Stabilitas Harga dan Pangan Jadi Fokus Sinergi Daerah Demi Pertumbuhan 8%

Kementerian Dalam Negeri mempertegas komitmennya untuk menggandeng seluruh pemerintah daerah dalam upaya mengendalikan laju inflasi dan menjaga ketahanan pangan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan bahwa kolaborasi terpadu antarwilayah merupakan langkah kunci agar kestabilan harga dapat terkendali, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen. Inisiatif ini dinilai tidak hanya relevan di tengah dinamika ekonomi global, tetapi juga menjadi pengaman sosial yang melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan di berbagai pelosok negeri.

Pengendalian Inflasi Melalui Detak Nadi Daerah

Inflasi, terutama yang bersumber dari gejolak harga pangan, telah menjadi perhatian serius pemerintah. Bima Arya menilai bahwa titik krusial pengendalian justru berada di level daerah. Setiap kepala daerah diminta untuk lebih proaktif membaca sinyal pasar, mendeteksi potensi lonjakan harga, dan segera merespons dengan kebijakan yang terukur. Dengan memperkuat sinergi daerah, pemerintah daerah dapat saling bertukar informasi stok komoditas, mengatur lalu lintas distribusi barang, serta menghindari praktik spekulasi yang sering memicu kenaikan harga di luar kewajaran.

Model pengawasan ini dipadukan dengan pemanfaatan data real-time yang kini semakin mudah diakses. Melalui forum koordinasi yang difasilitasi Kemendagri, setiap provinsi dan kabupaten/kota diharuskan melaporkan pergerakan harga secara berkala. Data tersebut kemudian diolah menjadi peta kerawanan yang memudahkan intervensi cepat. Apabila satu wilayah mengalami surplus, kelebihan pasokan dapat segera dialirkan ke daerah yang kekurangan melalui kerja sama perdagangan antardaerah. Dengan cara ini, stabilitas harga bisa dijaga tanpa harus bergantung sepenuhnya pada intervensi pasar dari pusat.

Ketahanan Pangan sebagai Perisai Ekonomi

Di sisi lain, masalah ketahanan pangan ditekankan sebagai agenda simultan yang tidak bisa ditawar. Bima Arya menjelaskan bahwa ketergantungan pada pasokan dari luar daerah—atau bahkan impor—sering menjadi titik lemah saat terjadi gangguan logistik atau fluktuasi harga komoditas dunia. Oleh karena itu, setiap daerah didorong mengoptimalkan potensi lokal, baik melalui intensifikasi lahan pertanian, diversifikasi tanaman pangan, maupun pengembangan perikanan dan peternakan berbasis komunitas. Sinergi horizontal antarwilayah tetangga juga dibangun untuk menciptakan lumbung pangan bersama yang dapat menjadi penyangga saat krisis.

Pendekatan ini sekaligus menjadi solusi jangka panjang atas masalah struktural. Selama ini, disparitas produksi antara Jawa dan luar Jawa masih tinggi. Dengan mengaitkan program pengendalian inflasi pada peta ketahanan pangan nasional, pemerintah berharap kesenjangan tersebut bisa dipersempit. Daerah-daerah penyangga pangan, seperti sentra hortikultura di dataran tinggi atau wilayah pesisir dengan potensi perikanan tangkap, diberi perhatian lebih agar kapasitas produksinya terus meningkat. Insentif fiskal dan pendampingan teknis dari pemerintah pusat disiapkan untuk mempercepat transformasi ini.

Prasyarat Menuju Pertumbuhan Ekonomi Delapan Persen

Target pertumbuhan ekonomi delapan persen bukan sekadar angka ambisius. Bima Arya menegaskan bahwa kestabilan harga adalah prasyarat mutlak untuk mencapainya. Tanpa pengendalian inflasi yang disiplin, daya beli masyarakat tergerus, konsumsi rumah tangga melemah, dan iklim investasi menjadi tidak pasti. Semua itu menjadi rem bagi mesin pertumbuhan. Sebaliknya, jika inflasi tetap terkendali di kisaran target, maka sektor riil dapat bergerak lebih leluasa, penciptaan lapangan kerja baru lebih cepat, dan pendapatan per kapita masyarakat meningkat secara nyata.

Koordinasi antardaerah di bawah arahan Kementerian Dalam Negeri diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih harmonis. Bima Arya secara khusus meminta agar forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan berubah menjadi gugus tugas lapangan yang responsif. Setiap TPID harus memiliki rencana kontingensi, mulai dari operasi pasar murah, pengadaan cadangan pangan, hingga kerja sama dengan Bulog dan distributor lokal. Ketika semua elemen bergerak dalam satu arah, tekanan inflasi bisa ditekan lebih rendah, menciptakan ruang bagi ekspansi ekonomi yang lebih agresif.

Digitalisasi dan Transparansi Harga

Salah satu pilar penting yang akan diperkuat adalah sistem pemantauan harga berbasis digital. Bima Arya mendorong adopsi platform yang menghubungkan produsen, distributor, dan konsumen secara langsung, untuk memangkas rantai pasok yang terlalu panjang. Dengan transparansi harga, pembeli di tingkat eceran tidak lagi dirugikan oleh ketimpangan informasi, sementara petani dan nelayan bisa mendapatkan harga jual yang lebih adil. Pemerintah daerah pun lebih mudah melakukan audit terhadap pergerakan barang, mencegah penimbunan, dan menjaga ketersediaan stok menjelang hari-hari besar keagamaan atau musim paceklik.

Kolaborasi ini diproyeksikan menjadi model tata kelola yang terintegrasi di seluruh Nusantara. Setiap laporan daerah akan saling terhubung, sehingga Kemendagri dapat membandingkan kinerja dan memberikan umpan balik secara langsung. Daerah yang berhasil menjaga inflasi rendah dengan pendekatan inovatif akan menjadi contoh praktik terbaik bagi wilayah lain. Dengan demikian, bukan hanya target pertumbuhan delapan persen yang terkejar, tetapi ketangguhan ekonomi rakyat pun semakin kokoh dari akar rumput.