Target Ekspor Mebel Rp106 Triliun, Pengusaha Tolak Dimanja Pemerintah

Jakarta — Industri mebel dalam negeri memasang target ekspor yang ambisius: menembus angka US$6 miliar atau setara sekitar Rp106 triliun pada 2031. Angka tersebut bukan sekadar wacana, melainkan peta jalan yang ingin diwujudkan lewat kerja sama erat antara pengusaha dan pemerintah.

Task force jadi jembatan menuju pasar global

Untuk merealisasikan target itu, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) bersama pemerintah membentuk satuan tugas bersama yang dikenal sebagai task force. Kehadiran wadah ini dinilai penting untuk merapikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat laju ekspor, mulai dari birokrasi, logistik, hingga pemenuhan standar internasional.

Lewat task force, kedua pihak diharapkan bergerak dalam satu irama. Pemerintah membuka akses dan mempermudah regulasi, sementara pengusaha didorong terus memperbaiki kualitas produk. Kolaborasi semacam ini diyakini mampu mempercepat pertumbuhan industri yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi kreatif nasional dan penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Menguatkan daya saing di tengah kompetisi ketat

Persaingan di pasar furnitur global tidak bisa diremehkan. Vietnam, Tiongkok, dan sejumlah negara lain terus menggenjot produksi dengan harga yang kompetitif. Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kekayaan bahan baku kayu dan rotan. Yang dibutuhkan adalah inovasi desain, konsistensi mutu, serta kepastian pasokan.

Task force diharapkan menjadi motor penguatan daya saing tersebut. Beberapa hal yang menjadi fokus antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, adopsi teknologi produksi, serta sertifikasi produk yang diakui pasar internasional. Semua itu menjadi kunci agar produk mebel Indonesia tidak hanya laku, tetapi juga dihargai lebih tinggi di pasar global.

Perbaikan daya saing juga menyangkut sisi hulu. Kepastian pasokan bahan baku, baik kayu maupun rotan, harus dijaga agar produksi tidak tersendat. Pengusaha berharap tata kelola hutan dan rantai pasok bahan baku berjalan lebih tertib, sehingga industri tidak kesulitan mendapatkan material dengan harga wajar.

Pengusaha: kami tidak ingin dimanja

Di tengah semangat kolaborasi itu, ada pesan tegas dari pimpinan asosiasi pengusaha mebel. Ia menegaskan bahwa para pelaku industri tidak ingin dimanja oleh pemerintah. Sikap ini justru menjadi penegasan bahwa pengusaha siap berdiri di atas kaki sendiri dan bertanggung jawab penuh atas daya saing bisnis masing-masing.

Pernyataan tersebut bukan berarti menolak kehadiran negara. Sebaliknya, pengusaha tetap menyambut baik berbagai bentuk dukungan, seperti kemudahan perizinan, insentif ekspor, dan diplomasi dagang. Namun, mereka ingin dukungan itu diberikan dalam bentuk yang mendorong kemandirian, bukan menumbuhkan ketergantungan.

“Yang kami butuhkan adalah ekosistem yang sehat, bukan subsidi yang membuat kami terlena,” demikian kira-kira pesan yang ingin disampaikan. Pola pikir semacam ini dinilai penting agar industri mebel mampu bertahan dalam jangka panjang, bahkan ketika arah kebijakan pemerintah berubah sewaktu-waktu.

Peran pemerintah yang diharapkan pengusaha

Meski menolak dimanja, pengusaha tetap memandang pemerintah sebagai mitra strategis. Beberapa peran yang dinilai krusial antara lain membuka akses pasar melalui perjanjian dagang, melindungi industri dari praktik perdagangan yang tidak adil, serta memperbaiki infrastruktur logistik dan pelabuhan yang kerap menjadi keluhan para eksportir.

Selain itu, pengusaha berharap pemerintah lebih agresif dalam mempromosikan produk Indonesia di pameran internasional. Kehadiran paviliun nasional di berbagai ajang global dinilai mampu meningkatkan citra produk sekaligus membuka jaringan pembeli baru dari berbagai kawasan.

Prospek dan langkah menuju 2031

Optimisme itu juga bertumpu pada tren permintaan global. Gaya hidup yang semakin menghargai produk ramah lingkungan membuka peluang bagi mebel berbahan alami khas Indonesia. Jika tren ini dimanfaatkan dengan strategi pemasaran yang tepat, pasar Eropa dan Amerika bisa menjadi tujuan ekspor yang semakin menggiurkan.

Target US$6 miliar pada 2031 bukan sesuatu yang mustahil, tetapi juga tidak otomatis tercapai. Diperlukan konsistensi kebijakan, perbaikan iklim usaha, dan keseriusan semua pemangku kepentingan. Jika digarap dengan benar, sektor mebel bisa menjadi salah satu andalan ekspor nonmigas Indonesia.

Dengan hadirnya task force, arah perjalanan industri mebel kini lebih jelas. Pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan setiap program yang dirancang benar-benar berjalan di lapangan, bukan sekadar tertulis di atas kertas. Kombinasi antara dukungan pemerintah yang tepat sasaran dan semangat kemandirian pengusaha menjadi resep utama untuk mengantar industri mebel Indonesia menembus pasar dunia.