Stagnasi Pabrik Elektronik: Tiga Pemberat yang Membuat Utilisasi Mandek di 65 Persen

Industri elektronik nasional sedang tidak baik-baik saja. Mesin-mesin di lantai produksi banyak yang diam atau beroperasi di bawah ritme normal karena permintaan yang kendur. Data dari asosiasi industri menunjukkan bahwa rata-rata tingkat utilisasi pabrik elektronik di Tanah Air hanya menyentuh 65 persen dari kapasitas terpasang. Angka ini jauh di bawah titik impas bagi banyak pabrikan, sehingga tekanan terhadap neraca keuangan semakin akut. Padahal, sektor ini merupakan salah satu tulang punggung manufaktur Indonesia dengan rantai nilai yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja langsung dan jutaan lainnya di sektor pendukung. Stagnasi yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja dan memudarkan kontribusi strategis elektronik terhadap PDB nasional.

Sejumlah pelaku industri dan pengamat menyoroti tiga beban struktural yang menjadi pemberat utama di balik lesunya kinerja pabrik. Tanpa terapi kebijakan yang serius, ketiga faktor ini akan terus menjerat dan membuat upaya pemulihan kian sulit.

1. Gerus Daya Beli Konsumen Domestik

Faktor pertama dan paling akut adalah merosotnya kemampuan konsumsi masyarakat. Inflasi harga kebutuhan pokok yang tidak dibarengi kenaikan upah yang sepadan telah menggerus pendapatan riil rumah tangga. Indeks keyakinan konsumen berada dalam tren menurun, dan pengeluaran untuk barang tahan lama seperti elektronik menjadi pos anggaran pertama yang dipangkas. Televisi baru, kulkas, pendingin udara, atau komputer bukan lagi prioritas ketika anggaran keluarga sudah habis untuk pangan dan transportasi. Akibatnya, order dari peritel dan distributor menyusut drastis, memaksa pabrik menurunkan jadwal produksi dan mengurangi jumlah shift kerja.

Data dari Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) menunjukkan penjualan domestik untuk sejumlah produk unggulan, seperti TV LED dan produk audio, mengalami kontraksi dua digit dalam kuartal terakhir. Manajemen berbagai pabrik terpaksa memberlakukan sistem kerja bergantian dan merumahkan buruh harian karena volume produksi turun di bawah ambang optimal. Tanpa insentif fiskal yang meringankan harga jual produk lokal, daya beli sulit digenjot. Program diskon atau subsidi yang sporadis tidak cukup kuat untuk membalikkan tren, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi global yang turut menghambat ekspor.

2. Banjir Barang Impor Berharga Murah

Beban kedua yang tak kalah menghimpit adalah derasnya arus masuk perangkat elektronik asing, terutama dari negara yang memiliki biaya produksi rendah dan skala besar. Jalur perdagangan digital dan platform e-commerce lintas batas membuat produk impor begitu mudah menjangkau konsumen Indonesia, seringkali dengan harga yang lebih miring dibandingkan buatan lokal. Fenomena under-invoicing dan lemahnya pengawasan di pelabuhan kecil membuat gempuran barang impor sulit dibendung. Meskipun Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai telah memperketat regulasi, praktik manipulasi nilai pabean masih marak, menciptakan persaingan yang tidak seimbang bagi pabrikan nasional.

Di sisi lain, tingkat komponen dalam negeri yang belum tinggi di semua lini produk membuat produk lokal tetap bergantung pada suku cadang impor, sehingga struktur biaya tidak bisa dikompres. Konsumen yang sangat sensitif terhadap harga cenderung memilih produk asing yang menawarkan fitur serupa dengan harga lebih terjangkau. Akibatnya, pangsa pasar dalam negeri tergerus dan pabrik lokal hanya bisa berharap pada segmen-segmen tertentu, seperti perakitan untuk merek global, itupun masih tipis marjinnya. Tanpa kebijakan trade remedies yang lebih agresif, seperti safeguard dan antidumping yang tepat sasaran, industri elektronik nasional bakal terus kalah di kandang sendiri.

3. Rantai Pasok Global yang Rapuh dan Ketergantungan Komponen Impor

Pemberat ketiga adalah struktur rantai pasok yang sangat rentan terhadap guncangan global. Lebih dari 70 persen komponen inti – semikonduktor, chip prosesor, panel layar, hingga modul sensor – masih harus diimpor. Setiap kali terjadi disrupsi, seperti ketegangan geopolitik di Selat Taiwan, krisis logistik, atau pengenaan tarif baru oleh negara pemasok, biaya pengadaan langsung melambung dan jadwal produksi jadi tidak pasti. Padahal, sektor elektronik bekerja dalam siklus yang sangat ketat; keterlambatan pasokan satu komponen bisa membuat seluruh lini produksi terhenti. Pabrik yang sudah dibebani utilisasi rendah semakin terjebak karena pasokan yang datang tidak sesuai jadwal dan biaya yang membengkak.

Upaya membangun ekosistem komponen dalam negeri berjalan lambat. Investasi di sektor hulu seperti fabrikasi semikonduktor membutuhkan modal sangat besar dan jaminan pasar yang stabil. Selama permintaan domestik masih lesu dan pasar digerogoti impor, tidak ada insentif ekonomi bagi investor untuk membangun pabrik komponen berteknologi tinggi di Indonesia. Lingkaran setan pun terus berputar: rendahnya permintaan membuat skala ekonomi tidak tercapai, ketergantungan pada komponen impor mengatrol biaya, harga produk kurang kompetitif, dan pasar domestik kembali direbut asing. Pemerintah melalui peta jalan Making Indonesia 4.0 sebenarnya telah menempatkan elektronik sebagai sektor prioritas, namun kemajuan di lapangan masih jauh dari harapan.

Ketiga pemberat ini saling terkait dan menciptakan situasi dilematis. Melemahnya daya beli mengempiskan order; order yang menurun membuat pabrik tidak bisa memanfaatkan kapasitas penuh; utilisasi rendah menaikkan biaya per unit; mahalnya biaya mendorong konsumen beralih ke produk impor yang lebih murah; dan impor yang masif kembali menekan produksi lokal. Untuk memutus lingkaran setan ini, diperlukan intervensi multilateral. Sinergi antara insentif fiskal bagi produsen ber-TKDN tinggi, pengamanan perdagangan yang lebih efektif, serta program pemulihan daya beli harus berjalan bersamaan. Jika tidak, dikhawatirkan utilisasi 65 persen akan semakin merosot dan gelombang PHK massal di sektor padat karya ini tidak akan terbendung lagi.