Prabowo Lantik Sudaryono Sebagai Kepala BGN Baru, Febrie Mantan Jampidsus Ditahan

Jakarta — Di tengah upaya konsolidasi kabinet dan penegakan hukum, dua peristiwa penting mencuat secara bersamaan pada Rabu (15/1). Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk politikus Partai Gerindra, Sudaryono, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S Deyang. Di saat yang hampir bersamaan, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung setelah serangkaian pemeriksaan intensif. Kedua kabar ini langsung menjadi sorotan karena dinilai merefleksikan dua sisi prioritas pemerintahan Prabowo: penguatan program strategis di bidang pangan dan gizi, serta komitmen tanpa kompromi terhadap pemberantasan korupsi.

Sinyal Penguatan Gizi Nasional

Pelantikan Sudaryono bukan sekadar pergantian pejabat biasa. Ia adalah salah satu sosok dekat Presiden Prabowo yang selama ini dikenal memiliki rekam jejak dalam manajemen organisasi dan logistik. BGN sendiri merupakan lembaga yang mengemban misi vital: menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, dan mengawal program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran. Dengan menempatkan kadernya di posisi puncak lembaga itu, Prabowo memberikan sinyal kuat bahwa agenda perbaikan gizi tidak akan lagi dipandang sebelah mata.

Sejumlah kalangan menilai langkah ini sebagai upaya untuk mempercepat eksekusi program prioritas yang selama ini masih berkutat pada persoalan birokrasi. Nanik S Deyang, pendahulu Sudaryono, dianggap telah meletakkan fondasi kelembagaan BGN, namun tantangan operasional di lapangan masih memerlukan sosok yang mampu memangkas hambatan koordinasi lintas kementerian. Sudaryono, yang sebelumnya dipercaya menduduki posisi strategis di partai dan tim transisi, diharapkan bisa membawa terobosan segar agar target penurunan stunting hingga 14 persen pada 2025 dapat tercapai. “BGN butuh pemimpin yang dekat dengan pusat pengambilan keputusan agar tidak lagi terjegal urusan administratif,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.

Selain itu, penunjukan ini juga dibaca sebagai bentuk konsolidasi politik. Partai Gerindra sebagai pengusung utama presiden ingin memastikan bahwa program unggulan pemerintah berjalan lancar tanpa distorsi. Sudaryono, dengan pengalamannya di organisasi sayap partai, dinilai mampu membangun jaringan distribusi dan sosialisasi hingga ke tingkat akar rumput. Hal ini krusial karena program makan bergizi gratis menyasar siswa di pelosok negeri yang selama ini kerap luput dari jangkauan bantuan pemerintah. Publik pun menunggu gebrakan pertama Sudaryono, terutama menjelang tahun ajaran baru yang menjadi momentum pelaksanaan program tersebut secara masif.

Penahanan Febrie: Akhir Penantian Publik

Sementara itu, kabar penahanan Febrie Adriansyah sontak menjadi perbincangan hangat. Mantan Jampidsus yang pernah menjabat pada periode pemerintahan sebelumnya itu telah berstatus sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara miliaran rupiah. Meski Kejaksaan Agung tidak merinci secara detail pasal yang disangkakan, langkah penahanan ini memperlihatkan bahwa proses hukum sudah memasuki babak baru yang lebih konkret. Selama ini Febrie kerap menghindari panggilan pemeriksa dengan alasan kesehatan, sehingga penyidik akhirnya mengambil langkah tegas.

Penahanan tersebut melanjutkan tren penegakan hukum yang agresif di bawah komando Jaksa Agung yang baru. Sejumlah pengamat hukum menyebut bahwa pembersihan internal di tubuh Adhyaksa menjadi salah satu prioritas untuk mengembalikan kepercayaan publik. “Tidak ada lagi tempat bagi pejabat yang menodai institusi penegak hukum,” demikian bunyi pernyataan resmi yang dirilis Kejaksaan Agung. Febrie kini mendekam di Rumah Tahanan Salemba, menunggu pelimpahan berkas ke tahap penuntutan. Kasus ini juga memicu desakan agar penyidik terus mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan penyalahgunaan kewenangan saat ia menjabat.

Keterkaitan antara kedua peristiwa ini tampak samar namun memiliki benang merah yang menarik. Di satu sisi, Presiden Prabowo memperkuat lembaga pelayan masyarakat dengan kader yang dianggap setia dan cekatan. Di sisi lain, ia membiarkan lembaga penegak hukum terus bekerja tanpa intervensi untuk menjerat siapapun yang melanggar aturan, termasuk mantan pejabat tinggi. Kombinasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih dan gesit dalam merespons kebutuhan rakyat.

Diperkirakan dalam waktu dekat Sudaryono akan langsung menyusun peta jalan percepatan program BGN, sementara tim jaksa terus memperdalam dugaan aliran dana yang melibatkan Febrie. Publik, sembari mencermati, berharap agar momentum ini tidak sekadar jadi panggung politik belaka, melainkan benar-benar menjadi titik balik bagi perbaikan gizi nasional dan pemberantasan korupsi di negeri ini.