Prabowo Dorong Kampus Dalam Negeri Fokus Riset Industri Kapal

Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan penekanan khusus kepada sektor perguruan tinggi untuk memusatkan perhatian pada pengembangan riset di bidang perkapalan. Arahan ini dipandang sebagai langkah strategis guna memperkuat fondasi industri maritim nasional yang selama ini belum tergarap maksimal oleh kerja-kerja akademik.

Visi Besar di Balik Instruksi Presiden

Menurut Brian, arahan tersebut tidak sekadar instruksi teknis, melainkan bagian dari visi besar kepala negara untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang mandiri. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Prabowo kerap menyoroti potensi kelautan Nusantara yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menunjukkan bahwa nilai ekonomi sektor kelautan Indonesia mencapai lebih dari 1.300 triliun rupiah per tahun, namun kontribusi industri galangan kapal nasional masih relatif kecil dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina.

"Presiden ingin agar kampus-kampus kita tidak hanya menjadi menara gading, tetapi benar-benar hadir menjawab kebutuhan strategis bangsa. Industri kapal adalah salah satu sektor yang perlu kita kuasai teknologinya dari hulu ke hilir," ungkap Brian dalam keterangannya. Dengan demikian, universitas didorong untuk merancang program penelitian jangka panjang yang menyasar desain lambung kapal, material tahan korosi, sistem propulsi hemat energi, hingga digitalisasi proses produksi di galangan.

Selain aspek teknologi, Brian menekankan bahwa riset industri perkapalan harus mampu menciptakan ekosistem yang terintegrasi. Mulai dari pengembangan sumber daya manusia perancang kapal, insinyur pengelasan mutu tinggi, sampai tenaga ahli logistik pelabuhan. Targetnya, dalam waktu lima tahun ke depan, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada kapal impor, terutama untuk armada pelayaran domestik dan kapal penangkap ikan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.

Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Kunci

Mendiktisaintek menegaskan bahwa keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada sinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan para pelaku industri. Kementerian telah menyiapkan skema pendanaan riset kompetitif yang dapat diakses oleh seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta. Skema tersebut difokuskan pada konsorsium multidisiplin yang melibatkan fakultas teknik perkapalan, teknik material, teknik mesin, ilmu kelautan, dan ekonomi manajemen. Dukungan dari Kementerian Perindustrian dan PT PAL Indonesia juga akan diintensifkan agar hasil riset tidak berhenti di laboratorium semata.

“Kami tidak ingin riset berakhir di jurnal lalu masuk laci. Setiap temuan harus punya mitra industri yang siap membawa prototipe ke tahap komersial,” kata Brian. Langkah awal yang tengah dimatangkan adalah pemetaan laboratorium dan fasilitas uji coba kapal skala kecil di sejumlah universitas. Kampus seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Diponegoro, dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya akan dijadikan percontohan. Mereka akan mendapat insentif tambahan untuk mempercepat proses alih teknologi dari pusat riset maritim global, termasuk kerja sama dengan galangan kapal di Korea Selatan dan Italia.

Dari sisi industri, Ketua Umum Indonesian Shipbuilding and Offshore Industries Association (IPERINDO) menyambut baik inisiatif ini. Asosiasi telah menyuarakan perlunya campur tangan akademik agar galangan nasional naik kelas dari sekadar pembangun badan kapal menjadi integrator sistem yang kompetitif. Saat ini, komponen bernilai tinggi seperti mesin utama dan sistem navigasi hampir seluruhnya diimpor. Melalui riset kampus, diharapkan muncul desain kapal rancang bangun sendiri yang disesuaikan dengan karakter perairan Indonesia yang dangkal dan bergelombang tinggi.

Menjawab Kebutuhan Kapal Ramah Lingkungan

Selain memenuhi kebutuhan domestik, arahan Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mengantisipasi tuntutan global akan kapal rendah emisi. Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah menetapkan target pengurangan emisi karbon hingga 70 persen pada tahun 2050. Hal ini membuka peluang besar bagi kampus untuk mengembangkan kapal listrik, kapal hibrida berbahan bakar hidrogen, hingga sistem pengolahan balas air tanpa mencemari lingkungan.

Rektor ITS sebelumnya telah menginisiasi pengembangan kapal bertenaga surya untuk transportasi wisata bahari di Labuan Bajo. Keberhasilan proyek percontohan tersebut menjadi bukti bahwa riset universitas mampu menghasilkan produk yang aplikatif dan komersial. Model serupa akan direplikasi di berbagai destinasi maritim prioritas lainnya. Brian menambahkan bahwa penguasaan teknologi kapal ramah lingkungan adalah keharusan mutlak jika Indonesia ingin menjadi pemasok galangan kapal green shipping di kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, juga akan mendukung dengan menyediakan peta jalan transisi energi untuk sektor transportasi laut. Kampus diminta berperan aktif dalam merumuskan standar keselamatan dan efisiensi bahan bakar yang kelak akan menjadi regulasi nasional. Dengan demikian, riset perkapalan bukan hanya mengejar aspek ekonomi, tetapi turut menjaga kedaulatan energi dan keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi tumpuan sumber protein masyarakat.

Kesiapan SDM dan Kurikulum Adaptif

Bukan hanya infrastruktur riset, aspek sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Mendiktisaintek menginstruksikan agar program studi terkait perkapalan, teknik kelautan, dan logistik maritim segera memperbarui kurikulum. Kurikulum harus selaras dengan kebutuhan industri 5.0 yang menggabungkan kecerdasan buatan dalam proses desain dan perawatan kapal. Mahasiswa diwajibkan mengikuti program magang di galangan kapal, pelabuhan, atau biro klasifikasi paling sedikit enam bulan untuk memperoleh pengalaman praktis sebelum lulus.

Beberapa perusahaan pelayaran nasional telah menyatakan minat menjadi mitra penyelenggaraan teaching factory. Dalam model ini, mahasiswa akan mengerjakan proyek nyata pemesanan komponen kapal yang hasilnya langsung digunakan. Jalur tersebut sekaligus membuka rekrutmen dini bagi lulusan yang berkompeten. Brian menargetkan, pada tahun pertama pelaksanaan arahan Presiden, setidaknya 20 pusat unggulan iptek bidang maritim terbentuk di berbagai simpul strategis dari Sabang sampai Merauke.

Upaya ini tidak lepas dari langkah pemerintah memperkuat tol laut dan konektivitas antarpulau. Kapal-kapal hasil riset dan produksi dalam negeri diharapkan mampu menekan biaya logistik yang selama ini menjerat perekonomian daerah terpencil. Brian mengajak seluruh sivitas akademika untuk tidak ragu bermimpi besar, karena dukungan anggaran dan regulasi telah disiapkan. “Saatnya kita buktikan bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara maju dalam teknologi maritim,” ujarnya penuh optimisme.

Dengan arahan yang kini bersifat wajib, seluruh universitas didorong untuk menyusun peta jalan riset perkapalan masing-masing dan melaporkan perkembangannya setiap triwulan. Kementerian akan melakukan monitoring dan evaluasi ketat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan menghasilkan dampak nyata bagi industri kapal nasional. Publik pun menaruh harapan besar agar sinergi ini dapat membawa Indonesia kembali ke kejayaan maritim yang pernah dimiliki para leluhur.