Bima Arya Ajak Kepala Daerah Prioritaskan Keberlanjutan dan Masyarakat Adat

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan seruan tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia agar meninggalkan pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Ia menilai paradigma lama yang kerap mengabaikan dimensi sosial, budaya, hingga lingkungan sudah tidak relevan lagi dengan tantangan zaman.

Pembangunan Bukan Sekadar Angka

Dalam berbagai kesempatan, Bima Arya menegaskan bahwa kemajuan sebuah daerah tidak bisa lagi diukur dari angka pendapatan asli daerah atau laju pertumbuhan ekonomi belaka. Menurutnya, pembangunan yang sehat adalah pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis mesti menjadi tiga pilar utama yang dipegang teguh oleh setiap pemimpin daerah dalam menyusun kebijakan.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa selama ini banyak program pembangunan berjalan secara parsial. Proyek infrastruktur besar, misalnya, kerap berjalan tanpa memperhitungkan dampak terhadap komunitas lokal dan lingkungan sekitar. Akibatnya, kemajuan fisik yang tampak tidak diiringi oleh kesejahteraan yang merata, bahkan sering kali memicu konflik sosial dan kerusakan ekosistem.

Peran Sentral Masyarakat Adat

Salah satu poin yang ditekankan adalah keterlibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Bima Arya menilai masyarakat adat bukan sekadar pihak yang harus diberitahu, melainkan mitra strategis yang memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Pengalaman panjang mereka dalam mengelola sumber daya alam secara lestari menjadi modal berharga yang sayang jika diabaikan.

Dengan melibatkan masyarakat adat, kebijakan pembangunan akan lebih kontekstual dan menyentuh kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, pengakuan terhadap hak-hak adat juga menjadi wujud nyata penghormatan negara terhadap keberagaman budaya bangsa. Langkah ini diyakini mampu mengurangi potensi sengketa lahan dan memperkuat kohesi sosial di daerah-daerah yang memiliki komunitas adat yang kuat.

Perubahan Pola Pikir Kepala Daerah

Seruan ini pada dasarnya menyasar perubahan cara pandang para pemimpin daerah. Tidak cukup hanya mengubah dokumen perencanaan; yang lebih penting adalah mengubah cara berpikir para kepala daerah terhadap makna pembangunan itu sendiri. Kepala daerah diharapkan tidak lagi terjebak dalam politik proyek jangka pendek, tetapi berani mengambil kebijakan yang berdampak jangka panjang meski hasilnya tidak serta-merta terlihat dalam satu periode kepemimpinan.

Bima Arya juga mengingatkan bahwa keberlanjutan bukan konsep asing yang sulit diterapkan. Justru banyak contoh sukses di berbagai daerah di mana pendekatan berbasis budaya dan lingkungan menghasilkan pertumbuhan yang lebih stabil. Kawasan wisata berbasis komunitas, pengelolaan hutan bersama masyarakat adat, serta pengembangan produk lokal bernilai tinggi adalah sejumlah bukti bahwa paradigma baru ini bukan utopia.

Selaras dengan Arah Kebijakan Pusat

Dorongan ini diharapkan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang semakin menekankan aspek keberlanjutan dalam pembangunan nasional. Melalui Kementerian Dalam Negeri, arahan semacam ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, semangat keberlanjutan tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi terlembagakan dalam regulasi dan program kerja yang konkret.

Tantangan tentu tidak sedikit. Mulai dari keterbatasan anggaran, kuatnya kepentingan ekonomi jangka pendek, hingga rendahnya kapasitas aparatur dalam merancang kebijakan berbasis keberlanjutan. Namun, semua hambatan itu bukan alasan untuk menunda perubahan. Kepala daerah yang visioner justru melihat tantangan sebagai peluang untuk membedakan daerahnya dari yang lain.

Membangun untuk Rakyat dan Alam

Pada akhirnya, pesan yang disampaikan adalah ajakan untuk membangun dengan hati dan akal sehat. Pembangunan yang berpihak pada rakyat berarti pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun, termasuk masyarakat adat yang selama ini kerap terpinggirkan. Pembangunan yang ramah lingkungan berarti pembangunan yang tidak meminjam masa depan anak cucu demi kepentingan hari ini.

Jika seluruh kepala daerah bersedia mengubah paradigma, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi contoh dunia dalam pembangunan berkelanjutan. Kombinasi antara kearifan lokal, semangat gotong royong, dan kebijakan yang tepat sasaran dapat menghasilkan kemajuan yang tidak hanya diukur dari angka, tetapi dari kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Keputusan untuk berubah harus dimulai sekarang, bukan menunggu momentum yang belum tentu datang.