Perkuat Mitigasi Bencana, MPR Dorong Edukasi Kebencanaan Sejak Dini

Peringatan tentang kerentanan negeri ini terhadap guncangan tektonik kembali disuarakan. Kali ini datang dari pimpinan lembaga tinggi negara yang menggarisbawahi satu elemen kunci yang kerap luput: kesadaran kolektif yang terbangun lewat jalur pendidikan. Indonesia, yang bertengger di pertemuan tiga lempeng aktif, memang tidak bisa menawar risiko seismik; yang bisa dikelola adalah kesiapan warganya ketika bumi berguncang dan air laut surut secara mendadak.

Panggilan untuk Bangun Ketangguhan dari Akar

Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, menyodorkan pandangan bahwa upaya penyelamatan jiwa dalam skala massal harus dimulai dari ruang-ruang belajar. Kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami bukan sekadar urusan alat pendeteksi dini atau peta jalur evakuasi, melainkan juga pola pikir yang ditanamkan sejak dini. Tanpa pola pikir yang terbentuk, sirine peringatan hanya akan menjadi suara asing yang tidak dipahami instruksinya oleh penduduk di pesisir.

Gagasan yang dilempar politisi Partai NasDem itu tidak berhenti pada retorika. Ia merujuk pada warisan konseptual Ki Hajar Dewantara mengenai Tri Pusat Pendidikan yang menempatkan tiga lingkungan utama—keluarga, sekolah, dan masyarakat—sebagai poros pembentukan karakter dan pengetahuan. Dalam konteks kebencanaan, ketiganya harus berfungsi sebagai mata rantai yang saling menguatkan. Anak yang belajar simulasi gempa di sekolah harus pulang ke rumah yang sudah siap dengan tas darurat. Warga di kampung harus memiliki kesepakatan lokal tentang titik kumpul, bukan hanya menunggu komando dari atas.

Keluarga Sebagai Benteng Pertama

Pendidikan mitigasi yang ideal tidak bisa ditimpakan sepenuhnya ke pundak guru. Rumah adalah laboratorium pertama tempat anggota keluarga mengulang instruksi perlindungan. Orang tua di daerah rawan diharapkan tidak lagi menganggap remeh gempa kecil sebagai pelepasan energi biasa tanpa refleksi. Gempa kecil adalah alarm; jika tidak direspons dengan latihan berkala, kepanikan pada guncangan besar akan melahirkan keputusan keliru, seperti berlari ke dalam bangunan atau mengabaikan jalur evakuasi vertikal.

Pendekatan yang ditawarkan menuntut setiap kepala keluarga memiliki pengetahuan dasar: mengenali tanda alam, membaca perubahan perilaku hewan, dan yang paling sederhana namun vital—mengetahui waktu tempuh dari pintu rumah ke tanah lapang terdekat. Hal ini hanya bisa dicapai jika pengetahuan tersebut diwariskan dalam percakapan sehari-hari, bukan hanya pada momen seremoni Hari Kesiapsiagaan Bencana.

Sekolah dan Kurikulum yang Membumi

Lingkungan kedua, sekolah, memegang peran strategis karena mampu menjangkau generasi muda secara sistematis. Akan tetapi, pengajaran mitigasi bencana selama ini masih banyak yang bersifat tekstual: mengisi lembar kerja soal langkah-langkah evakuasi tanpa praktik yang membentuk ingatan otot. Lestari Moerdijat mendorong agar sekolah-sekolah di zona megathrust menjalankan latihan yang realistis, bukan sekadar berbaris rapi lalu duduk di lapangan. Getaran harus disimulasikan, suara pecahan kaca diperdengarkan, dan skenario kepanikan dimainkan agar motorik anak terlatih merunduk, melindungi kepala, dan mencari tempat aman secara otomatis.

Keberadaan muatan lokal yang mengakomodasi pengetahuan leluhur tentang tsunami, seperti istilah smong di Simeulue, dinilai perlu dihidupkan kembali. Kearifan lokal semacam itu telah terbukti menyelamatkan ribuan jiwa saat tsunami Aceh 2004, dan tidak boleh punah ditelan modernisasi kurikulum yang serbaseragam.

Masyarakat dan Jejaring Sosial yang Tangguh

Lingkungan ketiga, masyarakat, adalah tempat pengujian sesungguhnya. Kecanggihan teknologi sirine akan sia-sia jika pesan yang disampaikan tidak memicu reaksi komunal yang serentak. Desa-desa pesisir perlu memiliki peta bahaya yang disusun secara partisipatif, sehingga setiap warga tahu persis apakah rumahnya berada di zona merah dan ke mana harus berlari tanpa menunggu instruksi pemimpin formal yang mungkin sedang tidak berada di tempat saat bencana tiba.

Pernyataan Lestari Moerdijat juga menyiratkan perlunya integrasi vertikal: pemerintah pusat menyediakan peta risiko terbaru, pemerintah daerah memfasilitasi jalur evakuasi dan tempat perlindungan sementara, tetapi eksekusi hariannya tetap ada di tangan komunitas. Kelompok-kelompok siaga bencana di tingkat rukun tetangga harus dihidupkan kembali, dilengkapi dengan peralatan sederhana namun fungsional, serta diberikan kewenangan untuk melakukan simulasi tanpa birokrasi berbelit.

Indonesia tidak kekurangan peta ancaman. Yang kerap kurang adalah jembatan antara peta-peta itu dengan ingatan publik. Informasi tentang megathrust Selat Sunda atau Mentawai-Siberut kerap tersendat di ranah akademik dan media nasional, sementara warga di pesisir selatan Jawa atau barat Sumatra masih membutuhkan terjemahan dalam bahasa yang lebih membumi.

Kolaborasi Lintas Sektor Bukan Opsi, tapi Keharusan

Pernyataan Wakil Ketua MPR tersebut menjadi penanda bahwa isu mitigasi harus menembus sekat-sekat parlemen. Legislasi tentang penanggulangan bencana sudah ada, namun implementasinya masih menyisakan lubang-lubang. Anggaran untuk pendidikan kebencanaan seringkali menjadi pos yang pertama dipangkas ketika prioritas politik bergeser. Padahal, investasi pada pengurangan risiko jauh lebih murah daripada biaya rekonstruksi pasca-bencana yang mencapai puluhan triliun rupiah.

Lembaga penyiaran dan platform digital juga diminta mengambil peran. Tayangan hiburan dapat disisipi konten mitigasi dengan format yang menarik bagi generasi muda. Influencer lokal bisa menjadi duta kesiapsiagaan yang menyampaikan pesan tanpa kesan menggurui. Semua saluran informasi harus dimobilisasi agar kesadaran kolektif tumbuh dan tidak hanya muncul beberapa hari setelah bencana besar melanda.

Kesimpulannya, ajakan yang disuarakan dari kursi pimpinan MPR ini bukan hanya tentang menambah materi pelajaran, tetapi tentang membangun budaya siaga yang berlapis. Gempa dan tsunami bukanlah takdir yang tidak bisa dinego; kerentanannya bisa dikurangi dengan pengetahuan yang tersebar, ingatan yang terlatih, dan solidaritas yang terlembaga. Ketika tiga pusat pendidikan itu bergerak seirama, masyarakat bukan lagi sekadar obyek yang menunggu pertolongan, melainkan subyek yang menyelamatkan dirinya sendiri.