Wamendagri Bima Arya: Keberlanjutan Kepemimpinan Kunci Kemajuan Bangsa

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa keberlanjutan dalam kepemimpinan merupakan fondasi utama bagi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaya saing. Dalam sebuah forum kebijakan strategis di Jakarta, ia menyampaikan refleksi tajam mengenai perlunya kader-kader bangsa melepaskan ego sektoral agar agenda pembangunan tidak terputus di tengah jalan.

Pernyataan tersebut mencuat di tengah dinamika birokrasi dan pemerintahan daerah yang kerap terjebak dalam rivalitas kepentingan jangka pendek. Bima Arya, yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Bogor selama dua periode, menyoroti bahwa gonta-ganti arah kebijakan akibat pergantian pemimpin justru merugikan masyarakat.

Pentingnya Rantai Kepemimpinan yang Tidak Terputus

Dalam paparannya, Bima Arya mengilustrasikan pembangunan sebagai sebuah estafet. Seorang pemimpin tidak harus memulai semuanya dari nol, melainkan melanjutkan dan menyempurnakan fondasi yang telah dibangun pendahulunya. Prinsip ini, menurutnya, berlaku di semua level—dari pusat hingga desa.

“Pembangunan itu seperti maraton, bukan sprint. Kuncinya ada pada konsistensi dan keberlanjutan. Jangan setiap pemimpin baru ingin menabula rasa, karena itu hanya akan menciptakan stagnasi,” ujar Bima Arya penuh semangat.

Ia menyebut bahwa negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan dapat tumbuh stabil karena memiliki perencanaan jangka panjang yang dijaga oleh siapa pun yang memimpin. Indonesia, dengan kompleksitas wilayah dan keberagamannya, justru membutuhkan formula serupa agar tidak kehilangan arah.

Ego Sektoral: Penghambat Utama Kolaborasi

Salah satu poin paling tajam yang disampaikan Wamendagri adalah ajakan untuk meninggalkan ego sektoral. Ia menekankan bahwa banyak program strategis gagal bukan karena minim anggaran atau sumber daya manusia, melainkan karena setiap kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah merasa paling benar sendiri.

“Ego sektoral ini seperti racun dalam tubuh birokrasi. Ia melumpuhkan koordinasi, memecah energi kolektif, dan pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban,” tegasnya.

Bima Arya mencontohkan bagaimana proyek infrastruktur yang melibatkan banyak pihak sering tersendat hanya karena ego masing-masing instansi enggan duduk bersama. Padahal, di era disrupsi dan keterbatasan fiskal saat ini, kolaborasi antar-lini menjadi imperatif strategis yang tidak bisa ditawar.

Mengubah Pola Pikir Pemimpin Daerah

Sebagai mantan kepala daerah, Bima Arya berbicara dari pengalaman. Ia mengakui bahwa godaan untuk meninggalkan warisan berupa proyek mercusuar atau program dengan nama sendiri sangat besar. Namun, ia mengingatkan bahwa kepemimpinan yang sejati bukan terletak pada seberapa banyak monumen yang ia tinggalkan, melainkan seberapa kuat sistem dan nilai yang ia bangun untuk generasi berikutnya.

Tantangan besar justru ada pada periode transisi. Sering kali terjadi mata rantai yang putus: program unggulan periode sebelumnya dihentikan tanpa evaluasi matang, sehingga investasi waktu, uang, dan kepercayaan publik ikut lenyap. Untuk itu, Bima Arya mendorong agar setiap daerah memiliki dokumen perencanaan yang rigid dan mengikat, bukan sekadar formalitas administratif.

Keteladanan dari Kota Bogor

Bima Arya menyisipkan kilas balik saat ia memimpin Kota Bogor. Di sana, ia meneruskan sejumlah program yang dirintis pendahulunya, seperti penataan kawasan pedestrian dan revitalisasi taman kota. Namun, ia juga menambahkan sentuhan baru yang relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk digitalisasi layanan publik dan penguatan ekonomi kreatif.

“Kami tidak membongkar semua yang sudah bagus. Kami rawat, kami tambal, dan kami tingkatkan. Itulah esensi keberlanjutan. Perubahan tidak harus selalu radikal, yang penting kontekstual dan progresif,” tuturnya.

Langkah Konkret Mewujudkan Keberlanjutan

Guna menekan ego sektoral dan memastikan kesinambungan, Wamendagri memaparkan sejumlah langkah konkret yang harus diadopsi oleh seluruh pemangku kepentingan, antara lain:

• Memperkuat dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang yang disepakati bersama dan tidak berubah sesuai selera pemimpin baru.
• Mendorong budaya dialog lintas sektor melalui forum reguler yang mempertemukan kementerian, pemda, swasta, dan komunitas.
• Menerapkan sistem reward dan punishment berbasis capaian program berkelanjutan, bukan sekadar proyek baru.
• Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan transformatif yang menanamkan nilai keberlanjutan sejak dini bagi kader birokrasi dan politik.

Ia juga menyoroti pentingnya peran media dan masyarakat sipil dalam mengawal janji politik agar selaras dengan rencana pembangunan yang telah ada. Partisipasi publik, lanjutnya, adalah rem agar arogansi kekuasaan tidak melenggang sendirian.

Pesan Bima Arya menjadi relevan di tengah persiapan Indonesia menuju visi jangka panjang 2045. Tanpa keberlanjutan kepemimpinan, cita-cita menjadi negara maju hanya akan menjadi slogan kosong yang terus digaungkan tanpa realisasi.