Sudaryono Beri Peringatan Keras: Minta Fee, Kepala SPPG Dipecat dan Dipidana

Jakarta – Pimpinan tertinggi Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengeluarkan ultimatum keras kepada seluruh Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Dalam sebuah arahan yang disampaikan secara langsung maupun melalui saluran resmi, ia menegaskan bahwa setiap Kepala SPPG yang terbukti meminta imbalan atau fee kepada yayasan mitra akan langsung dikenai sanksi pemecatan dan diproses secara pidana.

Peringatan tersebut disampaikan setelah adanya sejumlah laporan mengenai oknum pejabat yang diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan meminta sejumlah uang sebagai syarat kelancaran kerja sama. Sudaryono menyatakan bahwa praktik semacam itu bukan hanya melanggar kode etik, melainkan juga termasuk ke dalam tindak pidana korupsi yang serius.

Ultimatum Tanpa Ampun

Dalam arahannya, Sudaryono tidak memberikan ruang toleransi sedikit pun terhadap perilaku koruptif yang merusak integritas program nasional. "Kami tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas. Sekali terbukti, pemecatan adalah konsekuensi minimal yang akan diterima. Selanjutnya, kasus akan langsung kami limpahkan ke aparat penegak hukum," tegasnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi oknum yang selama ini mencoba memanfaatkan celah regulasi untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Sudaryono menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima banyak aduan dari yayasan-yayasan mitra yang merasa terjebak dalam situasi dilematis. Mereka mengaku dimintai sejumlah uang agar proposal kemitraan atau program bantuan dapat disetujui. Ada yang diminta fee hingga belasan juta rupiah, bahkan ada yang harus memberikan "uang pelicin" secara berkala agar distribusi program tetap berjalan.

Praktik Pidana yang Tidak Bisa Ditoleransi

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa segala upaya memperoleh penghasilan tambahan dengan cara melanggar regulasi yang berlaku sudah tergolong sebagai perbuatan pidana yang dapat dihukum berat. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengancam siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan untuk meminta gratifikasi atau suap. Ancaman hukuman bagi pelaku bisa mencapai puluhan tahun penjara dan denda berat.

"Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini murni kejahatan luar biasa yang mencederai kepercayaan publik. Masyarakat, terutama yayasan mitra, harus berani melaporkan jika ada yang mencoba memaksa mereka memberikan sesuatu," ujarnya. Ia menambahkan bahwa BGN akan membuka saluran pengaduan resmi yang aman dan terjamin kerahasiaannya bagi para pelapor.

Peran Strategis SPPG dan Godaan Korupsi

Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) merupakan ujung tombak pelaksanaan program-program gizi nasional yang melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan mitra. Kepala SPPG memiliki kewenangan strategis dalam menentukan kelancaran distribusi bantuan dan persetujuan kemitraan. Posisi strategis inilah yang kerap menjadi sumber godaan bagi oknum tak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya demi keuntungan personal.

Sudaryono menjelaskan bahwa seluruh mekanisme penggajian dan tunjangan bagi Kepala SPPG serta jajarannya telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi alasan untuk mencari penghasilan tambahan secara ilegal. "Semua sudah dihitung dengan mempertimbangkan beban kerja dan tanggung jawab. Kalau masih ada yang meminta di luar itu, jelas itu tindakan serakah yang harus diberantas," katanya.

Respons Tegas dan Dukungan Publik

Langkah tegas Sudaryono mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa ultimatum ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi di tubuh BGN benar-benar dijalankan secara serius. "Ini langkah berani dan patut didukung penuh. Selama ini banyak yayasan kecil yang terpaksa menuruti permintaan oknum karena takut programnya dibatalkan. Dengan adanya jaminan perlindungan dan sanksi tegas, diharapkan praktik semacam ini bisa segera dihentikan," ujar seorang pengamat dari sebuah lembaga riset independen.

Di sisi lain, para Kepala SPPG yang profesional menyambut baik arahan ini. Mereka menilai bahwa penegakan integritas adalah fondasi penting agar program-program gizi nasional dapat berjalan tanpa hambatan dan tepat sasaran. "Kami yang bekerja dengan bersih justru merasa lega, karena selama ini nama baik kami juga tercoreng oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab," ungkap salah satu Kepala SPPG di wilayah Jawa Tengah yang enggan disebutkan namanya.

Peningkatan Pengawasan dan Sistem Pelaporan

Sebagai langkah lanjutan, BGN akan memperkuat sistem pengawasan internal dan memperketat audit rutin di setiap satuan kerja. Sudaryono menegaskan bahwa tidak akan ada intervensi dalam proses penegakan aturan, dan semua temuan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. "Saya minta seluruh jajaran untuk aktif melakukan pemantauan. Jangan sampai ada Kongkalingkong yang merusak nama baik institusi," imbaunya.

Selain itu, pihak BGN juga akan menggandeng aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian, untuk membangun sistem pengawasan terpadu. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan efek jera dan mempercepat proses hukum terhadap pelaku pelanggaran. Masyarakat umum pun diimbau untuk turut serta dalam memantau dan melaporkan segala bentuk kejanggalan melalui kanal pengaduan yang telah disediakan.

Dengan peringatan keras ini, Sudaryono berharap seluruh jajaran SPPG dan mitra yayasan dapat fokus pada tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia tanpa dibayangi oleh praktik-praktik tidak terpuji. "Kita semua punya tanggung jawab besar untuk memastikan setiap bantuan sampai dengan benar, bukan malah dikorupsi oleh segelintir orang. Saya pastikan, siapa pun yang coba-coba, akan berhadapan langsung dengan saya," pungkasnya.