Sudaryono Larang Minyakita, Gas Melon, dan Beras SPHP di Dapur MBG

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia untuk tidak lagi menggunakan barang-barang yang mendapat subsidi pemerintah dalam operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Tiga komoditas yang dilarang adalah minyak goreng kemasan bersubsidi Minyakita, gas LPG tabung 3 kg yang akrab disebut gas melon, serta beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog.

Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Sudaryono dalam rapat koordinasi virtual yang diikuti oleh ribuan koordinator dapur MBG di seluruh provinsi pada akhir Juli ini. Ia menegaskan bahwa program MBG memiliki anggaran khusus yang sudah diperhitungkan untuk membeli bahan pangan dari pasar komersial biasa, bukan memanfaatkan produk-produk yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan rentan.

"Makan Bergizi Gratis adalah program mulia untuk generasi penerus kita. Tapi kita tidak boleh mengambil jatah subsidi yang seharusnya dinikmati oleh saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan di lapisan paling bawah," ujar Sudaryono dengan nada serius.

Menjaga Rantai Distribusi Subsidi Tetap Tepat Sasaran

Larangan ini lahir dari evaluasi BGN selama beberapa bulan pertama pelaksanaan MBG. Ditemukan bahwa sejumlah dapur SPPG di berbagai daerah kerap membeli Minyakita dan gas melon dengan dalih mengefisiensikan anggaran. Padahal, meskipun harga barang subsidi itu lebih murah, skema tersebut berpotensi menciptakan kelangkaan di tingkat pengecer dan memicu kenaikan harga di masyarakat yang sesungguhnya berhak.

Sudaryono menjelaskan bahwa BGN justru ingin memberdayakan ekonomi lokal melalui program ini. Dengan mewajibkan penggunaan produk non-subsidi, dapur MBG akan menyerap pasokan dari petani, peternak, dan pelaku UMKM di sekitar lokasi layanan. "Kita tidak hanya memberi gizi pada anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi desa. Setiap rupiah anggaran MBG harus berputar di lingkungan setempat," tegasnya.

Khusus untuk beras SPHP, BGN telah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk mengamankan pasokan beras medium komersial, bukan beras khusus stabilisasi harga yang selama ini identik dengan kemasan lima kilogram bersegel. Langkah ini, menurut Sudaryono, untuk memastikan bahwa stok beras SPHP tetap tersedia bagi warga miskin kota yang kerap mengandalkan harga terjangkau dari Bulog.

Dampak terhadap Operasional Dapur dan Melonjaknya Biaya

Kebijakan baru ini langsung menuai beragam tanggapan dari para pelaksana di lapangan. Seorang koordinator SPPG di Jawa Tengah, yang enggan disebut namanya, mengaku khawatir dengan potensi pembengkakan biaya operasional. "Selama ini kami bisa menghemat hingga 20 persen dengan memakai Minyakita dan gas melon. Kalau harus beli minyak kemasan premium dan gas 12 kg, jelas alokasi per porsi harus ditinjau ulang," ungkapnya.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, BGN merujuk pada struktur anggaran MBG yang sejatinya telah memperhitungkan harga pasar normal. Komponen bahan bakar dan minyak goreng dalam satuan biaya per porsi sudah didasarkan pada produk non-subsidi. Dengan demikian, jika ada dapur yang sebelumnya menggunakan barang subsidi, mereka sebetulnya tengah "menabung" anggaran yang seharusnya dibelanjakan sepenuhnya untuk kualitas gizi.

"Kami justru berterima kasih kepada teman-teman yang selama ini berhemat, tapi penghematan itu harus dialihkan untuk memperkaya menu, misalnya menambah protein hewani atau buah segar," kata Sudaryono. Ia pun meminta seluruh SPPG untuk segera merevisi pola belanja mereka dan melaporkan setiap kendala ke BGN agar dapat dicarikan solusi tanpa mengorbankan kelompok penerima subsidi.

Stabilisasi Harga dan Kecukupan Gizi Anak sebagai Sasaran Ganda

Di tengah pengetatan aturan ini, Sudaryono menegaskan bahwa tujuan besar MBG tidak berubah: menjaga stabilitas harga pangan di tingkat nasional dan menjamin kecukupan gizi anak-anak Indonesia. Program ini melayani lebih dari 18 juta siswa di tahap awal pelaksanaannya dan terus diperluas ke ibu hamil, balita, serta kelompok rentan lainnya.

Dengan memisahkan jalur subsidi dari jalur program gizi, BGN yakin bahwa gejolak pasar yang kerap terjadi saat ada lonjakan permintaan dari institusi pemerintah dapat diredam. Kepala BGN juga menyoroti bahwa fenomena "panic buying" terhadap gas melon yang belakangan terjadi di beberapa kota menengah diduga kuat dipicu oleh penyerapan dapur komunal, termasuk dapur MBG. "Kita tidak ingin menjadi bagian dari masalah, melainkan bagian dari solusi," pungkasnya.

Sebagai langkah lanjutan, BGN akan menerjunkan tim audit ke seluruh SPPG untuk memastikan tidak ada lagi penggunaan barang bersubsidi. Sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional disiapkan bagi pengelola dapur yang membandel. Selain itu, BGN juga tengah menyusun panduan teknis belanja yang lebih rinci agar ribuan dapur di seluruh Indonesia memiliki standar yang seragam dalam memilih pemasok, komoditas, dan sistem pelaporan yang transparan.

Dengan kebijakan anyar ini, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi tulang punggung penurunan angka stunting, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkeadilan—tanpa melukai kelompok paling rentan yang menjadi pewaris sah dari subsidi negara.