Pramono Bongkar Satu dari Dua JPO Viral di Rasuna Said

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas menyusul polemik dua jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, yang posisinya berdekatan tetapi tidak saling terhubung. Ia memutuskan satu dari dua jembatan yang sempat viral di media sosial itu akan dibongkar.

Keputusan tersebut diambil setelah jajarannya melakukan peninjauan dan kajian teknis di lapangan. Dari hasil evaluasi, opsi menyambungkan kedua jembatan dinilai bukan jalan keluar yang ideal karena berpotensi menimbulkan masalah baru, khususnya terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Perbedaan Ketinggian Jadi Persoalan Utama

Pramono memaparkan, kedua JPO itu ternyata dibangun dengan elevasi yang tidak sama. Selisih ketinggian tersebut membuat upaya penggabungan tidak dapat dilakukan tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna.

Bahkan, lanjut dia, seandainya kedua jembatan dipaksakan menyatu, hasilnya tetap tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok disabilitas. Landasan jembatan yang miring akibat perbedaan elevasi justru berisiko membahayakan pengguna kursi roda maupun warga dengan keterbatasan mobilitas lainnya.

"Kalau disambung pun tetap tidak bisa dipakai untuk disabilitas karena ketinggiannya berbeda. Jadi lebih baik salah satu dibongkar, kemudian kita bangun yang benar-benar sesuai standar," kata Pramono.

Atas pertimbangan itu, pembongkaran salah satu jembatan dipandang sebagai opsi paling masuk akal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin mempertahankan fasilitas publik yang keberadaannya tidak memenuhi standar layanan bagi seluruh warga.

Sempat Viral dan Menuai Kritik Publik

Keberadaan dua JPO yang berdiri berdampingan namun tidak tersambung di Rasuna Said sebelumnya menjadi perbincangan hangat warganet. Foto kedua jembatan itu beredar luas dan memicu beragam reaksi, mulai dari keheranan hingga kritik tajam terhadap perencanaan pembangunan di ibu kota.

Banyak warga mempertanyakan mengapa dua fasilitas serupa bisa dibangun berdekatan tanpa konektivitas yang jelas. Sebagian lain menyoroti potensi pemborosan anggaran yang dinilai terjadi akibat pembangunan yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Dari penelusuran di lapangan, dua JPO tersebut dibangun pada periode berbeda dengan peruntukan yang tidak sama pula. Jembatan pertama melayani penyeberangan menuju kawasan perkantoran, sedangkan jembatan kedua dibangun untuk mengakomodasi akses menuju halte transportasi umum. Karena dikerjakan melalui program yang berbeda, koordinasi desain di antara keduanya nyaris tidak ada.

Sejumlah pengamat tata kota menilai fenomena JPO ganda di Rasuna Said mencerminkan lemahnya perencanaan terpadu dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. Tanpa koordinasi antarinstansi, fasilitas publik berisiko dibangun tumpang tindih dan pada akhirnya tidak berfungsi secara maksimal.

Gelombang sorotan publik itulah yang kemudian mendorong Pemprov DKI Jakarta turun tangan. Pramono beserta jajarannya meninjau langsung lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya sebelum akhirnya memutuskan langkah pembongkaran.

Pengganti Disiapkan, Pembongkaran Dijadwalkan

Meski satu jembatan akan diruntuhkan, Pemprov DKI memastikan kebutuhan pejalan kaki di kawasan tersebut tetap menjadi prioritas. Rencananya, akan dibangun fasilitas penyeberangan baru yang memenuhi standar aksesibilitas universal.

Jembatan pengganti nantinya dirancang dengan kemiringan landai, dilengkapi guiding block bagi tunanetra, serta memiliki dimensi yang memadai untuk dilalui kursi roda. Dengan begitu, seluruh warga, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, dapat menyeberang dengan aman dan nyaman.

Pramono menegaskan, pembangunan infrastruktur di Jakarta ke depan harus mengedepankan prinsip inklusivitas. Setiap fasilitas publik, kata dia, wajib bisa diakses semua kalangan tanpa kecuali, bukan hanya masyarakat umum yang berkondisi fisik normal.

Mengenai jadwal pembongkaran, Pemprov DKI menyatakan akan segera menyusun tahapan teknis agar prosesnya tidak mengganggu aktivitas warga sekitar. Kawasan Rasuna Said dikenal sebagai salah satu koridor bisnis tersibuk di Jakarta, sehingga pelaksanaan pembongkaran perlu direncanakan matang, termasuk pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.

Di sisi lain, keputusan membongkar satu JPO juga disebut menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran. Daripada mengeluarkan biaya besar untuk modifikasi yang hasilnya tidak optimal, pemerintah memilih membangun ulang fasilitas yang benar-benar sesuai kebutuhan warga.

Momentum Evaluasi Fasilitas Pejalan Kaki

Kasus JPO Rasuna Said menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk mengevaluasi fasilitas pejalan kaki di seluruh wilayah ibu kota. Jembatan-jembatan penyeberangan yang tidak memenuhi standar akan ditata ulang secara bertahap.

Langkah ini sejalan dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum. Penataan kawasan Kuningan dan sekitarnya disebut akan menjadi salah satu fokus awal program tersebut.

Pramono berharap masyarakat ikut mengawal proses penataan ini dengan menyampaikan masukan maupun kritik yang membangun. Menurutnya, partisipasi warga sangat penting agar pembangunan kota benar-benar menjawab kebutuhan, bukan sekadar mengejar tampilan fisik semata.