Suriah Buka Jalan Damai dengan Israel Lewat Kesepakatan Keamanan

Langkah mengejutkan datang dari Damaskus. Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa secara terbuka menyatakan bahwa pemerintahannya tengah menjajaki peluang kesepakatan keamanan dengan Israel. Pengakuan ini disampaikan dalam sebuah forum tertutup di ibu kota yang langsung memicu gelombang spekulasi di kalangan diplomatik Timur Tengah. Tidak banyak yang menduga bahwa Suriah, yang selama puluhan tahun menjadi simbol perlawanan garis keras terhadap negara Yahudi itu, kini justru mencari jalan menuju perdamaian melalui pengaturan keamanan bersama.

Dari Konflik Membeku ke Sinyal Normalisasi

Hubungan Suriah-Israel telah membeku sejak perang 1967 dan 1973, dengan Dataran Tinggi Golan tetap menjadi luka terbuka. Namun di bawah kepemimpinan Al Sharaa, yang naik setelah transisi politik rumit pascaperang saudara, arah kebijakan luar negeri Damaskus perlahan bergeser. Alih-alih melanjutkan retorika konfrontatif, rezim baru ini tampak mulai menghitung untung-rugi isolasi berkepanjangan. Sinyal-sinyal awal sebenarnya sudah terlihat dari peningkatan komunikasi jalur belakang melalui perantara Turki dan Rusia. Kini, untuk pertama kalinya, seorang presiden Suriah terang-terangan mengonfirmasi bahwa dialog dengan musuh bebuyutan bukan lagi hal tabu.

Pengakuan Al Sharaa bukan muncul di ruang hampa. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara Arab telah memutuskan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham. Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan membuka lembaran baru yang memecah konsensus Liga Arab soal syarat penyelesaian konflik Palestina. Namun Suriah selama ini dianggap sebagai benteng terakhir kubu penolak. Kini, tembok itu mulai retak. Al Sharaa menekankan bahwa kesepakatan keamanan yang diusulkan bukan berarti pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina, melainkan strategi pragmatis untuk menyelamatkan kedaulatan Suriah yang tercabik-cabik.

Isi Tawaran: Apa yang Diminta Damaskus?

Meskipun rincian resmi masih dirahasiakan, sejumlah sumber dekat pemerintah Suriah mengisyaratkan bahwa proposal keamanan ini mencakup beberapa poin krusial. Pertama, mekanisme penarikan bertahap pasukan Israel dari Golan dengan jaminan keamanan perbatasan yang ketat. Kedua, pembentukan zona penyangga demiliterisasi di bawah pengawasan internasional yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara netral. Ketiga, kerja sama intelijen untuk memberantas sisa-sisa sel teroris di kawasan selatan Suriah yang selama ini menjadi ancaman bagi kedua pihak.

Damaskus juga dikabarkan meminta insentif ekonomi sebagai bagian dari paket normalisasi, termasuk akses ke teknologi pengolahan air dan pertanian yang dikuasai Israel. Bagi Suriah yang porak-poranda akibat perang lebih dari satu dekade, pemulihan infrastruktur dan pembangunan kembali layanan dasar menjadi prioritas yang tak bisa ditawar. Di sisi lain, Israel berkepentingan menjauhkan pengaruh Iran dan Hizbullah dari perbatasannya di utara. Dengan demikian, tawaran Al Sharaa bisa menjadi win-win solution yang langka di kawasan ini.

Reaksi Kawasan: Antara Kecurigaan dan Harapan Hati-Hati

Tidak semua pihak menyambut positif inisiatif tersebut. Iran, sekutu lama Suriah, dikabarkan geram dengan perubahan haluan Damaskus. Teheran khawatir poros perlawanan yang susah payah dibangunnya akan kehilangan mata rantai geografis penting. Di Beirut, Hizbullah menyatakan keprihatinan meski belum mengeluarkan kecaman terbuka, menandakan kalkulasi rumit di dalam negeri Lebanon sendiri. Sementara itu, Arab Saudi dan Mesir memilih sikap wait and see, mengamati apakah langkah Suriah ini akan menghasilkan keuntungan konkret atau sekadar manuver politik.

Di sisi lain, komunitas internasional khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan apresiasi terbatas. Washington melihat potensi de-eskalasi sebagai peluang mengurangi keterlibatan militernya di kawasan. Namun Kongres AS masih dihantui sanksi Caesar yang membatasi interaksi ekonomi dengan Suriah. Para analis menilai bahwa keberhasilan kesepakatan ini akan sangat bergantung pada kemampuan Al Sharaa meyakinkan aktor regional bahwa Suriah tidak akan menjadi panggung proksi bagi kepentingan asing.

Tantangan di Depan Mata

Jalan menuju perjanjian damai tidak akan mulus. Di dalam negeri, Al Sharaa harus menghadapi kelompok garis keras yang menganggap normalisasi dengan Israel adalah pengkhianatan ideologis. Fraksi-fraksi milisi yang masih bercokol di daerah kantong mungkin akan mencoba menyabotase proses dengan meningkatkan ketegangan di perbatasan. Belum lagi krisis legitimasi domestik: sebagian rakyat Suriah yang trauma perang mungkin akan mempertanyakan mengapa pemerintah buru-buru berdamai dengan pihak yang pernah menduduki tanah mereka, sebelum memulihkan persatuan nasional sepenuhnya.

Dari perspektif Israel, dinamika politik dalam negeri juga menambah ketidakpastian. Pemerintahan koalisi yang rapuh harus mempertimbangkan reaksi pemukim di Golan yang khawatir akan dipaksa meninggalkan wilayah yang mereka anggap sebagai bagian tak terpisahkan dari Israel. Setiap konsesi teritorial berpotensi memicu krisis politik di Yerusalem. Di tengah situasi seperti ini, mediator asing seperti Rusia dan mungkin Tiongkok akan memainkan peran penting sebagai penjamin agar kedua pihak tidak mundur di tengah jalan.

Implikasi Lebih Luas: Peta Baru Timur Tengah?

Apabila kesepakatan keamanan Suriah-Israel benar-benar terwujud, dampaknya akan mengubah peta geopolitik Timur Tengah secara fundamental. Normalisasi yang dimulai dari Teluk akan berlanjut ke jantung konflik Arab-Israel, mengikis konsensus lama yang menyatakan bahwa perdamaian dengan Israel hanya bisa terjadi setelah penyelesaian masalah Palestina. Ini bisa memicu efek domino: Lebanon dan Irak mungkin akan menghadapi tekanan serupa untuk membuka dialog, sementara Palestina semakin terisolasi dalam perjuangan mereka.

Lebih jauh, pakta keamanan bilateral ini dapat menjadi model baru bagi penyelesaian konflik beku lainnya di kawasan. Alih-alih menunggu solusi dua negara yang masih jauh dari kenyataan, negara-negara tetangga Israel mulai merancang pendekatan fragmentaris yang mengutamakan stabilitas perbatasan dan keuntungan ekonomi jangka pendek. Bagi Al Sharaa, ini adalah pertaruhan besar: berhasil akan menjadikannya negarawan visioner yang membawa Suriah keluar dari keterpurukan; gagal, ia akan dicap sebagai pengkhianat yang menjual tanah air kepada musuh abadi.

Pengakuan Presiden Suriah itu menandai babak baru yang berani dan penuh risiko. Timur Tengah sedang menyaksikan lahirnya diplomasi tak terduga, di mana musuh lama mulai berbicara bahasa keamanan dan kepentingan bersama. Apakah ini awal dari perdamaian sejati atau sekadar jeda taktis sebelum badai berikutnya, hanya waktu yang akan menjawab.