Pasca Sudaryono Pimpin BGN, Peternak Minta Wamentan Andal di Sektor Ternak

Kursi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku usaha peternakan setelah Sudaryono, pejabat yang sebelumnya menduduki posisi tersebut, dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional (BGN). Perpindahan ini menimbulkan ekspektasi baru dari para peternak yang menginginkan penggantinya memiliki kompetensi spesifik di bidang agrobisnis hewani dan mampu merespons dinamika di kandang secara cepat.

Permindo Suarakan Kebutuhan Wamentan Berbasis Kompetensi Ternak

Perhimpunan Peternak dan Pengusaha Ternak Indonesia (Permindo) secara tegas menyampaikan bahwa lowongnya jabatan Wamentan harus dimanfaatkan pemerintah untuk menempatkan figur yang benar-benar mengakar di dunia peternakan. Aspirasi ini muncul bukan tanpa alasan; subsektor peternakan memiliki karakteristik unik yang memerlukan kebijakan presisi, mulai dari pengendalian wabah, stabilisasi harga pakan, hingga perlindungan pasar bagi peternak kecil. Permindo menekankan bahwa Wamentan ke depan semestinya bukan sekadar representasi partai politik, melainkan seorang profesional yang memahami seluk-beluk industri ternak dari hulu ke hilir. Mereka berharap sosok tersebut mampu menjadi jembatan antara kementerian dan para pemangku kepentingan di akar rumput, agar setiap peraturan yang dilahirkan tidak kontraproduktif dengan kenyataan di lapangan.

Profil yang Dinanti: Pengalaman Lintas Rantai Pasok

Kalangan peternak membayangkan Wamentan baru memiliki rekam jejak yang mencakup pengelolaan peternakan rakyat hingga dimensi korporasi. Pemahaman terhadap aspek teknis, seperti manajemen reproduksi ternak, nutrisi, serta biosekuriti, menjadi syarat yang tak bisa ditawar. Selain itu, pengetahuan mengenai dinamika perdagangan daging dan susu—termasuk kuota impor, harga acuan, dan distribusi—sangat krusial untuk mengawal daya saing peternak dalam negeri. Kelompok peternak juga menyebut integritas tinggi dan kemampuan advokasi di ranah kebijakan lintas kementerian sebagai nilai plus, mengingat urusan peternakan kerap bersinggungan dengan perdagangan, kesehatan hewan, dan keamanan pangan.

Urgensi di Balik Kekosongan Jabatan

Vakumnya posisi Wamentan terjadi pada saat sektor peternakan sedang menghadapi sejumlah tekanan berat. Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali merebak di sejumlah sentra ternak membutuhkan respons cepat dari pucuk pengambil keputusan. Di sisi lain, peternak mandiri terus bergulat dengan mahalnya bahan baku pakan yang sebagian besar masih diimpor, sementara gelombang daging impor kerap mendistorsi harga di tingkat produsen. Tanpa kehadiran wakil menteri yang fokus pada ternak, kementerian dikhawatirkan akan kehilangan momentum untuk menerbitkan kebijakan mitigasi yang tepat sasaran.

Pengurus Permindo menyatakan bahwa keberadaan Wamentan yang paham ternak akan memperkuat posisi tawar peternak dalam setiap perumusan regulasi. “Kami tidak ingin Wamentan hanya menjadi pelengkap struktur. Kami butuh figur yang ketika mendengar laporan wabah atau gejolak harga jagung, langsung bisa tergerak karena ia mengerti dampaknya bagi peternak,” papar Ketua Bidang Advokasi Permindo, Damar Setyawan, dalam sebuah diskusi daring pekan lalu.

Peralihan Sudaryono dan Momentum Perubahan

Sudaryono ditunjuk memimpin BGN, lembaga yang bertugas mengawal program gizi nasional, sehingga meninggalkan kekosongan di kursi Wamentan Pertanian. Keputusan Presiden itu membuka peluang bagi penyegaran di jajaran Kementerian Pertanian, khususnya untuk menjawab tuntutan sektor peternakan yang selama ini kerap kurang mendapatkan porsi perhatian sebanding dengan kontribusinya. Angka dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa subsektor peternakan menyumbang sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, namun serapan aspirasi peternak di tingkat kebijakan masih dirasa kurang optimal.

Keterlibatan Wamentan ke depan diharapkan tidak hanya berhenti pada urusan internal kementerian, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan, terutama dalam mengawal standar keamanan produk hewani. Selain itu, kolaborasi dengan BGN akan menjadi semakin strategis, mengingat salah satu misi lembaga tersebut adalah pemenuhan protein hewani bagi anak-anak Indonesia. Sinergi antara Wamentan baru dan Kepala BGN bisa menjadi kunci dalam menyusun rantai pasok daging, telur, dan susu yang stabil dari sentra produksi hingga ke dapur program gizi.

Harapan Peternak untuk Langkah Cepat

Masyarakat peternak berharap pemerintah tidak menunda terlalu lama proses pengisian jabatan Wamentan. Setiap hari kekosongan berpotensi memperlambat pengambilan keputusan strategis yang berdampak langsung pada usaha peternakan rakyat. Sejumlah akademisi dari Fakultas Peternakan universitas terkemuka turut menyuarakan pentingnya penunjukan figur teknokrat yang mampu membaca data lapangan dan merumuskan kebijakan berbasis bukti. Mereka mencontohkan bahwa krisis pakan akibat lonjakan harga jagung global sering kali membutuhkan respons cepat berupa pembebasan bea masuk sementara atau insentif bagi peternak mandiri—sebuah kewenangan yang bisa didorong lebih efektif jika ada wamentan dengan pemahaman menyeluruh.

Peternak sapi perah di Jawa Timur, misalnya, mengaku sangat berharap agar Wamentan baru memiliki kepekaan terhadap fluktuasi harga susu segar di tingkat koperasi. “Kami ingin ada sosok yang tidak canggung saat diajak turun ke kandang. Kalau ia paham, maka kebijakan yang dibuat tidak akan menyakiti peternak kecil,” ujar salah satu pengurus koperasi susu di Malang yang enggan disebut namanya. Pernyataan tersebut merefleksikan keresahan mendasar bahwa banyak kebijakan teknis justru berasal dari pejabat yang minim pengalaman lapangan.

Kini mata publik tertuju pada Presiden dan jajaran tim formatur kabinet. Nama-nama calon yang beredar di kalangan asosiasi peternakan mencakup mantan direktur perusahaan pakan, akademisi senior di bidang nutrisi ternak, serta praktisi veteriner yang pernah menangani wabah skala nasional. Semuanya mengerucut pada satu syarat utama: kompetensi teknis yang teruji. Dengan dinamika global yang terus berubah, sektor peternakan Indonesia memerlukan nahkoda kebijakan yang tidak hanya andal merespons krisis, tetapi juga mampu merancang peta jalan jangka panjang menuju kedaulatan protein hewani. Penunjukan Wamentan yang tepat diyakini akan menjadi katalisator bagi transformasi peternakan nasional yang lebih tangguh dan berkeadilan.