Prabowo Panggil Rosan Cs Demi Perampingan Korporasi Pelat Merah

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, beserta sejumlah pejabat tinggi lainnya di Istana Kepresidenan pada awal pekan ini. Agenda utama yang dibahas dalam rapat tersebut menyangkut rencana strategis pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dan pemangkasan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara signifikan, termasuk di dalamnya penataan ulang sektor industri perkapalan nasional yang selama ini dinilai kurang kompetitif.

Sumber internal yang mengetahui jalannya pertemuan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar proses konsolidasi korporasi pelat merah dipercepat. Target pemangkasan jumlah BUMN dari 41 menjadi sekitar 15 hingga 20 entitas usaha menjadi salah satu poin krusial yang didorong oleh kepala negara. Langkah ini diyakini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem usaha milik negara yang lebih ramping, lincah, dan mampu bersaing di tingkat global tanpa terus-menerus bergantung pada injeksi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fokus pada Efisiensi dan Daya Saing

Presiden Prabowo memandang bahwa struktur BUMN yang gemuk selama ini justru menjadi beban fiskal dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Kementerian Investasi dan Danantara, pemerintah berencana melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh portofolio aset negara yang tersebar di berbagai sektor. Industri perkapalan menjadi sorotan tajam mengingat Indonesia sebagai negara maritim terbesar di Asia Tenggara seharusnya memiliki galangan kapal yang modern dan berdaya saing tinggi. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan perkapalan pelat merah yang beroperasi dengan kapasitas produksi rendah, teknologi usang, dan tata kelola keuangan yang tidak sehat.

Rosan Roeslani, yang kini mengemban dua peran strategis sekaligus, dipercaya oleh Presiden untuk memimpin koordinasi lintas kementerian dalam merealisasikan cetak biru perampingan BUMN tersebut. Pengalaman Rosan di dunia investasi dan pemahaman mendalamnya terhadap mekanisme pasar menjadi modal kuat bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses merger, akuisisi, maupun likuidasi BUMN berjalan sesuai koridor hukum dan tetap menjaga kepentingan nasional. Dalam rapat tersebut, Rosan didampingi oleh sejumlah deputi Danantara dan perwakilan dari Kementerian BUMN yang kini berada di bawah supervisi langsung Danantara pasca penerbitan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan investasi negara.

Industri Perkapalan Nasional di Persimpangan Jalan

Sektor galangan kapal Indonesia sejatinya memiliki potensi pasar yang luar biasa besar. Kebutuhan armada kapal domestik untuk angkutan barang, penumpang, dan kapal militer terus meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, dominasi galangan kapal swasta asing dan impor kapal bekas dari luar negeri membuat perusahaan perkapalan BUMN kerap kehilangan pangsa pasar. Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak masuk akal sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau justru tidak memiliki industri perkapalan nasional yang tangguh. Maka dari itu, rencana pemangkasan BUMN tidak akan dilakukan secara serampangan, melainkan melalui skema holdingisasi yang memungkinkan terjadinya sinergi antara galangan kapal milik negara, perusahaan pelayaran, dan industri komponen maritim.

Beberapa nama besar yang diprediksi akan terdampak oleh kebijakan ini antara lain PT PAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, serta PT Industri Kapal Indonesia. Ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pemerintah tengah mengkaji opsi penggabungan ketiga entitas tersebut ke dalam satu holding BUMN perkapalan yang solid. Model serupa telah diterapkan pada sektor pertambangan melalui holding MIND ID dan sektor perbankan melalui Himbara. Namun, kompleksitas di sektor maritim membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati karena menyangkut teknologi tinggi, spesifikasi militer, dan kontrak kerja sama dengan mitra strategis luar negeri.

Peran Danantara sebagai Katalis Reformasi

Pembentukan Danantara di era pemerintahan Prabowo menandai babak baru dalam pengelolaan investasi dan aset negara. Lembaga ini tidak hanya bertindak sebagai pengelola dana abadi, tetapi juga diberikan mandat penuh untuk mengkonsolidasikan, mengoptimalkan, dan bila perlu melepaskan aset-aset BUMN yang tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Kewenangan Danantara yang melampaui fungsi kementerian konvensional memungkinkan percepatan pengambilan keputusan yang selama ini kerap tersendat oleh birokrasi antar kementerian.

Rosan Roeslani, yang sebelumnya sukses memimpin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta memegang berbagai portofolio investasi di sektor riil, dinilai sebagai figur tepat untuk menjembatani kepentingan bisnis dan negara. Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa profesionalisme dan kecepatan adalah dua kunci utama yang harus dimiliki oleh pengelola BUMN kontemporer. Tidak ada lagi ruang untuk pola lama di mana perusahaan negara dijadikan sapi perah oleh oknum tertentu tanpa menghasilkan kontribusi berarti bagi penerimaan negara.

Respons Publik dan Kalangan Usaha

Rencana perampingan BUMN ini menuai tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Asosiasi Pengusaha Indonesia menyambut positif langkah pemerintah yang dianggap berani dan visioner, meskipun tetap mengingatkan agar proses transisi tidak mengganggu stabilitas ketenagakerjaan. Di sisi lain, serikat pekerja di beberapa BUMN menyuarakan kekhawatiran bahwa pemangkasan akan berujung pada pemutusan hubungan kerja massal. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sejumlah program jaring pengaman sosial dan pelatihan vokasi bagi karyawan yang terdampak.

Dalam jangka menengah, efisiensi BUMN diharapkan mampu menghemat alokasi belanja negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Dana yang sebelumnya tersedot untuk menutupi kerugian operasional perusahaan negara dapat dialihkan untuk program prioritas seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Presiden Prabowo menargetkan agar tahap pertama restrukturisasi rampung sebelum akhir tahun 2026, sehingga pada tahun anggaran berikutnya pemerintah sudah bekerja dengan peta BUMN yang jauh lebih sederhana dan efisien. Pertemuan bersama Rosan Cs pekan ini menjadi sinyal kuat bahwa gelombang perubahan di tubuh korporasi pelat merah sudah benar-benar bergulir dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.