Vietnam Usulkan Hapus Hukuman Mati Enam Pasal, Pertahankan Empat Kejahatan

HANOI — Pemerintah Vietnam mengajukan usulan bersejarah untuk menghapus hukuman mati dari enam pasal tindak pidana dalam rancangan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika disetujui parlemen, jumlah kejahatan yang diancam pidana mati di Negeri Naga Biru akan berkurang drastis, dari sepuluh menjadi hanya empat. Langkah ini menjadi perbincangan hangat di kalangan praktisi hukum dan pegiat hak asasi manusia, yang menilai usulan tersebut sebagai sinyal perubahan paradigma kebijakan kriminal di Vietnam.

Revisi KUHP ini disebut-sebut merupakan bagian dari upaya pemerintah merampingkan instrumen hukum pidana agar lebih selaras dengan perkembangan zaman. Sejumlah pengamat menilai penyempitan pasal hukuman mati bukan sekadar soal angka, melainkan cermin dari arah baru kebijakan peradilan pidana yang mulai menempatkan rehabilitasi di atas pembalasan. Perubahan semacam ini umumnya memerlukan waktu panjang dan pembahasan berlapis sebelum benar-benar menjadi undang-undang.

Latar Usulan Penghapusan Enam Pasal Hukuman Mati

Usulan tersebut diumumkan di tengah proses legislasi yang tengah berjalan di Vietnam, ketika pemerintah memfinalisasi naskah amandemen KUHP untuk diajukan ke Majelis Nasional. Menurut laporan yang dihimpun Patokan.com, pemerintah beralasan bahwa beberapa pelanggaran yang kini diancam hukuman mati sudah tidak lagi mencerminkan tingkat keseriusan yang sepadan, terutama setelah bertahun-tahun penerapan praktik peradilan dan kebijakan kemanusiaan.

Langkah ini melanjutkan tren panjang Vietnam dalam menekan penggunaan hukuman mati. Sebelumnya, negara tersebut telah beberapa kali memangkas jumlah pasal yang diancam pidana tertinggi itu, seiring dengan komitmen internasional yang ditegaskan dalam berbagai forum. Pengurangan dari sepuluh menjadi empat pelanggaran merupakan koreksi paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan akan menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan kriminal yang lebih manusiawi.

"Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa Vietnam mulai mempertimbangkan ulang efektivitas hukuman mati sebagai instrumen pencegahan kejahatan. Pertanyaannya kini adalah sejauh mana parlemen berani mendukung perubahan tersebut," ujar seorang analis hukum yang enggan disebutkan namanya kepada Patokan.com.

Empat Kejahatan yang Tetap Diancam Hukuman Mati

Meski enam pasal diusulkan untuk dihapus, pemerintah tetap mempertahankan empat kejahatan berat yang diancam hukuman mati. Rincian final keempat pasal itu belum dipublikasikan secara resmi, tetapi sejumlah pengamat memperkirakan daftar tersebut akan mencakup kejahatan terhadap keamanan nasional, pembunuhan berencana, serta tindak pidana narkotika skala besar yang selama ini menjadi fokus utama penegakan hukum di Vietnam. Pilihan mempertahankan pasal-pasal itu dinilai mencerminkan kompromi politik antara tuntutan kemanusiaan dan tekanan publik atas kejahatan berat.

Perbandingan sederhana berikut menggambarkan besarnya perubahan yang diusulkan:

Pegiat hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara menyambut positif usulan ini, meski mengingatkan bahwa penghapusan dari undang-undang tidak otomatis mengubah praktik di lapangan. Mereka berharap revisi tersebut menjadi pintu masuk bagi perdebatan yang lebih luas tentang moratorium eksekusi dan penguatan mekanisme banding bagi terpidana mati.

Ribuan Umat Padati Tay Thien Grand Mandala Stupa

Di tengah dinamika politik yang memanas, suasana religius yang khusyuk justru mewarnai Vietnam utara. Lebih dari 2.000 umat Buddha, biksu, dan biksuni berkumpul di Tay Thien Grand Mandala Stupa pada 19 Agustus 2026 untuk mengikuti Festival Vu Lan, perayaan tahunan yang didedikasikan untuk menghormati orang tua, leluhur, guru, dan tanah air. Ribuan jemaah tampak memenuhi halaman stupa megah di kawasan Tam Dao, Provinsi Vinh Phuc, mengenakan pakaian khas serta membawa dupa dan bunga sebagai persembahan.

Festival Vu Lan, yang dikenal pula sebagai Ullambana, merupakan salah satu tradisi paling penting dalam kalender Buddha. Perayaan ini berakar pada kisah Maudgalyayana yang berusaha menyelamatkan ibunya dari penderitaan, sehingga menegaskan nilai utama berbakti kepada orang tua. Di Tay Thien, rangkaian upacara berlangsung sejak pagi hingga sore, meliputi pembacaan sutra, doa bersama, serta prosesi persembahan yang dipimpin para biksu senior.

"Vu Lan adalah momen untuk merenungkan jasa orang tua, guru, dan negara. Banyaknya orang yang hadir hari ini membuktikan bahwa nilai bakti tetap hidup di tengah masyarakat modern," tutur seorang umat yang datang bersama keluarganya dari Hanoi.

Makna Perayaan Vu Lan bagi Masyarakat

Bagi umat Buddha di Vietnam, Vu Lan bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan juga ajang introspeksi diri. Selama festival, umat diajak mengingat kembali pengorbanan orang tua dan memperbarui tekad untuk berbuat baik. Beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan di Tay Thien antara lain:

• Pembacaan sutra dan puja bakti untuk orang tua serta leluhur.
• Doa bersama untuk kedamaian bangsa dan keselamatan seluruh makhluk.
• Prosesi persembahan bunga dan dupa di area stupa.
• Khotbah dari para biksu tentang makna berbakti dan rasa syukur.

Kemeriahan di Tay Thien menjadi salah satu gambaran besarnya antusiasme masyarakat Vietnam terhadap tradisi Buddha, yang hidup berdampingan dengan dinamika sosial-politik yang tengah berubah. Bagi banyak keluarga, kehadiran di festival ini adalah cara menyalurkan kerinduan dan doa kepada mereka yang telah berpulang.

Analisis: Reformasi Hukum dan Keteguhan Tradisi

Dua peristiwa itu, meski berbeda ranah, sama-sama menggambarkan wajah Vietnam yang sedang bertransformasi. Di satu sisi, pemerintah berani membuka ruang perdebatan atas instrumen hukum yang paling keras; di sisi lain, masyarakat tetap memegang erat tradisi spiritual yang berusia ribuan tahun. Keduanya menunjukkan bahwa perubahan dan kontinuitas dapat berjalan beriringan dalam satu negara.

Dari sudut pandang hukum, usulan penghapusan enam pasal hukuman mati memberi ruang bagi kajian akademik yang lebih dalam tentang efektivitas pidana mati. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa hukuman mati tidak selalu lebih efektif mencegah kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumur hidup. Jika Vietnam benar-benar menerapkan pengurangan ini, negara itu akan mencatatkan diri sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang paling progresif dalam kebijakan pidana, meski masih jauh dari posisi negara-negara yang sepenuhnya menghapus hukuman mati.

Ke depan, semua mata tertuju pada pembahasan rancangan amandemen KUHP di Majelis Nasional Vietnam. Proses legislasi yang panjang dan kompromi politik akan menentukan apakah usulan pemerintah itu berhasil menjadi undang-undang. Sementara itu, di Tay Thien, dupa dan doa terus mengepul — mengingatkan bahwa di tengah pergulatan hukum dan politik, nilai-nilai kemanusiaan dan kebaktian tetap menjadi fondasi masyarakat Vietnam.