Sudaryono Peringatkan Kepala Dapur MBG: Korupsi dan Pemalakan Berujung Pemecatan

Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, melontarkan peringatan keras kepada seluruh penanggung jawab dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti melakukan korupsi atau memalak mitra kerja akan langsung dijatuhi sanksi pemutusan hubungan kerja tanpa toleransi.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas sejumlah laporan dan kekhawatiran publik terhadap potensi penyalahgunaan wewenang di tingkat pelaksana. Sudaryono menekankan bahwa integritas menjadi fondasi utama keberhasilan program nasional ini, dan setiap individu yang mengkhianati kepercayaan itu akan dihadapkan pada konsekuensi paling tegas.

Pesan Langsung ke Jajaran Pelaksana

Dalam arahannya secara internal, pimpinan BGN itu tidak memberi ruang bagi alasan apa pun. “Saya ingin para kepala Satuan Pelaksana Program Gizi memahami dengan jelas: tidak ada tempat bagi perilaku korup atau pemalakan. Jika ada yang berani menyalahgunakan posisi demi keuntungan pribadi, pemecatan adalah langkah pertama yang akan kami ambil,” ujar Sudaryono, menirukan inti peringatan yang ia sampaikan.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa para kepala dapur ini memiliki peran strategis dalam mendistribusikan makanan bergizi kepada anak-anak dan kelompok rentan. Ketidakjujuran sekecil apa pun akan mencederai tujuan mulia program, sekaligus merusak kepercayaan masyarakat yang telah menaruh harapan besar pada MBG.

Menjaga Program dari Celah Korupsi

Program Makan Bergizi Gratis telah diluncurkan secara bertahap di berbagai daerah, dengan target menyasar jutaan penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Setiap dapur MBG dikelola oleh sebuah unit kerja di bawah koordinasi Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang bertugas memastikan pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi berjalan sesuai standar.

Namun, skala besar program ini juga membuka sejumlah kerentanan. Mulai dari penggelembungan harga bahan pangan, permintaan komisi kepada pemasok, hingga pemotongan jatah makanan—berbagai modus yang lazim terjadi di proyek-proyek pengadaan rentan menyusup ke dalam rantai pelaksanaan MBG. Inilah yang coba diantisipasi Sudaryono dengan ancaman pemecatan langsung.

“Pemasok mitra adalah rekan strategis kami. Mereka harus diperlakukan secara adil dan profesional. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan posisi untuk memeras atau meminta imbalan di luar ketentuan. Itu bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga kejahatan,” lanjutnya, menggambarkan betapa seriusnya persoalan pemalakan mitra.

Integritas sebagai Tolok Ukur Kinerja

Sudaryono menegaskan bahwa integritas akan menjadi indikator utama dalam mengevaluasi kinerja para pelaksana di lapangan. Selain memenuhi target kuantitas dan kualitas gizi, setiap kepala SPPG kini wajib menunjukkan catatan bersih dari praktik curang. Badan Gizi Nasional, katanya, akan memperkuat unit pengawasan internal dan membuka kanal pelaporan bagi masyarakat serta mitra yang merasa dirugikan.

Langkah ini disambut baik oleh sejumlah pengamat kebijakan publik. Mereka menilai, ancaman pemecatan saja tidak cukup tanpa adanya sistem pengawasan yang transparan dan partisipatif. “Publik perlu dilibatkan sebagai pengawas aktif. Dengan begitu, setiap penyimpangan bisa segera terdeteksi dan ditindak sebelum meluas,” ujar seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.

Komitmen Jangka Panjang

Di sisi lain, BGN juga berupaya memperbaiki kesejahteraan para pelaksana lapangan agar tidak mudah tergoda oleh praktik korupsi. Sudaryono mengakui bahwa tekanan ekonomi kadang menjadi celah, namun ia menegaskan hal itu tidak boleh menjadi pembenaran. “Kami sedang merumuskan skema insentif yang lebih layak dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi dan menjaga kebersihan. Tapi bagi yang melanggar, tidak ada ampun,” tegasnya.

Peringatan ini sekaligus menjadi titik awal bagi babak baru pengelolaan program MBG yang lebih akuntabel. Publik kini menanti apakah ancaman pemecatan itu akan segera dieksekusi ketika pelanggaran terbukti, atau hanya menjadi gertakan belaka. Sudaryono sendiri tampaknya tidak ingin memberi kesempatan bagi keraguan. “Kita buktikan dengan tindakan. Jangan uji kesabaran kami,” pungkasnya.

Dengan demikian, masa depan program Makan Bergizi Gratis kini bertumpu pada keberanian menindak para pelanggar di dalam tubuh organisasi. Ancaman pemutusan hubungan kerja yang disuarakan Sudaryono menjadi penanda bahwa toleransi terhadap korupsi dan pemalakan telah mencapai titik nol. Bagi para kepala SPPG, pesannya sudah sangat jelas: jaga amanah, atau tinggalkan jabatan dengan cara yang memalukan.