Puan Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Desember 2026

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen lembaganya untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat pada Desember 2026. Pernyataan itu menunjukkan bahwa regulasi yang telah lama menjadi perhatian publik tersebut masih ditempatkan sebagai salah satu agenda penting di parlemen.

Menurut Puan, proses penyusunan aturan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target waktu. DPR juga akan memastikan pembahasan berlangsung secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat. Aspirasi publik dinilai penting agar RUU yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian bagi warga negara.

Pembahasan Harus Menyerap Aspirasi Publik

RUU Perampasan Aset berkaitan dengan upaya negara mengelola dan mengambil alih aset yang diduga berasal dari tindak pidana melalui mekanisme hukum. Karena menyentuh persoalan hak milik dan kewenangan negara, penyusunannya membutuhkan pembahasan yang hati-hati. Setiap ketentuan perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan tafsir yang merugikan masyarakat.

Komitmen untuk mendengarkan aspirasi publik menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Masukan dari akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum, serta kelompok masyarakat lainnya dapat memperkaya materi rancangan undang-undang. Pelibatan berbagai pihak juga diharapkan membantu menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan pemberantasan kejahatan dan perlindungan terhadap hak warga.

Dalam penyusunan regulasi, transparansi pembahasan menjadi salah satu aspek yang menentukan tingkat penerimaan masyarakat. Publik perlu memahami tujuan, ruang lingkup, serta mekanisme yang akan diatur dalam RUU Perampasan Aset. Dengan begitu, aturan tersebut tidak dipandang semata-mata sebagai instrumen penyitaan, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum yang memiliki prosedur dan pengawasan.

Target Penyelesaian pada Akhir 2026

Puan menetapkan Desember 2026 sebagai batas waktu penyelesaian pembahasan. Target ini menjadi dorongan bagi DPR untuk menjaga kesinambungan pembahasan dan menghindari penundaan yang tidak perlu. Namun, percepatan proses tetap harus diikuti dengan pendalaman substansi sehingga kualitas regulasi tidak dikorbankan demi mengejar tenggat.

Sejumlah isu strategis diperkirakan akan menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tersebut. Di antaranya adalah definisi aset yang dapat dirampas, standar pembuktian, hubungan antara proses pidana dan perampasan aset, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki kepentingan sah. Kejelasan mengenai kewenangan lembaga negara dan mekanisme keberatan juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan aturan.

Selain itu, rancangan regulasi perlu memberikan jaminan bahwa setiap tindakan terhadap aset dilakukan berdasarkan prosedur yang dapat diuji. Pengadilan dan lembaga pengawas harus memiliki peran yang tegas, sementara pemilik atau pihak yang merasa dirugikan perlu memperoleh akses terhadap upaya hukum. Ketentuan semacam ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penerapan undang-undang.

Menunggu Kepastian Regulasi

RUU Perampasan Aset selama ini dipandang memiliki peran dalam memperkuat pengembalian kerugian negara dan memutus manfaat ekonomi dari tindak pidana. Kehadiran aturan khusus diharapkan dapat melengkapi instrumen hukum yang sudah ada, terutama ketika proses pelacakan dan pemulihan aset menghadapi kendala.

Meski demikian, efektivitas undang-undang nantinya akan sangat bergantung pada rumusan pasal dan kesiapan lembaga pelaksana. Aturan yang jelas, koordinasi antarlembaga, serta sumber daya yang memadai menjadi faktor penting agar regulasi tidak berhenti sebagai dokumen hukum. Implementasi juga harus dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih.

Dengan target penyelesaian pada Desember 2026, perhatian publik kini tertuju pada tahapan pembahasan berikutnya. Masyarakat berharap DPR membuka ruang partisipasi yang bermakna dan menjelaskan perkembangan proses secara berkala. Komitmen tersebut akan menjadi ukuran penting bagi lahirnya RUU Perampasan Aset yang kuat, adil, dan mampu mendukung pemberantasan tindak pidana tanpa mengabaikan perlindungan hak konstitusional.