Mantan Petinggi DHS Desak Pembentukan Badan Keamanan Publik Baru AS

Dua mantan pimpinan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (Department of Homeland Security/DHS) secara terbuka menyuarakan urgensi reformasi kelembagaan besar-besaran. Mereka mengusulkan pembentukan badan keamanan publik baru menjelang peringatan 25 tahun tragedi serangan terorisme 11 September 2001 (9/11). Desakan tersebut mencuat seiring pergeseran lanskap ancaman keamanan nasional yang dinilai sudah sangat jauh berbeda dibandingkan era pembentukan awal DHS dua dekade silam.

Gagasan tersebut diutarakan oleh mantan Sekretaris DHS era Presiden George W. Bush, Michael Chertoff, bersama koleganya yang memimpin DHS pada era Presiden Barack Obama, Jeh Johnson. Dalam wawancara bersama dengan NBC News, keduanya menyoroti efektivitas struktur DHS saat ini yang dinilai terlalu terbebani oleh isu-isu politis dan operasional yang tumpang tindih, sehingga berpotensi mengaburkan fokus utama pada perlindungan masyarakat sipil.

Evaluasi Kritis Terhadap Lanskap Ancaman Modern

DHS dibentuk sebagai respons langsung pascatragedi 9/11 dengan menyatukan 22 lembaga federal yang berbeda di bawah satu payung raksasa. Tujuannya adalah mencegah aksi terorisme internasional serupa terulang di tanah AS. Namun, menurut Chertoff dan Johnson, fokus ancaman saat ini telah bertransformasi secara radikal dari ancaman milisi luar negeri menjadi tantangan multidimensi.

"Spektrum ancaman yang kita hadapi saat ini tidak lagi terpusat semata pada jaringan teroris asing. Kita berhadapan dengan ekstremisme kekerasan domestik, perang siber global, bencana iklim berintensitas tinggi, hingga kerentanan infrastruktur vital yang menuntut pendekatan keamanan publik yang lebih lincah dan terfokus," tegas para mantan pejabat tersebut.

Keduanya menekankan bahwa birokrasi DHS yang masif kerap memperlambat respons terhadap krisis modern. Struktur yang terlampau gemuk justru menyulitkan koordinasi antara pemerintah federal, aparat penegak hukum daerah, dan sektor swasta.

Pemisahan Fokus: Keamanan Publik dan Politisasi Imigrasi

Salah satu poin krusial yang digarisbawahi oleh Johnson dan Chertoff adalah bagaimana DHS kerap tersandera dalam pusaran perdebatan politik partisan, khususnya terkait isu perbatasan dan kebijakan imigrasi. Lembaga seperti Immigration and Customs Enforcement (ICE) dan Customs and Border Protection (CBP) sering kali mendominasi alokasi waktu serta perhatian publik, menenggelamkan agenda-agenda keamanan domestik lainnya.

Berikut adalah beberapa pilar utama yang diusulkan masuk ke dalam mandat badan keamanan publik baru:

• Mitigasi Ancaman Siber: Peningkatan proteksi real-time terhadap infrastruktur komputasi publik, perbankan, dan jaringan energi nasional.
• Penanggulangan Ekstremisme Domestik: Deteksi dini dan pencegahan radikalisasi kekerasan internal tanpa mencederai hak-hak konstitusional warga negara.
• Ketahanan Bencana dan Krisis: Memperkuat koordinasi kedaruratan nasional di bawah tata kelola yang terbebas dari gesekan politik sektoral.
• Integrasi Intelijen Sipil: Penyebaran informasi ancaman secara cepat kepada kepolisian daerah dan pengelola fasilitas publik penting.

Menyongsong Seperempat Abad Pascaperistiwa 9/11

Momentum 25 tahun tragedi 9/11 yang akan jatuh pada September 2026 dinilai sebagai waktu yang paling tepat bagi Kongres dan pemerintahan AS untuk mengevaluasi total sistem keamanan dalam negeri. Langkah pembenahan ini dipandang krusial guna memastikan bahwa arsitektur keamanan nasional tidak hanya terpaku pada cara pandang masa lalu, melainkan siap menghadapi dinamika ancaman abad ke-21.

Inisiatif Chertoff dan Johnson diprediksi akan memicu perdebatan sengit di Capitol Hill. Meskipun sejumlah pakar menilai restrukturisasi akan membutuhkan anggaran besar dan proses birokrasi yang rumit, wacana ini dinilai sebagai langkah awal yang realistis untuk mengembalikan esensi perlindungan sipil secara menyeluruh dan adaptif.