Pengosongan Hotel Sultan Diperkirakan Rampung dalam Sebulan

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memastikan bahwa proses pengosongan kawasan Hotel Sultan akan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa tahap evakuasi dan pengalihan pengelolaan aset strategis tersebut dijadwalkan dimulai pada 18 Juni 2026 dan diperkirakan membutuhkan durasi selama satu bulan penuh untuk penyelesaian menyeluruh. Pernyataan ini menandai babak baru dalam penguasaan kembali salah satu properti ikonik yang berlokasi di jantung ibu kota.

Langkah Sistematis dalam Masa Transisi

Menurut keterangan yang dihimpun, pengosongan tidak dilakukan secara mendadak. Pemerintah telah menyusun tahapan transisi yang terukur agar kegiatan operasional hotel dapat dihentikan secara bertahap tanpa menimbulkan gejolak berarti. Selama periode satu bulan tersebut, seluruh penghuni, penyewa jangka panjang, serta unit-unit usaha yang berada di dalam kompleks Hotel Sultan akan diminta untuk meninggalkan lokasi sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Proses ini melibatkan inventarisasi aset tetap, pengembalian dokumen kepemilikan ruang, serta pemeriksaan kondisi setiap sudut bangunan oleh tim teknis yang ditunjuk.

Pihak kementerian menekankan bahwa masa tenggang 30 hari ini bukan sekadar batas formal, melainkan kesempatan bagi manajemen hotel dan para mitra untuk merampungkan kewajiban administratif sekaligus memindahkan perlengkapan bernilai tinggi. Ratusan kamar, ruang pertemuan, hingga fasilitas rekreasi di lantai bawah tanah dan menara akan melewati prosedur penyegelan setelah dinyatakan bersih. Dengan luas bangunan yang mencapai puluhan ribu meter persegi, target waktu satu bulan dinilai ambisius namun realistis apabila koordinasi antarpihak berjalan lancar.

Alasan Strategis di Balik Pengosongan

Meski Prasetyo Hadi tidak merinci secara gamblang latar belakang kebijakan ini dalam kesempatan tersebut, sejumlah sumber internal pemerintahan mengisyaratkan bahwa pengosongan Hotel Sultan merupakan bagian dari agenda besar penataan ulang aset negara yang terbengkalai. Gedung yang sebelumnya dikelola oleh entitas swasta dengan skema hak pengelolaan jangka panjang itu dinilai perlu dikembalikan ke pangkuan negara agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan publik yang lebih luas. Tidak tertutup kemungkinan aset tersebut akan dialihfungsikan menjadi pusat layanan pemerintahan terpadu, fasilitas diplomasi, atau bahkan kawasan bisnis baru yang lebih terintegrasi dengan rencana tata kota.

Pengosongan ini juga menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah tidak lagi menoleransi pemanfaatan aset negara tanpa kontribusi optimal bagi penerimaan negara, bukan pajak. Langkah hukum yang mendahului keputusan ini, meski tidak diungkap secara terbuka, diyakini telah melalui kajian mendalam di tingkat kementerian. Dengan demikian, waktu satu bulan yang diberikan ibarat masa transisi yang sudah disiapkan secara matang tanpa tergesa-gesa.

Respons Kalangan Usaha dan Penghuni

Berita mengenai batas waktu pengosongan ini menuai beragam tanggapan dari pelaku usaha yang selama ini menggantungkan operasional di lingkungan Hotel Sultan. Sejumlah tenant kuliner dan jasa mengaku telah menerima pemberitahuan resmi untuk segera mengosongkan unit mereka paling lambat pertengahan Juli 2026. Beberapa di antaranya menyatakan kekecewaan karena harus mencari lokasi pengganti dalam waktu yang relatif sempit, tetapi mayoritas memahami bahwa keputusan tersebut sudah final dan didasari oleh pertimbangan hukum yang kuat. Manajemen hotel sendiri disebutkan sedang berupaya memfasilitasi keluhan penghuni jangka panjang dengan mengarahkan pada alternatif properti milik swasta di sekitar kawasan Sudirman.

Di sisi lain, asosiasi pengusaha di sektor perhotelan menyambut positif jaminan bahwa proses pengosongan tidak akan dilakukan secara paksa tanpa kompensasi yang layak. Mereka berharap pemerintah tetap menjaga iklim investasi dengan memastikan tidak ada kerugian sepihak bagi pemilik modal yang telah menanamkan usaha di gedung tersebut selama bertahun-tahun.

Dampak dan Harapan setelah Pengosongan Rampung

Apabila target sebulan sejak 18 Juni 2026 terpenuhi, maka diperkirakan pada pertengahan Juli 2026 Hotel Sultan sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Sekretariat Negara. Setelah itu, serangkaian audit teknis dan nilai aset akan dilakukan guna menentukan arah pemanfaatan selanjutnya. Para pengamat properti memperkirakan nilai lahan dan bangunan yang terletak di pusat segitiga emas Jakarta ini akan melonjak setelah status hukumnya bersih kembali. Pemerintah berpeluang membuka kerja sama dengan investor strategis tanpa kehilangan hak kepemilikan, atau mengubahnya menjadi pusat konvensi bertaraf internasional yang selama ini diperlukan untuk mendukung agenda pertemuan global di tanah air.

Waktu satu bulan bukan hanya cerminan efisiensi birokrasi, melainkan juga pesan bahwa pemerintah serius menertibkan aset negara yang sempat berada di luar kendali. Publik pun menantikan transparansi dalam setiap tahap lanjutan agar pengosongan ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas, bukan sekadar perpindahan pengelolaan semata. Dengan dimulainya hitungan mundur pada 18 Juni, semua mata kini tertuju pada kemampuan pemerintah mengeksekusi rencana besar tersebut tanpa hambatan berarti.