Whoosh Bakal Diambil Alih Kemenkeu, AHY Ungkap Hasil Rapat Dewas Danantara

PATOKAN – Pemerintah akhirnya menemukan titik terang mengenai penyelesaian persoalan pendanaan kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa rapat Dewan Pengawas (Dewas) Danantara telah menyepakati pengambilalihan proyek tersebut oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kesepakatan ini menjadi penanda babak baru dalam upaya menyehatkan keuangan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu. Dengan keputusan tersebut, kewajiban pendanaan Whoosh akan ditangani melalui mekanisme keuangan negara di bawah koordinasi Kemenkeu, alih-alih dibebankan sepenuhnya kepada badan usaha maupun holding investasi BUMN.

Jalan Panjang Mencari Solusi Pendanaan

Whoosh resmi beroperasi secara komersial pada Oktober 2023 dan langsung menjadi ikon baru transportasi modern Indonesia. Kereta yang mampu melaju hingga 350 kilometer per jam ini memangkas waktu tempuh Jakarta–Bandung menjadi sekitar 40 menit melalui rute Halim–Tegalluar sepanjang kurang lebih 142 kilometer.

Namun, di balik kebanggaan tersebut tersimpan persoalan finansial yang cukup pelik. Biaya pembangunan proyek mengalami pembengkakan atau cost overrun dari estimasi awal, sehingga total investasi membengkak menjadi lebih dari 7 miliar dolar AS. Kekurangan pembiayaan itu ditutup melalui pinjaman yang kini menjadi beban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator.

KCIC sendiri merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan porsi kepemilikan 60 persen, dan China Railway International yang menggenggam 40 persen saham. Struktur kepemilikan ini membuat persoalan utang proyek turut menyeret sejumlah BUMN karya dan perkeretaapian yang menjadi induk konsorsium.

Di sisi lain, pendapatan dari penjualan tiket dinilai belum mampu menutup kewajiban cicilan pokok dan bunga utang. Tingkat keterisian penumpang yang masih berada di bawah proyeksi awal membuat arus kas perusahaan tertekan. Kondisi inilah yang memicu perdebatan panjang mengenai siapa yang seharusnya menanggung beban finansial proyek strategis nasional tersebut.

Dari Danantara ke Kemenkeu

Sebelumnya sempat berkembang wacana bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang akan menalangi kewajiban Whoosh. Skema itu dinilai masuk akal mengingat Danantara kini menaungi seluruh BUMN, termasuk entitas yang terlibat dalam konsorsium KCIC.

Kendati demikian, hasil rapat Dewan Pengawas Danantara justru mengarah pada keputusan berbeda. AHY menyampaikan bahwa forum tersebut sepakat penyelesaian persoalan Whoosh diserahkan kepada Kemenkeu. Dengan demikian, beban pendanaan proyek akan masuk dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, sementara skema teknisnya masih akan dimatangkan lebih lanjut oleh kementerian terkait.

AHY juga menekankan bahwa keputusan ini tidak akan mengganggu layanan operasional Whoosh. Masyarakat dipastikan tetap dapat menggunakan moda transportasi cepat tersebut seperti biasa. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan sekaligus memelihara kepercayaan publik dan mitra internasional yang terlibat dalam proyek.

Implikasi Fiskal dan Masa Depan Kereta Cepat

Pengambilalihan oleh Kemenkeu secara otomatis berarti sebagian tanggung jawab pendanaan Whoosh akan berpindah ke pundak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini memang berpotensi menambah beban fiskal, tetapi di sisi lain memberikan kepastian hukum dan keuangan bagi kelangsungan operasional kereta cepat.

Sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu mengumumkan skema pengambilalihan secara transparan, termasuk besaran dana yang digelontorkan, sumber pembiayaannya, serta mekanisme pengawasannya. Transparansi dinilai penting agar penyelesaian masalah ini tidak menimbulkan pertanyaan baru di kalangan publik maupun pasar.

Keputusan ini juga menjadi prasyarat penting bagi rencana besar pemerintah ke depan. Seperti diketahui, wacana perpanjangan jalur kereta cepat hingga ke Surabaya terus bergulir. Tanpa penyelesaian tuntas atas persoalan pendanaan segmen Jakarta–Bandung, ekspansi rute tersebut dipandang sulit mendapatkan kepercayaan dari calon investor maupun mitra pembiayaan.

AHY menegaskan bahwa keberlanjutan proyek infrastruktur strategis nasional tetap menjadi prioritas pemerintah. Penyelesaian masalah Whoosh diharapkan menjadi preseden baik dalam tata kelola proyek besar, mulai dari perencanaan, pembiayaan, hingga operasional.

Kini, publik menanti detail skema pengambilalihan yang akan dirumuskan Kemenkeu. Pemerintah berjanji mengumumkan langkah-langkah teknis setelah seluruh pembahasan lintas kementerian dan lembaga rampung, sekaligus memastikan layanan kereta cepat kebanggaan nasional tetap berjalan tanpa hambatan.