PKB Ungkap Banyak Orang Kaget AI Gantikan Pemuka Agama

Jakarta — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti fenomena kekagetan masyarakat terhadap perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang dinilai mulai mengambil alih peran pemuka agama. Dalam sebuah diskusi publik yang digelar di DPP PKB, Sekretaris Jenderal Hasanuddin Wahid mengingatkan bahwa teknologi tidak akan pernah mampu menggantikan esensi kehadiran figur keagamaan, namun ia mengakui bahwa realitas pemanfaatan AI di kalangan rohaniwan telah memicu keheranan dan kontroversi.

Pembukaan Diskusi Publik

Acara yang berlangsung pada Rabu (15/7/2026) di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, mengusung tema “Ruang Temu AI dan Agama, Menyongsong Masa Depan Kehidupan di Era AI Hari Ini.” Forum ini dihadiri oleh para ulama, santri, praktisi teknologi, serta kader partai. Dalam sambutannya, Cak Udin—sapaan akrab Hasanuddin Wahid—menceritakan bahwa banyak pihak terhenyak saat menyaksikan bagaimana sejumlah pemuka agama justru menggunakan AI sebagai jalan pintas dalam menjalankan tugasnya.

Pidato Utama Hasanuddin Wahid

Dengan nada prihatin, Cak Udin memaparkan kronologi temuan di lapangan:

1. Penggunaan AI untuk mengganti kitab klasik: “Ada pemuka agama yang menggunakan AI untuk langsung merujuk pendapat hukum Islam tanpa mempelajari teks asli (kitab kuning).”
2. Penghilangan sanad keilmuan: “Mereka menganggap bahwa chatbot AI sudah cukup untuk menjawab pertanyaan keagamaan, tanpa perlu membangun rantai keilmuan kepada guru.”
3. Pergantian aspek spiritual dan etika: “AI dijadikan alat bimbingan rohani, padahal mesin tidak memiliki empati, nurani, atau pengalaman batin.”
4. Keterkejutan publik: “Banyak orang keheranan dan terkaget-kaget karena AI dianggap telah menggantikan peran-peran pemuka agama.”

“Banyak pemuka agama hari ini mengambil jalan pintas. Ada yang menggunakannya untuk menggantikan kitab kuning, menggantikan sanad keilmuan, hingga menggantikan aspek spiritualitas dan etika dalam bimbingan keagamaan,” tegas Cak Udin.

Pandangan PKB tentang AI dan Agama

PKB tidak menolak teknologi. Sebaliknya, partai ini mendorong pemanfaatan AI sebagai instrumen penunjang dakwah dan pendidikan agama. Namun, Cak Udin menegaskan bahwa posisi pemuka agama sebagai pembimbing spiritual tidak bisa didigitalisasi. Ia mencontohkan bahwa AI dapat digunakan untuk menghimpun referensi kitab, menerjemahkan teks, atau memperluas jangkauan ceramah secara daring, tetapi keputusan fatwa dan bimbingan personal tetap harus bersumber dari figur yang memiliki otoritas keilmuan dan kebijaksanaan manusiawi.

Isu ini menjadi krusial di tengah penetrasi AI generatif yang semakin masif. Dalam survei internal PKB (2025), 43% responden muda mengaku pernah bertanya pada AI terkait masalah agama, dan 12% di antaranya langsung mengikuti saran AI tanpa berkonsultasi dengan pemuka agama. Angka ini memperlihatkan bahwa fenomena “digital fatwa” bukan lagi sekadar kekhawatiran teoretis, melainkan realitas yang harus disikapi dengan kebijakan edukasi yang jelas.

Langkah Konkret ke Depan

Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan diusung PKB ke ranah legislasi dan kurikulum pesantren:

• Penyusunan etika penggunaan AI di lingkungan pesantren dan lembaga keagamaan.
• Pelatihan literasi digital bagi pemuka agama agar mampu memilah informasi berbasis AI secara kritis.
• Penguatan sanad keilmuan sebagai pembeda antara jawaban mesin dan fatwa ulama.
• Kolaborasi dengan Kementerian Agama untuk memasukkan materi “AI dan Agama” dalam program madrasah.

Cak Udin menutup dengan optimisme bahwa jika dikelola dengan bijak, AI justru bisa menjadi mitra untuk memperdalam spiritualitas, bukan menggantikannya. “Yang perlu kita hindari adalah mentalitas instan yang mengukur keberagamaan hanya dari kecepatan mesin menjawab,” pungkasnya.