Tito Karnavian Dorong Empat Prioritas Anggaran untuk Pulihkan Sumatra

Upaya pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra memasuki fase kritis. Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pemulihan Bencana, Tito Karnavian, menekankan perlunya percepatan persetujuan anggaran agar rekonstruksi tidak terganggu. Dalam rapat koordinasi yang digelar secara tertutup, Tito mengajukan empat prioritas anggaran yang dinilai mendesak untuk segera disetujui. “Kita tidak bisa menunda lagi. Masyarakat terdampak membutuhkan pemulihan yang konkret, dan anggaran harus segera cair untuk merealisasikan itu,” ujar Tito.

Infrastruktur Vital Jadi Fokus Utama

Prioritas pertama yang diusung adalah rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital yang rusak berat. Ribuan kilometer jalan, puluhan jembatan, serta sistem drainase di beberapa provinsi runtuh akibat bencana banjir bandang dan gempa yang melanda awal tahun ini. Tanpa akses transportasi yang memadai, distribusi logistik dan mobilitas warga terhambat, sehingga menghambat normalisasi kehidupan. Anggaran yang diusulkan mencakup perbaikan jalan utama yang menghubungkan daerah terisolasi, pembangunan jembatan darurat, serta penguatan struktur pembatas sungai untuk mencegah luapan. “Infrastruktur adalah nadi bagi pemulihan ekonomi. Jika akses terputus, semuanya lumpuh,” tegas Tito. Ia juga meminta agar pengerjaan dilakukan dengan metode padat karya yang melibatkan masyarakat lokal untuk membantu pemulihan pendapatan.

Pemulihan Sektor Ekonomi Masyarakat Terdampak

Prioritas kedua menyasar pemulihan sektor ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani dan nelayan. Bencana telah meluluhlantakkan ribuan lahan pertanian, tambak, dan warung. Cakupan anggaran ini meliputi bantuan modal bergulir, pelatihan keterampilan baru, dan subsidi benih serta alat tangkap. Tito menekankan bahwa pendekatan ini bukan sekadar memberi bantuan langsung, melainkan membangun ketahanan ekonomi jangka panjang. “Masyarakat tidak butuh selamanya bergantung pada bantuan. Mereka butuh pancing, bukan ikan, agar bisa bangkit sendiri,” katanya. Dana juga akan digunakan untuk merehabilitasi pasar tradisional yang menjadi pusat transaksi harian. Pemerintah daerah akan dilibatkan dalam pendataan penerima agar tepat sasaran.

Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan

Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas ketiga. Ratusan puskesmas, sekolah dasar, dan madrasah rusak parah atau hancur, memaksa anak-anak belajar di tenda darurat dan pasien berobat di tempat yang tidak layak. Anggaran diarahkan untuk perbaikan total bangunan, pengadaan alat kesehatan dasar, serta sarana penunjang belajar seperti meja, buku, dan perlengkapan kelas. Tito menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan layanan publik dasar. “Kesehatan dan pendidikan tidak boleh berhenti meskipun bencana. Kalau generasi muda kehilangan akses belajar, dampaknya akan kita rasakan puluhan tahun ke depan,” ujarnya. Rencananya, pembangunan fasilitas ini akan menerapkan standar tahan gempa dan banjir untuk mengurangi risiko kerusakan di masa mendatang.

Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Selanjutnya

Prioritas keempat yang tak kalah penting adalah investasi pada sistem mitigasi dan kesiapsiagaan. Pengalaman dari bencana kali ini menunjukkan betapa rentannya wilayah Sumatra terhadap cuaca ekstrem dan aktivitas seismik. Anggaran diusulkan untuk pemasangan alat deteksi dini, rambu jalur evakuasi, pusat pelatihan siaga bencana bagi warga, serta restorasi hutan mangrove dan daerah aliran sungai yang kritis. Tito menjelaskan bahwa mitigasi bukan hanya soal teknologi, melainkan juga pemberdayaan komunitas. “Bencana akan berulang. Tugas kita adalah memastikan masyarakat siap menghadapi, bukan panik dan kehilangan segalanya lagi,” pungkasnya. Ia berharap empat prioritas ini segera dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas agar tidak terjadi kendala birokrasi yang memperlambat realisasi di lapangan.

Dengan pengajuan empat prioritas anggaran ini, diharapkan proses persetujuan oleh Komisi Terkait di DPR dapat berjalan lebih cepat. Pengalaman daerah lain membuktikan bahwa keterlambatan penganggaran sering kali membuat korban bertahan dalam kondisi darurat lebih lama dari seharusnya. Para pengamat kebencanaan pun mendukung langkah Kasatgas untuk mendorong percepatan, asalkan disertai mekanisme pengawasan ketat agar dana tepat sasaran. Tito menutup dengan pesan bahwa pemulihan yang cepat dan tanggap adalah wujud kehadiran negara di tengah penderitaan rakyat.