WASHINGTON — Janji Dividen Trump Rp78 Juta Dinilai Mustahil Terwujud

Suasana politik yang riuh menyelimuti retorika ekonomi mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Di hadapan ribuan pendukungnya dalam berbagai kesempatan kampanye, Trump kerap melempar gagasan manis yang menggiurkan: memberikan "dividen" tunai langsung sebesar US$5.000 (sekitar Rp78 juta) kepada setiap warga negara Amerika Serikat. Janji ini dengan cepat menjadi bahan perbincangan hangat, memikat masyarakat kelas menengah yang sedang terhimpit inflasi dan tingginya biaya hidup. Namun, di balik sorak-sorai pendukung, para ekonom dan pakar kebijakan publik justru memberikan pandangan yang sangat skeptis.

Gagasan pembagian uang tunai tersebut didasari oleh klaim Trump bahwa pendapatan negara dari penerapan tarif impor yang agresif akan melimpah ruah. Trump menegaskan bahwa negara-negara asing, terutama Tiongkok, akan "membayar harga mahal" untuk mengakses pasar Amerika, dan hasilnya akan dikembalikan langsung kepada rakyat. Sayangnya, skenario ideal yang digambarkan dalam pidato-pidato politik tersebut dinilai tidak memiliki pijakan matematis maupun realitas hukum yang kuat di tingkat pemerintahan federal.

Matematika Anggaran yang Tidak Sambung

Menurut kalkulasi dasar ekonomi makro, membagikan dana tunai US$5.000 kepada sekitar 260 juta warga dewasa di Amerika Serikat akan membutuhkan anggaran yang sangat fantastis, yakni mencapai US$1,3 triliun. Angka ini merupakan porsi yang sangat raksasa dari total anggaran belanja federal tahunan Amerika Serikat dan dipastikan akan menekan kas negara secara signifikan.

Dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas adanya jurang pemisah yang amat lebar antara janji politik dan realitas pendapatan negara. Penerimaan dari tarif impor saat ini bahkan tidak mencapai sepersepuluh dari total dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dividen tersebut. Bahkan jika tarif dinaikkan hingga level ekstrem 10 atau 20 persen secara menyeluruh terhadap seluruh barang masuk, pendapatan yang terkumpul tetap tidak akan pernah cukup untuk menutupi janji fantastis tersebut.

Beban Tarif yang Justru Menghantam Konsumen

Kebijakan tarif impor sejatinya bukanlah pajak yang dibayarkan oleh negara pengimpor seperti Tiongkok atau negara-negara Eropa, melainkan pajak yang ditanggung langsung oleh perusahaan pengimpor di dalam negeri Amerika Serikat. Pada akhirnya, biaya tambahan tersebut hampir selalu diteruskan kepada konsumen akhir dalam bentuk harga barang yang lebih mahal di pasaran.

"Mengklaim bahwa tarif impor dapat membiayai cek dividen tunai untuk seluruh rakyat adalah bentuk kekeliruan logika ekonomi. Tarif adalah pajak atas konsumen domestik. Menjanjikan uang tunai dari tarif sama saja seperti mengambil uang dari saku kanan warga, memotong biaya birokrasi, lalu memasukkan sisanya ke saku kiri mereka," tegas Senior Fellow di Tax Foundation, Eric Toder.

Tembok Tebal di Kongres dan Risiko Inflasi

Selain kendala finansial, rintangan terbesar Trump untuk mewujudkan janji ini berada di gedung Capitol Hill, tempat Kongres Amerika Serikat berkumpul. Setiap pengeluaran anggaran federal dan pembentukan program bantuan sosial baru wajib mendapatkan persetujuan persidangan legislatif. Baik dari fraksi Partai Demokrat maupun Partai Republik yang terkenal konservatif secara fiskal, gagasan untuk memperlebar defisit anggaran nasional yang telah menembus angka fantastis US$35 triliun tentu akan memicu perlawanan sengit.

Lebih jauh lagi, menyuntikkan dana tunai triliunan dolar langsung ke dalam perekonomian yang sedang berjuang menekan inflasi dinilai sebagai langkah yang amat berisiko. Para ekonom memperingatkan bahwa lonjakan likuiditas di tangan masyarakat akan langsung memicu kenaikan harga barang dan jasa secara masif (demand-pull inflation), yang pada akhirnya justru membatalkan nilai riil dari uang US$5.000 yang diterima warga.

Antara Taktik Kampanye dan Realitas Jabatan

Sejarah politik Amerika Serikat menunjukkan bahwa janji-janji spektakuler yang diucapkan selama masa kampanye kerap menguap atau diubah secara drastis saat seorang presiden resmi berkantor di Oval Office. Dalam kasus janji dividen US$5.000 ini, mayoritas analis menyimpulkan bahwa Trump kemungkinan besar tidak akan pernah mampu—dan memang tidak diwajibkan secara hukum untuk—memenuhinya.

Pada akhirnya, retorika dividen tunai ini lebih berfungsi sebagai alat komodifikasi politik untuk menarik simpati pemilih menengah ke bawah yang mendambakan solusi instan. Rakyat Amerika Serikat dan pengamat internasional diimbau untuk melihat janji-janji semacam ini dengan kacamata kritis, mengingat implikasi ekonomi makro yang sangat kompleks dan berisiko tinggi bagi stabilitas keuangan global di masa depan.