Sudaryono Ambil Langkah Berani: 261 Pegawai BGN Dipecat karena Korupsi dan Judol

Badan Gizi Nasional (BGN) baru saja menjadi perbincangan publik setelah Kepala BGN, Sudaryono, mengambil tindakan keras dengan memecat 261 pegawai non-ASN. Langkah ini dilakukan menyusul temuan internal yang mengungkap praktik korupsi dan maraknya perjudian daring di kalangan pegawai. Keputusan ini tidak hanya mengejutkan internal lembaga, tetapi juga menuai apresiasi luas sebagai bentuk ketegasan dalam memerangi praktik kotor di tubuh birokrasi.

Pemecatan massal tersebut adalah puncak dari investigasi yang dimulai sejak awal tahun 2025. Tim audit internal yang dibentuk langsung oleh Sudaryono bekerja secara senyap selama berbulan-bulan, menyisir laporan keuangan, memeriksa rekaman CCTV, dan melacak aktivitas digital ratusan pegawai. Hasilnya, 261 nama tercatat secara meyakinkan melakukan pelanggaran berat, baik itu penggelapan dana program, manipulasi data distribusi bantuan gizi, maupun keterlibatan aktif dalam judi online yang dilakukan di jam kerja menggunakan perangkat kantor.

Sudaryono, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bukti komitmennya untuk membersihkan lembaga yang baru beberapa tahun berdiri ini. “Saya tidak akan pernah berkompromi dengan para perampok uang rakyat. Yang main-main dengan nasib ibu hamil dan anak-anak yang membutuhkan gizi, tempatnya bukan di sini,” ujarnya dengan nada tinggi. Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan dari para staf yang hadir di lokasi.

Kecanduan Judi Online dan Kronologi Penyelewengan

Berdasarkan keterangan resmi, dari total 261 orang yang dipecat, sekitar 170 di antaranya terbukti bermain judi online menggunakan uang saku operasional dan bahkan dana program. Sisanya, 91 orang, terlibat kasus korupsi dalam berbagai bentuk, seperti mark-up harga bahan makanan, fiktifnya penerima manfaat, hingga pemotongan jatah susu dan telur yang seharusnya disalurkan ke posyandu dan sekolah. Modus yang paling umum adalah kerja sama dengan oknum pemasok untuk menggelembungkan nilai kontrak, lalu selisihnya dibagi rata.

Fakta yang lebih memiriskan, judi online menjadi pemicu terjadinya tindak korupsi. Sejumlah pegawai yang diwawancara tim investigasi mengaku bahwa kekalahan beruntun dalam permainan slot daring membuat mereka terdesak mencari uang tambahan. Mereka kemudian menyunat dana program dan berharap bisa mengembalikannya jika menang judi—sebuah lingkaran setan yang tak pernah berujung manis. “Mereka seperti terhipnotis, berpikir bahwa judi adalah jalan keluar dari masalah keuangan, padahal justru karena judi mereka semakin terpuruk dan akhirnya nekat korupsi,” ungkap seorang penyidik internal yang enggan disebut namanya.

Untuk memperkuat bukti, BGN menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pakar forensik digital. Data transaksi puluhan rekening pribadi pegawai menunjukkan aliran dana mencurigakan ke sejumlah situs judi ilegal yang beroperasi di luar negeri. Jejak digital di komputer kantor juga mengungkap bahwa situs-situs tersebut diakses secara reguler selama jam kerja, sering kali bersamaan dengan saat para pegawai seharusnya berada di lapangan memantau distribusi bantuan.

Sudaryono menegaskan, berkas-berkas pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana telah diserahkan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. “Kami sudah berkoordinasi, dan dalam waktu dekat beberapa tersangka utama akan dipanggil untuk pemeriksaan. Tidak ada perlindungan bagi siapa pun,” tegasnya. Ini menunjukkan bahwa pemecatan hanyalah langkah awal, bukan akhir dari penegakan hukum.

Dampak dan Restrukturisasi Internal

Ketiadaan 261 pegawai tak pelak menimbulkan kekosongan di sejumlah pos, terutama di bidang pengadaan dan distribusi. Namun, pihak BGN telah mengantisipasi dengan membuka rekrutmen kilat untuk posisi-posisi strategis. Syaratnya diperketat: selain kualifikasi pendidikan dan pengalaman, setiap pelamar wajib menjalani tes kejiwaan, tes integritas, serta pemeriksaan latar belakang termasuk riwayat judi dan kejahatan keuangan. “Kami tidak mau lagi kecolongan. Satu orang pun yang punya catatan buruk tidak akan kami terima,” kata Kepala Biro Kepegawaian BGN.

Di sisi lain, Sudaryono meluncurkan sistem aplikasi baru bernama SiapGizi yang mengintegrasikan seluruh rantai pasok, inventaris, dan pelaporan keuangan secara real-time. Setiap tetes minyak goreng, tiap butir telur, hingga setiap kotak susu akan tercatat dan terlacak dari gudang hingga ke penerima manfaat. Sistem ini dilengkapi dengan fitur deteksi anomali otomatis yang akan memberi peringatan jika ada transaksi di luar kewajaran. Langkah ini diharapkan mampu mempersempit celah korupsi dan membuat semua proses menjadi transparan.

Para pegawai yang tersisa pun diwajibkan mengikuti program pembinaan mental dan spiritual rutin. Setiap bulan, mereka harus mengikuti seminar antikorupsi, pelatihan literasi keuangan, serta sesi berbagi pengalaman yang menghadirkan mantan narapidana korupsi dan pecandu judi yang sudah tobat. Tujuannya adalah membangun kesadaran bahwa korupsi dan judi bukan hanya menghancurkan diri sendiri, melainkan juga mengkhianati seluruh rakyat Indonesia yang menggantungkan harapan pada program gizi nasional.

Reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini mayoritas positif. Akun-akun media sosial resmi BGN dibanjiri komentar dukungan, sementara sejumlah LSM antikorupsi menyatakan siap mengawal proses hukum para pelaku. Di sisi lain, beberapa pihak mempertanyakan sejauh mana pengawasan sebelumnya berjalan sehingga pelanggaran bisa terjadi begitu masif. Menanggapi itu, Sudaryono mengakui kelemahan sistem warisan lama dan berjanji menjadikan kasus ini sebagai titik balik yang tak akan terulang. “Kami tidak akan mundur. Birokrasi yang bersih adalah harga mati bagi program ini,” pungkasnya.

Dengan gebrakan ini, Sudaryono tidak hanya membersihkan internal BGN, tetapi juga mengirimkan pesan kuat ke seluruh jajaran pemerintahan bahwa memberantas korupsi dan perilaku menyimpang harus dimulai dari dalam. Kini, mata publik tertuju pada langkah-langkah selanjutnya, terutama penuntasan kasus hukum dan keberhasilan transformasi sistem yang dijanjikan. Jika berhasil, BGN bisa menjadi model reformasi birokrasi yang kini dinantikan oleh banyak pihak di tanah air.