Ribka Haluk: Kepemimpinan Perempuan Harus Transformatif dan Menginspirasi Daerah

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa penguatan kepemimpinan perempuan di tingkat pemerintah daerah harus mengarah pada perubahan yang bersifat mendasar dan inspiratif. Dalam sebuah forum kebijakan yang dihadiri para kepala daerah dan birokrat, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya melihat keterwakilan perempuan sebagai angka, melainkan sebagai kekuatan untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan.

Lebih dari Sekadar Kuota

Ribka Haluk, yang merupakan perempuan Papua pertama yang menduduki posisi Wamendagri, mengingatkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik lokal sudah seharusnya diimbangi dengan kapasitas memimpin yang mampu merespon persoalan masyarakat secara kreatif. Menurutnya, sekadar memenuhi ambang keterwakilan 30 persen tidaklah cukup jika para pemimpin perempuan tidak dibekali dengan visi transformatif. “Kita butuh perempuan yang tidak hanya duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga berani mengambil keputusan yang mengubah keadaan,” ujarnya, mengutip semangat perubahan yang ia bawa sejak awal menjabat.

Mengikis Hambatan Struktural

Meski regulasi telah membuka ruang lewat undang-undang partai politik dan pemilihan kepala daerah, Ribka Haluk mengakui bahwa perjalanan perempuan menuju tampuk kepemimpinan di daerah masih terjal. Kultur patriarki yang mengakar, keterbatasan akses terhadap jaringan politik, serta beban ganda domestik kerap menjadi tembok penghalang. Data internal Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah bupati dan wali kota perempuan masih relatif minim, bahkan di beberapa provinsi tidak ada satu pun kepala daerah perempuan. Situasi ini, kata dia, harus diubah dengan strategi yang lebih konkret.

Gaya Kepemimpinan yang Menginspirasi

Wamendagri menjelaskan bahwa kepemimpinan transformatif bukanlah sekadar gaya manajerial, melainkan komitmen untuk memberdayakan orang lain, membangun konsensus, dan menghadirkan solusi inovatif. Di sektor publik, sosok pemimpin perempuan seperti itu, misalnya, mampu merancang program pengentasan kemiskinan yang peka gender atau menginisiasi layanan kesehatan ibu dan anak yang lebih terjangkau. Ribka Haluk mencontohkan keberhasilan sejumlah pemimpin daerah perempuan yang berhasil menekan angka stunting melalui pendekatan berbasis komunitas dan teknologi digital. “Inilah wujud nyata bahwa ketika perempuan memimpin, kebijakan menjadi lebih inklusif dan berdampak langsung ke masyarakat paling rentan,” tuturnya.

Mentor dan Dukungan Sistemik

Pemerintah pusat, menurut Ribka Haluk, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya pemimpin perempuan berkualitas. Kementerian Dalam Negeri, lanjutnya, tengah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan ramah gender seperti penyediaan ruang laktasi di kantor pemerintahan, jam kerja fleksibel bagi pegawai perempuan, serta pelatihan kepemimpinan khusus bagi calon pemimpin daerah perempuan. Tak hanya itu, ia juga mengajak para kepala daerah laki-laki untuk menjadi mentor dan membuka jejaring bagi kolega perempuan mereka. “Transformasi ini tidak bisa berjalan sendiri; butuh kolaborasi lintas gender,” tegasnya.

Belajar dari Praktik Baik

Beberapa daerah telah membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan yang transformatif membawa dampak positif yang terukur. Di sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Timur, bupati perempuan berhasil merevolusi sistem irigasi pertanian sehingga meningkatkan produktivitas petani lokal. Sementara itu, sebuah kota di Jawa Timur yang dipimpin wali kota perempuan mampu mentransformasi pelayanan publik melalui aplikasi digital yang terintegrasi. Kisah-kisah ini, papar Ribka Haluk, menjadi bukti bahwa dengan dukungan birokrasi yang tepat, pemimpin perempuan bisa menjadi agen perubahan yang sesungguhnya.

Mengukur Dampak, Bukan Sekadar Jumlah

Agar upaya ini berkelanjutan, Wamendagri menekankan pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi yang tidak hanya menghitung persentase perempuan di jabatan publik, tetapi juga mengukur sejauh mana kepemimpinan mereka menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat. Kementerian Dalam Negeri, katanya, akan memperkuat basis data gender dan menyusun indikator kinerja kepemimpinan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan benar-benar melahirkan pemimpin yang membawa perubahan,” ujarnya menutup.

Peran Media dan Masyarakat Sipil

Selain dukungan pemerintah, transformasi kepemimpinan perempuan juga memerlukan peran aktif media massa dan organisasi masyarakat sipil. Ribka Haluk menyoroti bahwa konstruksi media yang masih bias gender seringkali mengecilkan capaian pemimpin perempuan atau memojokkan mereka dengan narasi personal. Ia mendorong media untuk memberikan porsi yang adil dalam memberitakan keberhasilan kepemimpinan perempuan, serta mendukung gerakan perempuan di akar rumput untuk berani tampil sebagai calon pemimpin. “Kita perlu membanjiri ruang publik dengan kisah sukses yang membangun kepercayaan diri perempuan,” ujarnya.

Harapan ke Depan

Dengan semangat baru, Ribka Haluk berharap Pilkada Serentak yang akan datang tidak hanya menghasilkan kuantitas, tetapi juga kualitas pemimpin perempuan. Ia mengimbau partai politik untuk serius mengkader dan mencalonkan figur perempuan yang memiliki rekam jejak kepemimpinan transformatif, bukan sekadar popularitas. Lebih dari itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengikis stereotip yang meragukan kapasitas perempuan di ranah publik. “Saatnya perempuan bukan lagi penonton, melainkan sutradara perubahan di daerahnya masing-masing,” pungkasnya, mengakhiri forum dengan tepuk tangan meriah dari peserta.