Presiden Prabowo Panggil Rosan Roeslani, Bahas Rasionalisasi BUMN dan Industri Kapal

Di tengah upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup di Istana Negara pada Senin (27/7/2026). Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani, untuk membahas dua isu strategis: pemangkasan dan penyehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta revitalisasi industri perkapalan dalam negeri. Suasana rapat digambarkan berlangsung intensif selama lebih dari tiga jam, menandakan urgensi kedua agenda tersebut di mata kepala negara.

Fokus Tajam pada Rasionalisasi BUMN

Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo itu menyoroti perlunya langkah tegas dalam merampingkan portofolio BUMN. Sejak awal masa pemerintahannya, efisiensi dan tata kelola korporasi menjadi salah satu pilar utama reformasi ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden disebut meminta jajarannya untuk mempercepat identifikasi perusahaan pelat merah yang dinilai tidak lagi sehat secara finansial atau tumpang tindih dengan fungsi entitas lain. Arahan ini sejalan dengan semangat transformasi yang diusung Danantara sebagai superholding investasi.

Sumber yang dekat dengan pembicaraan mengungkapkan bahwa fokus pemangkasan tidak sekadar pada kuantitas, melainkan juga pada kualitas portofolio. Presiden ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan negara melalui BUMN memberikan dampak berganda bagi perekonomian. Oleh karena itu, konsolidasi, penggabungan usaha, hingga divestasi akan menjadi instrumen yang digunakan dalam waktu dekat. Rosan Roeslani, yang hadir sebagai representasi Danantara, diperkirakan memainkan peran penting dalam mengawal eksekusi kebijakan ini, mengingat Danantara menaungi sejumlah aset BUMN yang akan direstrukturisasi.

Industri Kapal, dari Keterpurukan Menuju Kebangkitan

Agenda kedua yang tak kalah pelik adalah nasib industri perkapalan nasional. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ironisnya masih bergantung pada impor kapal dan memiliki galangan yang kerap beroperasi jauh di bawah kapasitas optimal. PT PAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), serta sejumlah galangan swasta nasional menghadapi tantangan klasik: tingginya biaya produksi, lemahnya daya saing, dan minimnya kepastian pesanan.

Dalam rapat itu, Presiden Prabowo dikabarkan menyampaikan kekecewaannya terhadap stagnasi sektor strategis ini. Beliau menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus menjadi penonton di tengah geliat industri maritim global. Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong skema pembiayaan yang lebih atraktif bagi galangan kapal dalam negeri, termasuk melalui sinergi dengan perbankan nasional dan lembaga pembiayaan ekspor. Tidak hanya itu, regulasi mengenai local content atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk proyek pengadaan kapal oleh pemerintah dan BUMN juga akan diperketat guna menjamin pasar yang berkelanjutan bagi produsen lokal.

Pernyataan Rosan Roeslani Usai Rapat

Kepada awak media yang menanti di luar kompleks Istana, Rosan Roeslani memberikan keterangan singkat. Ia mengonfirmasi bahwa diskusi berjalan konstruktif dan Presiden memberikan arahan yang gamblang. “Bapak Presiden meminta kami untuk berani mengambil keputusan yang tidak populer jika memang itu diperlukan untuk menyelamatkan aset negara dan memperkuat industri nasional. Khusus untuk industri perkapalan, kita akan melihat kembali seluruh rantai pasok, dari hulu hingga hilir, dan memastikan bahwa pelaku dalam negeri mendapat prioritas,” ujar Rosan.

Ia menambahkan, Danantara akan bertindak sebagai garda terdepan dalam melakukan konsolidasi BUMN yang bergerak di sektor maritim. “Kita akan evaluasi mana yang perlu digabung, mana yang perlu disuntik modal, dan mana yang harus dipensiunkan. Tujuannya satu: menciptakan ekosistem industri kapal yang kompetitif dan mandiri,” tegasnya. Pernyataan ini seakan menjadi penegas bahwa era baru pengelolaan aset negara telah dimulai, di mana kinerja dan akuntabilitas menjadi panglima.

Selain Rosan, rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan sejumlah deputi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kehadiran lintas kementerian ini menunjukkan bahwa isu BUMN dan industri kapal tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan orkestrasi kebijakan yang padu mulai dari sisi fiskal, regulasi, hingga operasional.

Peta Jalan dan Ekspektasi Publik

Pemerintah, melalui arahan Presiden, menargetkan peta jalan reformasi BUMN dan revitalisasi industri kapal rampung dalam tiga bulan ke depan. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, menghindari tumpang tindih kebijakan yang selama ini kerap menjadi hambatan. Danantara, sebagai kendaraan investasi negara, akan mengawal implementasi dengan pendekatan bisnis yang lebih lincah dan profesional.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), yang dihubungi secara terpisah, menilai langkah ini tepat momentumnya. “Dunia sedang bergerak ke arah efisiensi logistik dan ketahanan rantai pasok. Kalau kita tidak segera membenahi industri galangan kapal, kita akan kehilangan peluang besar, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang justru membuka ceruk pasar baru,” katanya. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berhenti pada retorika dan memastikan eksekusi di lapangan bebas dari kepentingan rente.

Dengan berakhirnya rapat di Istana hari itu, publik kini menanti langkah konkret. Apakah pemangkasan BUMN akan menyasar nama-nama besar yang selama ini dianggap ‘sakral’? Mampukah Danantara di bawah kendali Rosan Roeslani mengembalikan kejayaan galangan kapal Nusantara? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi ujian sesungguhnya dari pertemuan bersejarah tersebut.