Perry Warjiyo Akhiri Tugas di BI, DPR Hormati dan Siap Bahas Calon Baru

Keputusan mengejutkan datang dari otoritas moneter tertinggi di Indonesia. Perry Warjiyo, yang telah lama memimpin Bank Indonesia (BI), resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Gubernur BI. Langkah ini sontak memicu beragam respons, terutama dari kalangan legislatif yang selama ini bermitra erat dengan bank sentral.

Komisi XI DPR, selaku mitra kerja BI di bidang keuangan dan perbankan, menyampaikan sikap resminya. Mereka menegaskan menghormati penuh keputusan Perry. Anggota komisi menilai pengunduran diri tersebut merupakan hak pribadi yang patut dihargai, terlepas dari dinamika dan tekanan yang mungkin melatarbelakanginya. “Kami memahami dan menghormati setiap keputusan yang diambil oleh Gubernur BI, apalagi menyangkut pertimbangan pribadi atau keluarga. Ini bagian dari dinamika kepemimpinan di institusi strategis,” ungkap salah satu pimpinan Komisi XI dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta.

Rekam Jejak Sang Gubernur

Nama Perry Warjiyo tidak bisa dilepaskan dari perjalanan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir. Ia mulai menjabat sebagai Gubernur BI pada tahun 2018 menggantikan Agus Martowardojo, setelah sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur bidang kebijakan moneter. Di bawah kepemimpinannya, bank sentral menghadapi periode penuh tantangan: pandemi global, gejolak pasar keuangan, hingga tekanan inflasi pascapandemi yang menguji ketangguhan bauran kebijakan.

Perry dikenal sebagai arsitek kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Ia menginisiasi berbagai instrumen seperti quantitative easing dan program pembelian obligasi pemerintah di pasar perdana untuk mendukung pembiayaan fiskal saat krisis pandemi. Meski menuai pro-kontra, langkah tersebut dinilai berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi yang relatif cepat. Selain itu, Perry juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran melalui cetak biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yang melahirkan QRIS dan inovasi keuangan digital lainnya.

Namun, masa jabatannya juga diwarnai kritik terkait tingginya suku bunga acuan yang bertahan lama serta kebijakan moneter yang kadang dianggap terlalu konservatif dalam mengantisipasi pelemahan daya beli masyarakat. Pengunduran dirinya yang mendahului masa tugas resmi—yang seharusnya berakhir tahun depan—menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan perbedaan arah kebijakan antara bank sentral dan pemangku kepentingan lain, meski hal ini tidak dikonfirmasi oleh pihak manapun.

Sikap DPR dan Mekanisme Penggantian

Komisi XI DPR tidak hanya menyatakan hormat, tetapi juga menegaskan kesiapan mereka menjalankan fungsi konstitusional dalam membahas dan menyetujui calon pengganti. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, Gubernur BI diusulkan oleh Presiden dan harus melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR. Komisi XI akan menjadi garda terdepan dalam proses tersebut.

“Kami menunggu segera adanya surat presiden berisi nama calon yang akan diajukan. Setelah itu, komisi akan menjadwalkan rapat konsultasi dan uji kelayakan secara terbuka dan transparan,” kata sumber di lingkungan komisi. Prosedur ini diharapkan berjalan cepat namun tetap cermat, mengingat posisi Gubernur BI sangat krusial dalam menjaga stabilitas moneter dan kepercayaan pasar.

Pimpinan DPR juga disebut telah berkomunikasi informal dengan pihak istana untuk memastikan proses transisi tidak menimbulkan kekosongan kepemimpinan yang berlarut-larut. Aturan memungkinkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dari unsur Deputi Gubernur Senior jika diperlukan, sambil menunggu calon definitif disepakati. Saat ini, bank sentral masih memiliki jajaran deputi gubernur yang solid untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan.

Pasar Menanti Kepastian

Pengunduran diri mendadak seorang Gubernur BI kerap memicu guncangan di pasar keuangan, terutama nilai tukar rupiah dan imbal hasil obligasi. Namun, pada sesi perdagangan pagi setelah kabar beredar, pasar terpantau relatif tenang. Analis menilai investor masih mencermati profil calon pengganti yang akan diusung Presiden. Mereka berharap sosok baru memiliki kredibilitas tinggi, pengalaman di kebijakan moneter, serta mampu merespons tantangan global seperti fragmentasi geopolitik dan dinamika suku bunga Amerika Serikat.

Beberapa nama potensial mulai disebut-sebut oleh pengamat, antara lain pejabat internal senior BI, mantan pejabat Kementerian Keuangan, hingga ekonom yang pernah menduduki posisi di lembaga internasional. Namun, Komisi XI menolak berspekulasi. “Kami tidak ingin mendahului presiden. Yang penting, calon yang diajukan memenuhi syarat integritas, kapasitas, dan independensi sesuai undang-undang,” tegas anggota komisi.

Sementara itu, kalangan perbankan dan pelaku usaha berharap transisi kepemimpinan di BI berlangsung mulus. Mereka menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan moneter yang akomodatif di tengah pemulihan ekonomi yang belum merata. “Kami butuh kepastian arah suku bunga dan stabilitas rupiah. Siapapun penggantinya, harapannya bisa menjaga irama kebijakan yang sudah terbangun,” ujar Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Milik Negara dalam pernyataannya.

Babak Baru Bank Sentral

Mundurnya Perry Warjiyo menandai akhir dari satu era dan awal babak baru bagi Bank Indonesia. Di bawah kepemimpinan baru nanti, bank sentral dihadapkan pada agenda besar: menyelesaikan transformasi digital, memperkuat koordinasi fiskal-moneter, dan merespons tantangan perubahan iklim yang mulai diintegrasikan ke dalam kebijakan keuangan hijau. Selain itu, rancangan undang-undang omnibus law sektor keuangan juga menuntut peran aktif BI dalam menjaga stabilitas sistemik.

Komisi XI DPR menegaskan akan mengawal proses suksesi ini secara bertanggung jawab. “Kami ingin memastikan Gubernur BI mendatang memiliki visi yang sejalan dengan kebutuhan ekonomi nasional, sekaligus mampu menjaga kepercayaan internasional terhadap sistem keuangan Indonesia,” tutup pernyataan komisi. Dengan segala dinamikanya, masyarakat dan pelaku pasar kini menanti langkah konkret dari Presiden untuk segera mengajukan nama calon gubernur dan melanjutkan sinergi antara bank sentral dan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.