Tiga Agenda Wamendagri Bima Arya untuk Kendalikan Inflasi Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkokoh fondasi ketahanan pangan sebagai benteng utama pengendalian inflasi. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi modal vital dalam menjamin stabilitas harga bahan pokok dan kelancaran distribusi ke masyarakat. Arahan tersebut disampaikan dengan menekankan pentingnya tiga agenda prioritas yang wajib dieksekusi secara disiplin dan berkesinambungan.

Mengamankan Jalur Distribusi dan Logistik Pangan

Agenda pertama yang ditegaskan Bima Arya adalah memastikan tidak ada hambatan dalam rantai pasok pangan, mulai dari tingkat produsen hingga ke tangan konsumen. Pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemetaan jalur distribusi secara berkala, mengidentifikasi titik rawan kelangkaan, serta membangun sistem logistik yang responsif terhadap lonjakan permintaan. Ketersediaan sarana transportasi dan gudang penyimpanan yang memadai menjadi perhatian khusus, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang kerap mengalami kesenjangan stok. Dengan tata kelola rantai pasok yang efisien, disparitas harga antarwilayah diharapkan dapat dipangkas sehingga masyarakat di seluruh penjuru negeri memperoleh akses yang setara terhadap kebutuhan pangan utama.

Lebih lanjut, ia mendorong pemanfaatan platform digital untuk memantau pergerakan barang secara real-time, sehingga setiap kendala dapat terdeteksi dini dan diatasi sebelum berdampak pada kenaikan harga. Kepala daerah juga diingatkan untuk tidak ragu melakukan operasi pasar atau kerja sama antardaerah apabila muncul indikasi penimbunan yang berpotensi mengganggu keseimbangan pasar.

Menggenjot Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal

Agenda kedua menitikberatkan pada peningkatan kapasitas produksi pangan di tingkat daerah. Bima Arya menekankan bahwa setiap kabupaten dan kota harus mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan komoditas unggulan yang sesuai dengan karakteristik geografis dan iklim setempat. Diversifikasi tanaman pangan bukan sekadar wacana, melainkan strategi konkret untuk menjauhkan ketergantungan pada satu jenis bahan pokok yang rawan fluktuasi harga global. Program ekstensifikasi lahan, bantuan bibit unggul, pupuk bersubsidi, serta pendampingan teknis bagi petani menjadi serangkaian intervensi yang wajib digalakkan.

Selain itu, Wamendagri menyoroti perlunya mengintegrasikan program ketahanan pangan dengan kebijakan tata ruang daerah, sehingga alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali bisa dicegah. Ia memberikan contoh kota-kota yang berhasil menekan angka inflasi pangan dengan membangun kampung sayur dan perikanan kota yang sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Menurutnya, kreativitas dan keberpihakan pemerintah daerah kepada sektor primer akan menjadi kunci pemulihan daya beli masyarakat yang tergerus inflasi.

Pemantauan Harga Berbasis Data dan Kolaborasi Lintas Lembaga

Agenda ketiga yang tidak kalah krusial adalah membangun sistem pemantauan harga yang akurat dan saling terhubung antarpemangku kepentingan. Bima Arya meminta agar pemerintah daerah bersinergi dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Satgas Pangan untuk menyajikan data terkini yang bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Penggunaan dasbor inflasi berbasis teknologi informasi akan memudahkan gubernur, bupati, dan wali kota dalam membaca pergerakan harga secara harian sehingga respons kebijakan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan antisipatif.

Ia juga mengingatkan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak hanya ada di atas kertas, tetapi rutin menjalankan pertemuan, mengkaji indeks harga, dan merumuskan langkah intervensi yang tepat sasaran. Kolaborasi erat antara dinas perdagangan, perhubungan, pertanian, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk menciptakan ekosistem pangan yang transparan dan bebas dari praktik spekulasi. Dengan data yang solid, alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk situasi darurat pangan pun bisa dieksekusi lebih cepat dan tepat guna.

Wakil Menteri Dalam Negeri menutup arahannya dengan optimisme bahwa apabila ketiga agenda ini dijalankan secara konsisten, tekanan inflasi pangan yang selama ini menjadi momok dapat dikelola dengan lebih baik. Ia yakin pemerintah daerah memiliki kapasitas dan sumber daya untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kestabilan harga dan kesejahteraan warga, asalkan disertai kemauan politik yang kuat dan kerja kolektif seluruh elemen.