Polri Beri Jaminan: Anggota Terlibat Narkoba Tidak Akan Dilindungi

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap pemberantasan narkoba di lingkungan internal. Tidak ada tempat bagi oknum polisi yang bermain-main dengan barang haram tersebut. Polri memastikan bahwa setiap anggota yang terlibat akan menghadapi proses hukum dan sanksi tegas, tanpa pengecualian.

Komitmen ini disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Jhonny Edison Isir. Ia menekankan bahwa prinsip nol impunitas berlaku mutlak. "Tidak ada perlindungan atau pengistimewaan bagi anggota yang terlibat narkoba. Mereka akan diproses sesuai hukum yang berlaku, sama seperti warga negara lain. Bahkan, hukumannya akan lebih berat karena mereka adalah penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (27/7).

Bersih-Bersih di Tubuh Polri

Langkah tegas ini merupakan bagian dari program berkelanjutan Polri untuk membersihkan institusi dari segala bentuk penyimpangan. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) berperan aktif dalam melakukan pengawasan internal. Pemeriksaan urine dadakan kerap digelar di berbagai satuan kerja (satker) tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bagi yang hasilnya positif, langsung diperiksa dan dijatuhi sanksi, mulai dari penempatan khusus hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

“Kami tidak main-main. Ini adalah upaya penyelamatan institusi dan generasi bangsa. Jika ada anggota yang mencoba-coba, siap-siap berhadapan dengan sanksi terberat. Beberapa waktu lalu kami sudah menindak sejumlah personel, termasuk perwira, yang terbukti menyalahgunakan narkoba. Mereka sudah dipecat dan diserahkan ke pengadilan,” tegas Jenderal bintang dua itu.

Langkah Polri ini juga melibatkan kerja sama lintas lembaga, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kejaksaan, untuk memastikan penanganan perkara berjalan transparan dan akuntabel. Setiap kasus ditangani dengan pendekatan professional and accountable, sesuai arahan Kapolri yang menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik.

Tekanan dari Publik dan Komitmen Berkelanjutan

Keterlibatan oknum polisi dalam jaringan narkoba selalu menuai kecaman publik. Beberapa pengungkapan besar yang melibatkan anggota Polri sempat mencoreng citra institusi. Namun, Polri berupaya keras memperbaiki citra tersebut dengan tidak memilih kasih. “Kami tidak akan menoleransi sekecil apa pun pelanggaran terkait narkoba. Kalau dulu mungkin ada yang lepas atau hanya sanksi ringan, sekarang tidak. Semua dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat bisa menilai komitmen kami,” papar Jhonny.

Polri juga menyelenggarakan pendidikan dan rehabilitasi bagi anggota yang masih bisa diselamatkan. Akan tetapi, bagi yang terlibat sebagai pengedar atau bandar, proses hukum pidana tetap menjadi prioritas. Mekanisme penegakan hukumnya pun diperketat: begitu informasi awal masuk, Propam akan langsung mengamankan yang bersangkutan, lalu menyerahkannya ke penyidik narkoba tanpa intervensi.

“Sistem sudah kita benahi. Semua laporan tentang anggota yang main narkoba, baik dari internal maupun masyarakat, langsung ditindaklanjuti dalam 1x24 jam. Tidak ada lagi oknum yang bisa ‘memperlambat’ proses atau mencoba mengaburkan barang bukti,” imbuh Jhonny.

Dampak pada Kepercayaan Publik

Ketegasan Polri dalam menangani oknum internal yang terjerat narkoba diyakini akan berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Selama ini, persepsi bahwa aparat bisa lepas dari jerat hukum masih sering menghantui. Dengan pembuktian nyata melalui penindakan tanpa pandang bulu, Polri ingin menunjukkan bahwa tidak ada satu pun yang kebal hukum.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) yang enggan disebutkan namanya mengatakan, langkah Polri ini patut diapresiasi, namun harus dibarengi dengan pengawasan publik yang ketat. “Komitmen dari atas harus dijalankan secara konsisten hingga ke tingkat polres dan polsek. Jangan sampai di level bawah masih ada permainan. Masyarakat juga harus berani melapor jika melihat kejanggalan,” katanya.

Polri juga berencana memperkuat program deteksi dini dengan memperbanyak tes urine dan psikotes berkala, terutama di daerah rawan narkoba. “Ini adalah perang melawan narkoba, dan kami mulai dari dalam. Kami tidak ingin anggota kami menjadi bagian dari masalah, justru harus menjadi garda terdepan solusi,” ucap Jhonny menutup keterangannya.

Dengan penegasan ini, Polri berharap seluruh anggotanya semakin sadar akan tanggung jawab moral dan hukum yang diemban. Tidak ada lagi peluang bagi oknum untuk bermain api dengan narkoba, karena ujungnya adalah berurusan dengan hukum dan berakhir dengan karir yang hancur. Institusi yang bersih dari narkoba menjadi fondasi penting bagi polisi yang profesional, modern, dan tepercaya.