Dorongan Penyeragaman Bungkus Tembakau Dinilai Langgar Prinsip Kepastian Hukum

Rencana pemerintah untuk menyeragamkan desain kemasan produk tembakau kembali mengemuka. Kementerian Kesehatan berambisi menerapkan kebijakan itu demi menekan konsumsi rokok. Namun, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa langkah tersebut justru berpotensi memicu ketidakpastian hukum dan melanggar hak atas merek yang dilindungi undang-undang.

Alasan Kesehatan vs. Realitas Hukum

Gagasan menyamaratakan tampilan bungkus rokok—dikenal sebagai kemasan polos—telah diterapkan di beberapa negara, seperti Australia. Tujuannya jelas: mengurangi daya tarik pemasaran produk tembakau dengan menghilangkan warna, logo, dan elemen khas merek. Dari sisi kesehatan publik, pendekatan ini diyakini mampu memangkas jumlah perokok, terutama di kalangan remaja. Namun, di ranah hukum, implementasinya tidak sesederhana itu. Indonesia memiliki kerangka legislasi yang mengatur secara spesifik hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang. Menghilangkan kemampuan perusahaan untuk menampilkan identitas visualnya dikhawatirkan melanggar hak eksklusif pemegang merek yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Para pengamat hukum menyoroti bahwa merek tidak sekadar berfungsi sebagai penanda asal produk, melainkan juga aset bisnis bernilai triliunan rupiah. Kemasan yang selama ini didesain dengan investasi besar menjadi bagian integral dari reputasi dan pembeda produk. Jika pemerintah memaksa semua bungkus rokok memiliki tampilan yang identik—hanya dibedakan oleh nama merek dalam format huruf dan ukuran yang dibakukan—nilai ekonomis dari merek tersebut tergerus. Keadaan ini bisa menimbulkan gugatan hukum dari produsen tembakau yang merasa hak konstitusionalnya dirampas tanpa kompensasi yang sah. Belum lagi potensi konflik dengan prinsip kepastian hukum: sebuah regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang lebih tinggi berisiko dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

Dampak pada Dunia Usaha dan Masyarakat

Kekhawatiran berikutnya mengarah pada dampak ekonomi. Industri tembakau menyerap tenaga kerja yang sangat besar, mulai dari petani cengkeh dan tembakau, buruh pabrik, hingga jaringan distribusi. Ketidakpastian hukum yang muncul dari wacana penyeragaman kemasan ini dapat menghambat investasi dan rencana ekspansi perusahaan. Pelaku usaha membutuhkan regulasi yang jelas dan konsisten. Jika aturan tersebut diimplementasikan secara terburu-buru tanpa kajian hukum yang matang, Indonesia justru bisa kehilangan pendapatan negara dari sektor cukai yang selama ini menjadi salah satu penopang anggaran.

Di sisi lain, konsumen juga berpotensi dirugikan. Merek dan kemasan membantu mereka mengenali produk yang sesuai dengan preferensi dan kualitas yang dipercaya. Dalam kondisi kemasan seragam, kemungkinan terjadinya pemalsuan atau pencampuran produk ilegal justru meningkat karena sulitnya membedakan produk asli dan palsu. Alih-alih menekan konsumsi, kebijakan ini bisa menciptakan pasar gelap yang tidak terkendali. Masyarakat pun akhirnya menanggung risiko kesehatan yang sama, tetapi dengan hilangnya perlindungan konsumen yang selama ini melekat pada identitas merek resmi.

Mendesak Kajian Komprehensif

Para pemangku kepentingan mendesak pemerintah untuk melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum melangkah lebih jauh. Perlu adanya dialog antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar kebijakan yang dihasilkan tidak secara langsung menabrak peraturan yang sudah ada. Studi banding ke negara-negara yang sudah menerapkan kemasan polos pun penting, tetapi harus disertai penyesuaian dengan konstitusi dan karakteristik hukum Indonesia. Regulasi yang mengabaikan perlindungan merek justru akan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi secara umum.

Beberapa ahli hukum menawarkan alternatif, seperti meningkatkan ukuran peringatan kesehatan bergambar hingga 90 persen dari luas kemasan tanpa sepenuhnya menghapus elemen merek. Pendekatan ini dinilai lebih seimbang: pesan kesehatan tetap dapat disampaikan secara kuat, tetapi hak eksklusif pemilik merek tidak dikorbankan. Pemerintah juga dapat memfokuskan upaya pada edukasi masyarakat, penegakan larangan penjualan kepada anak di bawah umur, serta program berhenti merokok yang terstruktur. Kombinasi strategi tersebut berpotensi mengurangi prevalensi merokok tanpa harus menimbulkan konflik hukum berkepanjangan.

Saat ini, wacana penyeragaman kemasan masih dalam tahap pengkajian. Yang jelas, setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus berdasarkan kepastian hukum yang kokoh. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip negara hukum hanya demi target-target kesehatan yang, meskipun mulia, dapat dicapai dengan cara yang lebih inklusif dan tetap menghormati hak asasi setiap warga negara, termasuk pelaku usaha.