Pengamat: Dedolarisasi Berpotensi Jadi Agenda Utama KTT BRICS

Di tengah kebangkitan lanskap geopolitik dan pergeseran konstelasi ekonomi global yang kian dinamis, langkah sistematis untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat (AS)—atau yang dikenal dengan istilah dedolarisasi—semakin menguat. Isu strategis ini diprediksi kuat bakal menyita perhatian utama para pemimpin dunia dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) blok negara-negara berkembang BRICS mendatang. Penilaian mendalam tersebut dikemukakan oleh Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman Azzqy.

Pergerakan menuju sistem keuangan multipolar kini bukan lagi sekadar wacana teoritis di ruang akademis, melainkan telah bertransformasi menjadi agenda politik-ekonomi yang konkret. Kebijakan moneter mendadak dari Bank Sentral AS (The Fed) serta penggunaan sanksi finansial berbasis sistem SWIFT dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong banyak negara berkembang untuk mencari opsi instrumen pembayaran internasional yang lebih aman dan mandiri.

Dinamika Pergeseran Dominasi Dolar AS

Dominasi mata uang Negeri Paman Sam yang telah bertahan sejak era Bretton Woods kini menghadapi tantangan paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kelompok BRICS—yang diawali oleh Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, serta kini telah berekspansi dengan bergabungnya sejumlah anggota baru—mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan kontribusi signifikan terhadap PDB global berbasis Purchasing Power Parity (PPP).

Menurut analisis Andrea, kecenderungan untuk melepaskan diri dari hegemoni mata uang tunggal dipicu oleh tingginya ketidakpastian arus modal akibat fluktuasi nilai tukar dolar AS. Ketika The Fed menaikkan suku bunga secara agresif, mata uang negara-negara berkembang tertekan secara drastis, meningkatkan beban utang luar negeri, dan memicu defisit neraca perdagangan.

Agenda Strategis KTT BRICS dan Sistem Pembayaran Lokal

Diskusi mengenai dedolarisasi dalam forum BRICS diperkirakan akan menyentuh berbagai ranah mekanis, mulai dari penguatan Local Currency Settlement (LCS) hingga pengembangan infrastruktur pembayaran digital lintas batas negara yang independen.

"Dedolarisasi sangat mungkin menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam KTT BRICS. Negara-negara anggota menginginkan stabilitas transaksi perdagangan yang tidak terganggu oleh fluktuasi kebijakan moneter tunggal dari Bank Sentral AS serta meminimalisir risiko geopolitik," ujar Andrea Abdul Rahman Azzqy.

Sebagai bentuk komitmen nyata, anggota BRICS terus meningkatkan porsi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral maupun multilateral mereka. Tiongkok dan Rusia, misalnya, telah merealisasikan mayoritas perdagangan bilateral mereka menggunakan Yuan dan Rubel. Langkah ini disusul oleh India yang makin gencar melakukan settlement perdagangan menggunakan Rupee.

Implikasi Bagi Negara Berkembang dan Posisi Indonesia

Tren dedolarisasi yang digelorakan oleh KTT BRICS ini tidak diragukan lagi memberi riak gelombang bagi arsitektur keuangan dunia, termasuk bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sendiri telah secara aktif menerapkan skema Local Currency Transaction (LCT) dengan beberapa negara mitra strategis seperti Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan untuk menahan gejolak eksternal.

Meski proses alih mata uang utama ini membutuhkan waktu yang tidak singkat dan kesiapan pasar finansial yang matang, konsensus global mengenai pentingnya diversifikasi cadangan devisa kian solid. Pembahasan dedolarisasi pada KTT BRICS akan menjadi tolok ukur sejauh mana kekuatan ekonomi baru ini sanggup menghadirkan alternatif nyata bagi sistem moneter internasional yang lebih adil dan seimbang.