Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Kendalikan Inflasi Lewat Ketahanan Pangan

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah dinamika ekonomi global. Dalam sebuah rapat koordinasi terbaru, ia meminta seluruh kepala daerah untuk tidak hanya mengandalkan langkah-langkah konvensional, tetapi juga merancang strategi terpadu yang mampu menjawab akar masalah inflasi dan kerawanan pangan. Permintaan itu disampaikan sebagai respons atas tekanan harga komoditas yang fluktuatif serta potensi gangguan rantai pasok akibat cuaca ekstrem dan ketegangan geopolitik.

Bima Arya secara khusus menggarisbawahi bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dipisahkan dari upaya memperkokoh sektor pertanian dan distribusi di tingkat lokal. Menurutnya, banyak daerah sebenarnya memiliki potensi produksi yang besar, namun belum terkelola secara efisien sehingga terjadi ketimpangan antara produksi dan permintaan. Oleh karena itu, ia mendorong pemda untuk segera melakukan pemetaan ulang terhadap kebutuhan pangan warganya dan memanfaatkan data itu untuk menyusun sistem pengadaan yang lebih responsif.

Bima Arya menyampaikan tiga kerangka kerja utama yang harus segera dijalankan oleh jajaran pemprov, pemkab, dan pemkot. Pertama, memperkuat jaringan distribusi pangan agar barang bisa bergerak lebih cepat dari sentra produksi ke konsumen. Ia menyoroti pentingnya pembenahan infrastruktur gudang, moda transportasi, dan kerja sama antardaerah untuk memutus rantai panjang yang kerap membuat harga melambung di tingkat pengecer. Selain itu, digitalisasi sistem pelacakan logistik dinilai mampu menekan kebocoran dan mempercepat deteksi titik‐titik rawan penimbunan.

Tiga Agenda Strategis

Agenda kedua yang ditekankan adalah peningkatan produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Wakil menteri mengajak pemda untuk tidak hanya bergantung pada komoditas tertentu, melainkan mendorong diversifikasi tanam sesuai dengan karakteristik wilayah masing‐masing. Ia mencontohkan pengembangan tanaman umbi‐umbian, hortikultura, serta perikanan darat yang dapat menjadi penyangga ketika harga beras atau cabai melonjak. Bantuan berupa bibit unggul, pendampingan teknologi pertanian presisi, dan akses ke pupuk bersubsidi ikut menjadi poin yang diamanatkan agar petani mampu mempertahankan produktivitas sepanjang tahun.

Agenda ketiga berkaitan dengan pengawasan dan intervensi pasar secara terukur. Bima Arya meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengintensifkan operasi pasar murah sekaligus memantau pergerakan harga secara real‐time. Setiap lonjakan harga yang melebihi ambang batas harus segera diikuti dengan kebijakan diskresi, seperti kerja sama dengan Bulog untuk menggelontorkan cadangan beras pemerintah atau memberikan subsidi transportasi bagi pedagang kecil. Ia menambahkan bahwa keterlibatan BUMD dan swasta dalam menjaga kelancaran distribusi juga perlu diperluas agar tekanan inflasi tidak sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Di luar tiga agenda itu, wakil menteri juga menyoroti pentingnya edukasi publik. Masyarakat perlu dilibatkan dalam gerakan hemat pangan dan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayuran secara mandiri. Langkah tersebut, menurutnya, bukan hanya mengurangi beban permintaan di pasar, melainkan juga membentuk budaya swasembada yang tangguh. Program urban farming di kota‐kota besar dan penguatan lumbung pangan desa menjadi proyek percontohan yang diharapkan bisa direplikasi ke seluruh pelosok negeri.

Peran Gubernur sebagai Koordinator Inflasi

Peran gubernur sebagai koordinator penuh pengendalian inflasi di provinsi kembali dipertegas. Bima Arya menekankan bahwa para gubernur harus mampu mengorkestrasi kabupaten dan kota di bawahnya agar tidak berjalan sendiri‐sendiri. Forum koordinasi yang rutin dan terukur, lengkap dengan target penurunan inflasi tiga bulanan, dinilai sebagai instrumen yang efektif untuk menjaga akuntabilitas. Jika sebuah wilayah mengalami kenaikan harga yang tajam, gubernur wajib segera melakukan rapat darurat dan melaporkan tindakan yang diambil ke Kemendagri.

Kesiapan data menjadi fondasi dari seluruh langkah tersebut. Kini setiap daerah diminta memiliki pusat informasi pangan yang terintegrasi dengan sistem nasional. Data stok, harga, prakiraan panen, dan permintaan pasar harus diperbarui tiap hari sehingga pengambil kebijakan bisa bergerak cepat sebelum masalah melebar. Wakil menteri bahkan menyebut bahwa keterlambatan data adalah bentuk kelalaian yang tak bisa ditoleransi di tengah ancaman inflasi musiman yang kerap muncul menjelang hari‐hari besar keagamaan dan akhir tahun.

Sejumlah pemda telah mulai menerjemahkan arahan ini ke dalam rencana aksi konkret. Di Jawa Barat, misalnya, pemerintah provinsi menggandeng startup logistik untuk memotong rantai pasok sayuran dari petani ke pasar induk. Sementara itu, Sumatera Utara mempercepat pembangunan jalur distribusi ikan agar hasil tangkapan nelayan tidak membusuk di pelabuhan. Praktik‐praktik seperti ini diharapkan menjadi model yang bisa disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi daerah lain.

Dari sisi regulasi, Kemendagri tengah menyusun surat edaran yang lebih rigid tentang indikator kinerja pengendalian inflasi. Setiap kepala daerah akan dievaluasi berdasarkan capaian inflasi riil, ketersediaan pangan, dan efektivitas belanja anggaran untuk ketahanan pangan. Bima Arya menekankan bahwa dana insentif daerah akan dikaitkan langsung dengan performa ini, sehingga tidak ada lagi alasan bagi pemda untuk mengabaikan persoalan dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Di tengah optimisme itu, tantangan tetap terbentang. Cuaca yang kian sulit diprediksi berpotensi menggagalkan musim tanam, sementara kenaikan harga pangan global bisa merembet ke dalam negeri melalui komoditas impor. Bima Arya justru melihatnya sebagai momentum untuk mempercepat transformasi pertanian yang berdaulat. "Ketergantungan pada impor harus dikurangi, dan caranya adalah dengan memaksimalkan produksi dalam negeri," ujarnya, menambahkan bahwa kemandirian pangan adalah benteng paling kokoh melawan gejolak eksternal.

Kerja sama antardaerah juga menjadi kunci. Daerah surplus harus menjadi penyangga bagi wilayah defisit, bukan malah menjual produknya ke luar negeri saat permintaan lokal belum terpenuhi. Mekanisme insentif fiskal, seperti pengurangan retribusi bagi kendaraan yang membawa bahan pangan antarkabupaten, mulai dirintis di sejumlah provinsi. Hal ini diharapkan mampu menekan disparitas harga yang selama ini menjadi pemicu keresahan di masyarakat.

Pada akhirnya, wakil menteri mengajak semua pihak untuk memandang upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan sebagai gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, pengusaha, petani, nelayan, hingga ibu rumah tangga. "Kita tidak bisa bekerja dalam sekat‐sekat birokrasi saja. Semua lini harus bergerak, mulai dari kebijakan makro hingga dapur rumah tangga," tegasnya. Seruan itu sekaligus menegaskan bahwa menjaga daya beli rakyat adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.