Hashim Sebut Program Prabowo-Gibran Bagus, tapi Ada Kelemahan

Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan penilaiannya atas program-program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di satu sisi, ia mengakui seluruh program tersebut dirancang dengan konsep yang matang. Namun di sisi lain, ia juga menunjuk sejumlah kelemahan yang dinilai perlu segera dibenahi agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sebagai tokoh yang kini memimpin satgas perumahan, Hashim memiliki pandangan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Ia menekankan bahwa apresiasi terhadap pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap persoalan yang masih menganga. Justru, menurutnya, evaluasi yang jujur menjadi kunci agar kebijakan yang sudah dirancang tidak berhenti sekadar di atas kertas.

Program Dinilai Bagus, Eksekusi Jadi Sorotan

Hashim menilai konsep program pemerintah secara keseluruhan sudah berada di jalur yang tepat. Berbagai kebijakan unggulan seperti pembangunan tiga juta rumah per tahun, swasembada pangan, hilirisasi industri, hingga program makan bergizi gratis dinilai memiliki arah yang jelas dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, kelemahan justru muncul pada tahap pelaksanaan, terutama dalam hal koordinasi antarlembaga dan konsistensi eksekusi di lapangan.

Persoalan koordinasi ini bukan hal sepele. Sejumlah program unggulan melibatkan banyak kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang saling bersinggungan. Tanpa sinkronisasi yang rapi, target ambisius bisa meleset meskipun konsepnya sudah bagus. Hashim pun menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus melakukan penyempurnaan di tengah perjalanan.

Sektor Perumahan: Target Besar, Tantangan Berat

Sorotan terbesar dari pernyataan Hashim tentu mengarah ke sektor perumahan, mengingat ia memimpin satgas khusus yang dibentuk untuk mengawal program pembangunan rumah. Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah setiap tahun untuk mengatasi backlog perumahan yang diperkirakan mencapai belasan juta unit. Angka itu menjadi salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran yang paling dinantikan masyarakat.

Tantangannya, pembangunan rumah sebanyak itu membutuhkan lahan, pendanaan, serta keterlibatan pengembang dan pemerintah daerah secara masif. Tanpa dukungan pembiayaan yang terjangkau, masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program justru bisa kesulitan mengakses rumah yang dibangun. Di sinilah letak pentingnya memastikan skema pembiayaan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Selain itu, ketersediaan lahan kerap menjadi batu sandungan. Banyak wilayah perkotaan yang lahannya semakin sempit dan harganya melambung tinggi. Pemerintah pun didorong untuk lebih kreatif, misalnya dengan memanfaatkan lahan-lahan idle milik negara atau menggandeng sektor swasta dalam skema kerja sama yang saling menguntungkan.

Evaluasi Berkala Kunci Perbaikan

Hashim menyiratkan bahwa kelemahan-kelemahan tersebut bukan berarti program harus dihentikan, melainkan menjadi bahan perbaikan. Pendekatan yang diusung adalah evaluasi berkala, di mana setiap kendala di lapangan dicatat dan dicari solusinya secepat mungkin. Dengan cara ini, pemerintah berharap program yang berjalan tidak menyimpang jauh dari target yang telah ditetapkan.

Kritik membangun seperti ini juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat tentu berharap program-program pemerintah tidak hanya berhenti pada seremoni peluncuran, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya. Kehadiran tokoh sekelas Hashim yang berani menyampaikan kelemahan di depan publik menjadi sinyal bahwa pemerintah membuka ruang untuk perbaikan.

Harapan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran memang sangat besar. Program perumahan, misalnya, tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sektor konstruksi yang menyerap banyak tenaga kerja diharapkan ikut menggerakkan roda ekonomi daerah.

Satuan tugas perumahan sendiri dibentuk sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengejar target pembangunan rumah. Keberadaan satgas diharapkan mampu memangkas birokrasi yang selama ini kerap memperlambat proses perizinan pembangunan. Dengan alur kerja yang lebih sederhana, proyek perumahan diharapkan bisa bergulir lebih cepat dari tahap perencanaan hingga serah terima kunci kepada masyarakat.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga didorong untuk memperkuat instrumen subsidi agar daya beli masyarakat meningkat. Skema KPR bersubsidi yang selama ini berjalan perlu terus dievaluasi, termasuk kemungkinan memperluas jangkauan penerimanya. Langkah ini penting karena harga rumah yang terus naik sering kali tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Dengan begitu, kelemahan yang disorot Hashim menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah program tidak diukur dari besarnya anggaran atau megahnya konsep, melainkan dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat. Pemerintah dituntut untuk terus bekerja, memperbaiki, dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan membuahkan hasil nyata. Ke depan, semua pihak akan mencermati langkah lanjutan pemerintah dalam merespons catatan tersebut, sementara publik menunggu pembuktian bahwa program yang dinilai bagus di atas kertas juga mampu berjalan mulus di lapangan.