Sekolah Pengungsi Rohingya di Malaysia Ditutup Pascakebencian Meluas

Gelombang Kebencian Memaksa Penutupan

Situasi yang memprihatinkan tengah berlangsung di Malaysia, di mana sembilan sekolah yang dikelola untuk anak-anak pengungsi Rohingya terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar. Langkah drastis ini diambil setelah gelombang ujaran kebencian terhadap komunitas Rohingya meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir. Dampaknya tidak hanya menghancurkan harapan pendidikan bagi ribuan anak, tetapi juga menebar rasa takut di kalangan pengungsi yang sudah bertahun-tahun berjuang untuk bertahan hidup di negeri jiran.

Skala Penutupan dan Korban Terdampak

Menurut informasi yang dihimpun, sembilan sekolah yang tersebar di beberapa negara bagian kini dalam keadaan kosong. Total sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa kehilangan akses ke ruang kelas yang selama ini menjadi satu-satunya tempat mereka bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah-sekolah tersebut, yang umumnya beroperasi secara informal dan didukung oleh sukarelawan serta organisasi non-pemerintah, kini terkunci rapat. Anak-anak yang sebelumnya datang dengan semangat terpaksa berdiam di rumah atau tempat penampungan, tanpa kepastian kapan mereka bisa kembali menuntut ilmu.

Salah satu pengelola sekolah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa penutupan dilakukan bukan hanya karena tekanan dari masyarakat sekitar, tetapi juga lantaran adanya ancaman langsung terhadap keselamatan murid dan guru. "Kami menerima teror verbal, pesan-pesan ancaman di media sosial, bahkan ada yang berani mendatangi lokasi sekolah," ujarnya. Situasi ini membuat para pengajar merasa tidak berdaya dan akhirnya memilih keselamatan sebagai prioritas.

Akar Kebencian yang Tumbuh Subur

Kebencian terhadap pengungsi Rohingya di Malaysia bukanlah fenomena baru, namun eskalasinya dalam beberapa waktu terakhir terbilang mengkhawatirkan. Berbagai platform digital dipenuhi dengan konten provokatif yang menyudutkan etnis Rohingya, mulai dari tuduhan sebagai beban ekonomi hingga stigma sebagai ancaman keamanan. Para analis mencatat bahwa propaganda daring yang sistematis telah membentuk opini publik yang semakin tidak ramah. Dalam banyak kasus, informasi keliru tentang jumlah pengungsi dan dampaknya terhadap masyarakat lokal turut memperkeruh suasana.

Pemerintah Malaysia, yang tidak meratifikasi Konvensi PBB tentang Pengungsi 1951, menempatkan sekitar 180.000 pengungsi terdaftar UNHCR dalam posisi rentan, tanpa hak kerja formal dan akses terbatas ke layanan dasar. Imigran Rohingya, yang menjadi kelompok terbesar, seringkali menjadi sasaran amarah ketika muncul ketegangan sosial atau isu ketenagakerjaan. Penutupan sekolah-sekolah ini menjadi cermin betapa rentannya hak-hak dasar mereka di tengah badai sentimen xenofobia.

Trauma Ganda: Putus Sekolah dan Intimidasi

Bagi para bocah Rohingya, penutupan sekolah bukan sekadar kehilangan rutinitas belajar. Banyak dari mereka yang sebelumnya telah mengalami kekerasan dan pengusiran di Myanmar, kini kembali dihantui rasa takut. Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa sejumlah anak mengalami intimidasi langsung di ruang publik, seperti diejek, diusir dari tempat bermain, bahkan dilempari benda-benda oleh sebagian warga. Psikolog anak yang terlibat dalam pendampingan pengungsi menyebut kondisi ini sebagai "trauma berlapis" yang dapat menghambat perkembangan mental dan sosial mereka dalam jangka panjang.

"Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa mereka tidak diterima, mengapa mereka dibenci," ujar seorang konselor yang bekerja dengan komunitas Rohingya di Selangor. "Pendidikan adalah satu-satunya harapan untuk memutus rantai kemiskinan dan keterasingan. Sekarang harapan itu dirampas, diganti dengan ketakutan." Tanpa intervensi yang memadai, ia khawatir anak-anak ini akan semakin terpinggirkan dan rentan terhadap eksploitasi atau kriminalitas di masa depan.

Suara Organisasi Kemanusiaan

Berbagai lembaga kemanusiaan mendesak pemerintah Malaysia untuk segera bertindak melindungi anak-anak pengungsi dan menjamin hak pendidikan mereka. UNHCR dan UNICEF dalam pernyataan bersama menekankan bahwa setiap anak, tanpa memandang status kewarganegaraan, berhak mendapatkan pendidikan yang aman. Mereka juga menyerukan penghentian ujaran kebencian dan penegakan hukum terhadap pelaku provokasi yang mengancam keselamatan jiwa.

Namun, di tingkat akar rumput, desakan untuk menutup sekolah justru mendapat simpati dari sebagian besar warga yang merasa terbebani. Beberapa politisi lokal turut melontarkan retorika anti-pengungsi demi mendulang suara, memperparah polarisasi. Di tengah tarik-menarik ini, nasib ribuan anak Rohingya semakin tidak menentu.

Mencari Jalan Keluar yang Semakin Sempit

Sementara menunggu sikap tegas dari pihak berwenang, para aktivis terus berupaya mengadakan kelas-kelas darurat di lokasi tersembunyi. Beberapa inisiatif pembelajaran jarak jauh juga mulai dikembangkan, namun terkendala minimnya akses internet dan perangkat di kalangan pengungsi. "Kami akan terus mencari cara agar anak-anak ini tidak kehilangan masa depan mereka sepenuhnya," kata seorang pegiat pendidikan.

Penutupan sembilan sekolah Rohingya ini menjadi pengingat bahwa benih kebencian yang dibiarkan tumbuh akan merambat ke ranah paling dasar kemanusiaan, termasuk hak anak untuk belajar. Malaysia, sebagai negara yang selama ini menjadi tempat perlindungan bagi banyak pengungsi, kini dihadapkan pada ujian moral yang tidak ringan. Masyarakat internasional pun terus memantau, berharap adanya solusi yang berpihak pada kemanusiaan tanpa mengorbankan stabilitas sosial.