tinggi terseret dalam pusaran tanggung jawab jika terjadi malpraktik tata kelola atau perbuatan melawan hukum di kemudian hari.

Pelajaran Penting Perlindungan Data Identitas Pribadi

Kasus yang menimpa dosen UGM ini menjadi sinyal peringatan keras bagi publik akan pentingnya menjaga kerahasiaan dan penggunaan data pribadi. Banyak warga masyarakat yang belum menyadari bahwa memberikan salinan identitas dapat disalahgunakan untuk berbagai kepentingan hukum yang berat, mulai dari kepengurusan yayasan bermasalah hingga pembentukan badan usaha yang berisiko.

Majelis hakim dalam persidangan ini terus mendalami sejauh mana keterlibatan aktif para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Penyelidikan mendalam terus dilakukan untuk menentukan apakah saksi murni merupakan korban pencatutan nama atau terdapat unsur kelalaian yang sengaja dimanfaatkan oleh pendiri utama Yayasan Little Aresha.

Proses hukum masih terus berjalan untuk mengurai jaring kerumitan administrasi dan dugaan pelanggaran yang terjadi. Bagi Cahyaningrum dan komunitas akademis, pengalaman ini menjadi ikhtiar dan evaluasi mendalam agar senantiasa waspada dalam membagikan identitas diri, terlepas dari seberapa dekat hubungan personal dengan pihak yang meminjamnya.