Gebrakan Sudaryono: 9 ASN dan 261 Non-ASN BGN Dipecat

Jakarta, Patokan – Langkah mengejutkan dilakukan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. Dalam sebuah keputusan tegas yang diambil awal pekan ini, ia secara resmi memberhentikan ratusan pegawai sekaligus, terdiri dari 9 aparatur sipil negara (ASN) dan 261 tenaga non-ASN. Kebijakan massal ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan birokrasi dan publik, mengingat BGN merupakan lembaga strategis yang relatif baru dibentuk untuk menangani persoalan gizi nasional. Keputusan tersebut diyakini sebagai bagian dari upaya radikal Sudaryono untuk mendongkrak kinerja lembaga yang dinilai belum optimal sejak awal operasionalnya. Banyak pihak menilai, tindakan ini tidak hanya mencerminkan gaya kepemimpinan lugas Sudaryono, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa era baru di tubuh BGN tengah dimulai.

Pembersihan dalam Skala Besar

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemutusan hubungan kerja ini tidak dilakukan secara serampangan. Sembilan ASN yang terkena pemecatan diduga kuat terlibat dalam kasus pelanggaran disiplin berat, termasuk absensi yang tidak wajar dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek penyaluran bantuan gizi di beberapa daerah. Proses evaluasi terhadap mereka telah berjalan selama dua bulan terakhir, melibatkan tim inspektorat internal yang dibentuk langsung atas perintah Sudaryono. Sementara itu, 261 tenaga non-ASN yang dihentikan mayoritas merupakan pegawai kontrak yang masa tugasnya tidak diperpanjang. Beberapa di antaranya dinilai gagal memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, sedangkan sisanya terkena dampak restrukturisasi organisasi untuk efisiensi anggaran dan penyelarasan dengan program prioritas baru. Langkah ini mengejutkan banyak kalangan karena jumlahnya yang fantastis dan dilakukan dalam satu momentum tanpa tahapan bertahap. Seorang pejabat internal yang enggan disebut namanya menyebut bahwa pemecatan massal ini sebenarnya sudah diprediksi sejak Sudaryono beberapa kali melontarkan kekecewaan terbuka terhadap lambannya realisasi program makanan bergizi gratis di tingkat daerah.

BGN sendiri dalam beberapa bulan terakhir memang menjadi sorotan akibat sejumlah hambatan distribusi dan laporan ketidaksesuaian antara data penerima manfaat di lapangan dengan realisasi anggaran. Sudaryono, yang dikenal dengan gaya komunikasi blak-blakan, dikabarkan ingin memangkas mata rantai birokrasi yang dianggap memperlambat kerja lembaga. Pemecatan ini pun diarahkan untuk memberikan ruang bagi perekrutan tenaga baru yang lebih kompeten, terutama di posisi teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti ahli gizi lapangan, pengawas dapur umum, dan peneliti kebijakan pangan. Proses seleksi pengganti diproyeksikan akan dimulai paling lambat satu bulan setelah pemberhentian ini berlaku efektif.

Respons Internal dan Eksternal

Kebijakan Sudaryono menuai beragam respons. Di internal BGN, suasana sempat tegang karena para pegawai yang tersisa khawatir akan ada gelombang pemecatan susulan. Namun, manajemen segera mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja ini bersifat final dan tidak ada lagi evaluasi tambahan untuk periode ini. Sementara itu, sejumlah organisasi pegawai menilai langkah tersebut terlalu drastis dan berpotensi melemahkan moral kerja. "Kami mendesak agar proses ini transparan dan ada jaminan bagi pegawai yang diberhentikan, khususnya non-ASN, terkait hak pesangon dan akses jaminan sosial," ujar seorang aktivis serikat pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Di sisi lain, publik dan beberapa pengamat kebijakan justru menyambut positif ketegasan Sudaryono. Di media sosial, warganet ramai membagikan kembali cuplikan pernyataan Sudaryono yang beberapa waktu lalu menyerukan perlunya "bersih-bersih total" di lembaga pemerintah. Banyak yang menilai bahwa tindakan ini bisa menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain untuk tidak ragu menyingkirkan oknum yang menghambat pelayanan. Langkah pemecatan massal ini juga dinilai selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan birokrasi yang lincah dan berorientasi pada hasil, khususnya dalam program prioritas seperti pengentasan stunting dan jaminan gizi bagi anak sekolah.

Era Baru di Tubuh BGN

Sudaryono, melalui juru bicaranya, menegaskan bahwa pemecatan ini adalah awal dari reformasi menyeluruh di BGN. Ia dikabarkan sudah menyiapkan cetak biru reorganisasi yang akan mengurangi tumpang tindih fungsi antarunit dan memperbanyak pos di lapangan. "Kami butuh orang-orang yang siap bekerja cepat dan presisi. Tidak ada lagi tempat bagi mereka yang hanya menunggu perintah atau bekerja seadanya," kata juru bicara tersebut mengutip arahan pimpinan. Rencananya, BGN akan membuka rekrutmen terbuka dengan skema kontrak berbasis proyek, sehingga kinerja setiap pegawai akan diukur secara berkala dan berdampak langsung pada keberlanjutan kontrak. Hal ini diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen lembaga untuk bekerja lebih profesional dan terukur.

Pemberhentian 270 pegawai sekaligus ini tentu meninggalkan lubang sumber daya manusia yang cukup lebar, namun manajemen optimistis bahwa restrukturisasi justru akan mempercepat jalannya program-program inti. Sebagai gambaran, dari 261 tenaga non-ASN yang dihentikan, sebagian besar diisi oleh pos administrasi yang akan dialihkan ke sistem digital, sedangkan perekrutan berikutnya difokuskan pada tenaga teknis. Langkah ini diharapkan memangkas belanja pegawai tidak langsung dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk eksekusi program di masyarakat. Transformasi radikal ini menempatkan BGN sebagai salah satu lembaga yang paling cepat melakukan peremajaan SDM di antara jajaran kementerian dan lembaga.

Meski kontroversial, gebrakan Sudaryono bisa menjadi preseden baru dalam tata kelola lembaga publik. Apakah langkah ini akan membawa perubahan nyata bagi kinerja BGN, atau justru menimbulkan masalah baru, publik menanti bukti dalam enam hingga dua belas bulan ke depan. Yang jelas, Sudaryono telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang tidak segan mengambil risiko demi memangkas persoalan dari akarnya. Kini, seluruh mata tertuju pada proses transisi dan rekrutmen yang akan datang, yang akan menentukan apakah pembersihan besar-besaran ini berbuah pada pelayanan gizi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.