Prabowo Lantik Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua MA

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial di Istana Negara, Senin (10/11/2025). Pelantikan ini menandai pengisian posisi strategis di puncak yudikatif yang sebelumnya sempat lowong sejak pensiunnya pejabat lama.

Perjalanan Karier dan Rekam Jejak Sang Hakim Agung

Dwiarso Budi Santiarto bukan nama baru di lingkungan MA. Pria kelahiran 15 Agustus 1968 ini merupakan hakim agung karier yang telah malang melintang di dunia peradilan sejak 1995. Sebelum diangkat menjadi Wakil Ketua, ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan MA (2019–2022) dan Hakim Agung pada Kamar Pidana.

Pendidikan hukumnya ditempuh di Universitas Gadjah Mada (S1), Universitas Indonesia (S2), dan meraih gelar doktor dari Universitas Padjadjaran dengan disertasi tentang reformasi birokrasi peradilan. Ia dikenal sebagai sosok yang vokal dalam mendorong digitalisasi sistem peradilan dan transparansi putusan.

Wewenang dan Tugas Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Posisi yang kini diemban Dwiarso memiliki tanggung jawab besar di luar aspek yudisial. Bidang Non-Yudisial MA mencakup pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, serta pengawasan internal.

Dalam struktur MA, Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial membawahi sejumlah unit eselon I, antara lain Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Urusan Administrasi, serta Biro Perencanaan dan Keuangan. Dengan demikian, efektivitas kerja MA secara keseluruhan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil di bidang ini.

"Saya berkomitmen untuk melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan MA, terutama dalam hal percepatan pelayanan dan peningkatan integritas aparatur peradilan," ujar Dwiarso usai dilantik.

Reaksi dan Harapan dari Berbagai Pihak

Pelantikan ini disambut positif oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia, Prof. Dr. Nurhayati, S.H., M.H., menilai Dwiarso adalah figur yang tepat karena pengalamannya di bidang pengawasan. "Ia pernah memimpin Badan Pengawasan MA, jadi tahu persis titik lemah yang perlu dibenahi," katanya kepada wartawan.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui peneliti hukumnya, Kurnia Ramadhana, menyampaikan harapan agar Dwiarso serius memberantas mafia peradilan. "Kami akan mengawal kinerjanya. Yang terpenting adalah implementasi sistem pengawasan yang benar-benar efektif, bukan sekadar seremoni," tegas Kurnia.

Langkah Awal dan Target ke Depan

Dalam waktu dekat, Dwiarso mengisyaratkan akan melakukan asesmen menyeluruh terhadap tata kelola di lingkungan MA. Beberapa program prioritas yang disebutkannya meliputi:

• Percepatan digitalisasi administrasi perkara hingga ke pengadilan negeri di daerah terpencil.
• Peningkatan kapasitas hakim dan aparatur melalui pelatihan berkelanjutan.
• Penguatan sistem pengawasan internal berbasis teknologi informasi.
• Optimalisasi keterbukaan informasi publik di website resmi MA.

Dengan bekal pengalaman hampir tiga dekade di dunia peradilan, Dwiarso diyakini mampu membawa perubahan signifikan. Namun, tantangan besar menanti, terutama dalam menjaga independensi peradilan di tengah tekanan politik dan publik yang menuntut keadilan yang cepat serta transparan.

Pelantikan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo Subianto memberi perhatian serius pada reformasi sektor yudikatif. Kini, semua mata tertuju pada langkah konkret Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial yang baru.