Pramono Anung Temui Teddy Wijaya Pagi-Pagi, Fokus Transportasi dan RTH

Langkah cepat dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada awal masa kepemimpinannya. Kamis pagi, sebelum jam kerja resmi dimulai, ia sudah tiba di kantor Sekretariat Kabinet (Setkab) di Jakarta. Kedatangannya bukan tanpa tujuan. Pramono dijadwalkan menemui Sekretaris Kabinet, Teddy Wijaya, untuk menyelaraskan sejumlah agenda strategis Ibu Kota.

Pertemuan yang berlangsung tertutup itu disebut-sebut sangat penting, karena menyangkut dua isu krusial: pengembangan transportasi publik dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi kerap menghadapi dilema mobilitas dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah pusat menjadi kunci.

Menurut informasi yang dihimpun, diskusi antara Pramono dan Teddy berlangsung hangat dan produktif. Keduanya sepakat bahwa percepatan integrasi sistem transportasi massal harus diprioritaskan. Jakarta sudah memiliki MRT, LRT, dan Transjakarta, namun konektivitas antar moda masih perlu dioptimalkan. Pramono menginginkan agar seluruh jaringan itu bisa terhubung mulus, sehingga warga dapat berpindah moda tanpa kendala.

Transportasi Publik sebagai Tulang Punggung

Dalam pemaparannya, Pramono menyoroti pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang tidak terkendali. Ia menekankan, tanpa perbaikan serius pada transportasi umum, kemacetan dan polusi udara akan terus memburuk. Data menunjukkan bahwa sektor transportasi menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Jakarta. Maka, mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan massal adalah keniscayaan.

Teddy Wijaya, mewakili pemerintah pusat, memberi sinyal dukungan penuh. Sekretaris Kabinet mengakui bahwa Jakarta memiliki bobot strategis bagi perekonomian nasional. “Apa yang terjadi di Jakarta berdampak langsung pada citra Indonesia di mata internasional. Perbaikan transportasi bukan hanya kepentingan warga Jakarta, melainkan kebutuhan seluruh bangsa,” ujar Teddy dalam keterangan singkat usai pertemuan.

Tak hanya integrasi fisik, Pramono juga mendorong integrasi sistem pembayaran. Ia membayangkan satu kartu atau aplikasi tunggal yang bisa digunakan untuk seluruh moda transportasi, termasuk kereta komuter dan bus antarkota. Langkah ini akan memudahkan mobilitas jutaan komuter yang setiap hari keluar-masuk Jakarta dari daerah penyangga.

Mengejar Target Ruang Terbuka Hijau

Isu kedua yang dibahas adalah ruang terbuka hijau. Saat ini, proporsi RTH di Jakarta masih jauh dari amanat Undang-Undang yang menetapkan minimal 30 persen dari total luas wilayah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, Jakarta baru memiliki sekitar 7 persen RTH publik. Kekurangan ini berkontribusi pada suhu udara yang tinggi, banjir, dan penurunan kualitas udara.

Pramono Anung menyatakan ambisinya untuk menambah RTH secara signifikan. Ia menyadari bahwa upaya itu tidak bisa dilakukan sendiri. Pembebasan lahan, alih fungsi aset pemerintah pusat, hingga penyesuaian regulasi memerlukan sinergi lintas kementerian. Di sinilah peran strategis Sekretariat Kabinet sebagai simpul koordinasi.

“Saya sampaikan kepada Pak Teddy, kami butuh terobosan. Tidak mungkin Jakarta sehat dan nyaman jika warga tidak punya tempat bernafas. Setiap kecamatan harus punya taman layak. Setiap bantaran kali harus dihijaukan,” kata Pramono.

Teddy Wijaya merespons positif. Ia berjanji akan membantu memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Provinsi DKI dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, dan Badan Pertanahan Nasional. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden adalah mempercepat transformasi Jakarta menjadi kota hijau yang berkelanjutan.

Kolaborasi Konkret

Pertemuan pagi itu menghasilkan sejumlah kesepakatan. Pertama, akan dibentuk tim kecil yang terdiri dari perwakilan Pemprov DKI, Setkab, dan kementerian terkait untuk merancang peta jalan integrasi transportasi publik. Kedua, identifikasi lahan-lahan pemerintah pusat yang bisa dikonversi menjadi RTH sementara atau permanen. Ketiga, evaluasi regulasi yang selama ini menghambat penambahan RTH di tengah kota.

Bagi Pramono, langkah-langkah ini adalah fondasi penting menuju Jakarta yang lebih layak huni. Ia mengaku tidak ingin buang waktu. Di usia Jakarta yang akan memasuki fase baru sebagai pusat ekonomi dan kota global, ia bertekad meninggalkan warisan dalam bentuk lingkungan yang lebih baik.

“Kita tidak bisa lagi mengandalkan retorika. Saatnya aksi. Saya ingin dalam satu tahun ke depan, warga sudah bisa merasakan perubahan nyata. Mulai dari bus yang lebih nyaman, taman-taman baru, hingga udara yang lebih segar,” ucapnya optimistis.

Di sisi lain, Teddy Wijaya menambahkan bahwa Setkab akan memonitor secara berkala kemajuan kerja sama ini. Ia memastikan bahwa program strategis Jakarta akan masuk dalam agenda koordinasi nasional, sehingga tidak ada kendala birokrasi yang menghambat pelaksanaan.

Pertemuan tatap muka antara Pramono dan Teddy di pagi buta ini memberikan sinyal kuat bahwa sinergi pusat-daerah yang efektif bisa dimulai dari dialog langsung. Tak perlu menunggu acara seremonial atau rapat besar. Cukup dengan diskusi fokus, dan segera disusul eksekusi.

Kini, publik menunggu bukti. Apakah pertemuan dini hari itu akan berujung pada Jakarta yang lebih hijau, transportasi yang lebih terintegrasi, dan kualitas hidup yang lebih baik? Jawabannya akan terlihat dalam hitungan bulan ke depan, ketika rencana-rencana itu mulai turun ke lapangan.