Siquijor Desak Solusi Konkret Atasi Lonjakan Sampah Plastik Pariwisata

MANILA — Pemerintah daerah di Pulau Siquijor, Filipina, secara terbuka meminta dukungan komprehensif dan bantuan nyata dari pemerintah pusat serta sektor swasta guna mengatasi krisis penumpukan sampah plastik yang kian mengkhawatirkan. Peningkatan arus kunjungan wisatawan yang pesat pascapandemi dinilai menjadi pemicu utama melonjaknya volume limbah padat, sementara fasilitas pemulihan material lokal sudah tidak mampu lagi menampung beban harian.

Kondisi geografis Siquijor sebagai wilayah kepulauan memperparah tantangan logistik pembuangan dan daur ulang. Pejabat Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam (MENRO) Kota Madya Siquijor, Lhermie P. Areja, menegaskan bahwa fasilitas pemulihan sampah (Materials Recovery Facilities/MRF) di berbagai titik kini berada dalam status kewalahan akut akibat keterbatasan kapasitas pemrosesan dan teknologi daur ulang.

"Pemerintah daerah terus berupaya maksimal mengumpulkan dan memilah sampah, namun kapasitas fasilitas kami terbatas. Tanpa solusi struktural dan bantuan teknologi pemrosesan lanjutan, pulau ini terancam tenggelam dalam tumpukan plastik," ujar Lhermie P. Areja.

Kronologi Peningkatan Volume Sampah di Pulau Siquijor

Dinamika lonjakan timbulan sampah di kawasan kepulauan wisata tersebut berlangsung melalui beberapa fase krusial dalam beberapa tahun terakhir:

1. Fase Pemulihan Pariwisata (2022–2023): Pembukaan kembali pintu masuk pariwisata mendorong lonjakan drastis jumlah pelancong domestik dan internasional, yang membawa serta konsumsi kemasan plastik sekali pakai dan botol air minum dalam jumlah masif.
2. Kelebihan Beban Fasilitas Pengolahan (Awal 2024): Sejumlah MRF di tingkat barangay dan kotamadya mulai mencapai kapasitas penampungan maksimal, menyebabkan sampah anorganik menumpuk di area terbuka tanpa pemrosesan memadai.
3. Eskalasi Krisis dan Tuntutan Dukungan (2024–sekarang): Biaya logistik pengiriman residu sampah plastik ke fasilitas daur ulang di pulau utama melonjak tinggi, memaksa pemerintah daerah menyuarakan permohonan intervensi darurat kepada regulator nasional dan produsen kemasan.

Keterbatasan Infrastruktur dan Tantangan Geografis

Sebagai destinasi wisata bahari yang mengandalkan keindahan alam bawah laut dan pantai, penumpukan sampah plastik menjadi ancaman nyata bagi ekosistem terumbu karang dan keanekaragaman hayati pesisir Siquijor. Ketiadaan pabrik daur ulang skala industri di dalam pulau mengharuskan limbah yang dipadatkan dikirim melalui jalur laut menuju fasilitas pengolahan di Dumaguete atau Cebu.

Tingginya biaya operasional transportasi antarpulau membuat sebagian besar sampah bernilai ekonomi rendah tertahan berbulan-bulan di tempat pembuangan sementara. Pemerintah lokal menyoroti perlunya penerapan skema Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR) secara ketat, agar korporasi multinasional pemilik merek turut membiayai penarikan kembali kemasan plastik yang mereka pasarkan ke pulau-pulau terpencil.

Langkah Strategis dan Rekomendasi Solusi Nyata

Guna meredam krisis lingkungan yang berpotensi merusak reputasi pariwisata Siquijor, pemerintah daerah merumuskan sejumlah langkah mitigasi terpadu:

• Modernisasi Fasilitas Pemulihan Material: Pengadaan mesin pencacah dan pemadat plastik berdaya tinggi untuk mengurangi volume limbah sebelum didistribusikan.
• Regulasi Ketat Penggunaan Plastik: Penegakan larangan kemasan plastik sekali pakai di kawasan perhotelan, restoran, dan objek wisata utama di seluruh penjuru pulau.
• Kemitraan Pengangkutan Antarpulau: Membangun subsidi pengiriman bersama antara pemerintah provinsi dan operator pelayaran komersial.
• Edukasi Berbasis Komunitas dan Wisatawan: Pengenaan retribusi lingkungan terarah untuk mendanai pemeliharaan kebersihan pesisir dan operasional bank sampah lokal.

Pemerintah daerah Siquijor berharap sinergi antara regulasi yang tegas, dukungan pendanaan pusat, dan partisipasi aktif pelaku industri pariwisata dapat segera diwujudkan demi menjaga kelestarian ekologis serta masa depan ekonomi masyarakat lokal.