WASHINGTON — Keluarga Korban 9/11 Kecewa Terhadap Janji Politik Kongres AS

WASHINGTON — Jelang peringatan seperempat abad tragedi 11 September 2001 (9/11), kekecewaan mendalam kembali disuarakan oleh keluarga korban dan komunitas penyintas terhadap para politisi di Capitol Hill. Selama hampir 25 tahun, barisan anggota Kongres Amerika Serikat dinilai lebih mengutamakan kehadiran seremonial di lokasi peringatan ketimbang memberikan komitmen nyata dalam menyelesaikan persoalan hukum, kompensasi kesehatan, dan transparansi informasi bagi para korban.

Para keluarga korban menilai ada jurang pemisah yang sangat lebar antara retorika politik yang disampaikan setiap bulan September dengan tindakan legislatif sepanjang tahun. Kehadiran para pejabat publik dalam upacara peringatan tahunan kerap dianggap sekadar manuver pencitraan, sementara perjuangan untuk mengesahkan undang-undang bantuan medis dan kompensasi keuangan justru berulang kali menemui hambatan birokrasi yang melelahkan di parlemen.

Kritik Serius Terhadap Simbolisme Politik Tanpa Tindakan Lanjutan

Kekecewaan yang terakumulasi selama 2,5 dekade ini berakar dari pola berulang yang ditunjukkan oleh kelas politik AS. Setiap tahun, para pemimpin partai politik berbondong-bondong menghadiri upacara peletakan karangan bunga, membaca nama-nama dari 2.977 korban jiwa, dan mengumandangkan janji "Never Forget" (Tidak Akan Pernah Lupa). Namun, begitu kamera media dimatikan, dinamika politik di parlemen kerap menunjukkan kepedulian yang minim terhadap kebutuhan mendesak para korban.

"Kami telah menyaksikan bagaimana kehadiran dalam sebuah seremonial jauh lebih penting bagi sebagian besar dari mereka dibandingkan tindak lanjut nyata yang seharusnya menjadi kewajiban moral," tegas perwakilan kelompok advokasi keluarga korban 9/11 dalam pernyataan resminya.

Menurut Dr. Robert Vance, seorang analis kebijakan publik dari Washington Institute, kegagalan sistemik ini mencerminkan prioritas politik jangka pendek yang memprihatinkan. "Ketika janji moral berbenturan dengan negosiasi anggaran dan kepentingan geopolitik, kebutuhan penyintas dan keluarga korban sering kali dikorbankan atau sekadar dijadikan alat tawar-menawar legislatif," ujar Vance dalam analisisnya.

Kronologi Perjuangan Regulasi dan Penundaan Hak Korban

Sejarah legislasi terkait dampak serangan 9/11 di Kongres AS diwarnai oleh serangkaian penundaan dan perdebatan sengit yang merugikan para penyintas serta keluarga korban:

1. Tahun 2001–2004: Pembentukan awal Victim Compensation Fund (VCF) yang menutup pendaftaran lebih awal sebelum dampak kesehatan jangka panjang teridentifikasi secara penuh pada ribuan petugas tanggap darurat (first responders).
2. Tahun 2010: Pengesahan James Zadroga 9/11 Health and Compensation Act yang mengalami penundaan bertahun-tahun di Senat akibat perdebatan pemotongan anggaran nasional.
3. Tahun 2015: Pembaruan UU Zadroga yang sempat terancam kehabisan dana akibat penolakan beberapa anggota legislatif untuk memperpanjang alokasi anggaran secara permanen.
4. Tahun 2019: Kesaksian emosional para pejuang hak korban dan aktivis di hadapan Komite Kehakiman DPR AS yang akhirnya memaksa Kongres mendanai VCF secara penuh hingga tahun 2090.
5. Tahun 2021–2024: Perjuangan hukum yang masih berlanjut terkait deklasifikasi dokumen intelijen pemerintah mengenai dugaan keterlibatan entitas asing dalam jaringan logistik serangan.

Perbandingan Komitmen Politik dan Realitas Kebijakan

Untuk menggambarkan ketimpangan antara janji politisi dan realitas legislatif, tabel berikut memperlihatkan aspek-aspek utama perjuangan keluarga korban 9/11:

Tuntutan Transparansi dan Pertanggungjawaban Masa Depan

Selain masalah dana kompensasi kesehatan, poin utama lain yang memicu kemarahan keluarga korban adalah penanganan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak asing yang diduga terlibat dalam memfasilitasi para pembajak pesawat. Selama berdekade-dekade, berbagai dokumen hasil penyelidikan intelijen tetap diklasifikasikan dengan alasan keamanan nasional, yang oleh keluarga korban dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hubungan diplomatik dan ekonomi tertentu.

Memasuki periode 25 tahun pasca-serangan, komunitas korban mendesak Kongres AS untuk menghentikan praktik seremonial belaka. Mereka menuntut akuntabilitas penuh, penyelesaian seluruh klaim kompensasi yang tertunda, serta penyingkapan penuh arsip intelijen tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tanpa tindakan konkret tersebut, slogan "Never Forget" yang digaungkan setiap tahun akan tetap menjadi retorika tanpa makna di mata keluarga yang ditinggalkan.